Nasabhakti Official

09/11/2022

https://ansorjatim.or.id/pimpinan-wilayah/bereaksi-keras-lbh-ansor-jatim-laporkan-faizal-assegaf/

09/11/2022

https://www.beritabangsa.com/daerah/jawa-timur/lbh-ansor-jatim-laporkan-faizal-assegaf-ke-polda-jatim-atas-dugaan-ujaran-kebencian/

27/10/2022

24/10/2022

Hukum menghendaki adanya keadilan
seperti halnya rindu yang menghendaki adanya pertemuan

08/10/2022

Fatihah Indonesia

08/10/2022

https://youtu.be/njCn1fcfNPU
FATIHAH INDONESIA

04/10/2022

Fight For Justice

02/10/2022

🔴 UPAYA REPRESIF PENYALAHGUNAAN NAPZA

Indonesia memiliki sistem rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). IPWL adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan proses rehabilitasi. IPWL bisa berupa puskesmas, rumah sakit, atau lembaga lain yang ditetapkan pemerintah.

Rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan NAPZA terbagi dalam tiga tahap, yakni:

1. Detoksifikasi
Dokter akan memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh. Setelah itu, dokter akan memberi obat yang bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat (sakau).
2. Rehabilitasi nonmedis
Dokter akan menyarankan pasien menjalani berbagai program, misalnya saling bercerita dengan sesama pasien (therapeutic communities), metode 12 langkah, dan pendekatan keagamaan.
3. Bina lanjut
Dokter akan menyarankan pasien untuk ikut serta dalam kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Pasien dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, tetapi tetap dalam pengawasan terapis.

Hukum yang seharusnya mengedepankan solusi untuk tidak semua pengguna narkoba dijerat dengan ketentuan pasal 127 jo. 112 UU Narkotika.
Penjara bukan solusi satu-satunya untuk meminimalisir peredaran NAPZA.

Namun seringkali kita dibenturkan oleh dana rehabilitasi dan pengguna tersudutkan dengan aib keburukan yang membuat dampak sikologis negatif dari pengguna dan juga keluarga atau kerabat.

Bangunkan para pecandu dari mimpi indah yang berujung kematian.

01/10/2022

🔴 PERBEDAAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebenarnya gampang-gampang susah. Sepintas, kita bisa melihat persamaan dan perbedaanya dengan gampang. Baik perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi.
Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.
Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Contoh I : Sdr.A meminjam modal untuk usaha kepada Sdr.B dengan perjanjian tertulis akan dikembalikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan, namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo Sdr.A tidak memenuhi (wanprestasi), berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ternyata dalam
pinjaman modal usaha tersebut misalnya Sdr.A tidak menggunakan modal usaha yang dimaksud dalam perjanjian atau dalam perjanjian tersebut terdapat bagi hasil yang tidak diberikan kepada Sdr.B, hal ini dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Contoh II : Sdr. A menyewa atau kontrak rumah kepada Sdr.B dengan perjanjian tertulis dan jangka waktu yang telah ditentukan, namun pada saat masa kontrak telah habis rumah tersebut masih dalam pengusaan Sdr.A dan terdapat pengerusakan bangunan rumah, Misal : Jendela, Pintu dll.
hal ini dapat dikatakan wanprestasi yang menimbulkan perbuatan melawan hukum

Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar...Terimakasih semoga bermanfaat...