Elizabeth Pisciliaruntu SH,MAP Law Office

Directions Website

Elizabeth Pisciliaruntu SH,MAP Law Office Corporate & Commercial Law, Litigation & Dispute Resolution, Real Estate & Property Law, etc

⚖️ PEKERJA BERHAK MENOLAK PHK! APA ARTINYA BAGI ANDA?Salah satu poin penting yang disorot setelah pengesahan UU Pelindun...
21/10/2026

⚖️ PEKERJA BERHAK MENOLAK PHK! APA ARTINYA BAGI ANDA?

Salah satu poin penting yang disorot setelah pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 adalah penguatan mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Apabila pekerja tidak menyetujui PHK, ada mekanisme penyelesaian perselisihan yang dapat ditempuh.

📌 Hal yang perlu dipahami:
• Pekerja dapat menyampaikan keberatan terhadap PHK.
• Perundingan bipartit menjadi bagian penting dalam penyelesaian perselisihan.
• Perselisihan yang tidak mencapai kesepakatan dapat dilanjutkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
• Hak dan kewajiban selama proses sengketa perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak.

Ingat, menolak PHK bukan berarti keputusan otomatis batal. Prosedur dan penyelesaian hukumnya tetap harus diperhatikan.

Baik pekerja maupun perusahaan perlu memahami ketentuan yang berlaku agar hak terlindungi dan risiko perselisihan dapat diminimalkan.

Elizabeth & Partners Law Office
Konsultasi hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

⚖️ DARI OUTSOURCING SAMPAI PESANGON, APA YANG BERUBAH DALAM UU KETENAGAKERJAAN BARU?Pengesahan UU Pelindungan Ketenagake...
19/10/2026

⚖️ DARI OUTSOURCING SAMPAI PESANGON, APA YANG BERUBAH DALAM UU KETENAGAKERJAAN BARU?

Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 menjadi babak baru dalam pengaturan hubungan industrial di Indonesia.

Mulai dari pekerja kontrak (PKWT), outsourcing, pengupahan, hingga PHK dan pesangon, perubahan regulasi ini perlu dicermati oleh pekerja maupun perusahaan.

📌 Bagi perusahaan, memahami aturan baru merupakan langkah penting untuk mengevaluasi kebijakan SDM dan meminimalkan risiko hukum.

📌 Bagi pekerja, memahami hak dan kewajiban merupakan bekal penting dalam menghadapi hubungan kerja.

Jangan sampai baru memahami aturan ketika sengketa sudah terjadi.

Elizabeth & Partners Law Office siap membantu kebutuhan konsultasi hukum ketenagakerjaan Anda.

Follow kami untuk mendapatkan informasi hukum yang aktual dan mudah dipahami.

⚖️ KONTRAK PKWT DIPERPANJANG? KOMPENSASI TETAP WAJIB DIBAYAR!Tahukah Anda? Perpanjangan kontrak kerja tidak serta-merta ...
18/10/2026

⚖️ KONTRAK PKWT DIPERPANJANG? KOMPENSASI TETAP WAJIB DIBAYAR!

Tahukah Anda? Perpanjangan kontrak kerja tidak serta-merta menghapus hak pekerja atas uang kompensasi.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021, apabila PKWT diperpanjang, kompensasi untuk periode kontrak sebelumnya diberikan saat periode tersebut berakhir. Kompensasi untuk periode perpanjangan diberikan setelah periode perpanjangan selesai.

📌 Apa yang perlu diperhatikan?

Pekerja telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus.
Besaran kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja dan dasar upah sesuai ketentuan.
Perusahaan perlu memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu.

Jangan sampai hak pekerja terabaikan atau perusahaan menghadapi risiko perselisihan akibat kelalaian administrasi.

Pahami haknya. Patuhi aturannya. Lindungi kepentingan hukum Anda.

Elizabeth & Partners Law Office
Konsultasi hukum ketenagakerjaan untuk pekerja dan perusahaan.

Dasar hukum: PP No. 35 Tahun 2021, Pasal 15–16.

⚖️ APAKAH HAKIM BOLEH MENANGANI PERKARA KELUARGANYA SENDIRI?Dalam proses peradilan, hakim wajib menjaga independensi dan...
15/10/2026

⚖️ APAKAH HAKIM BOLEH MENANGANI PERKARA KELUARGANYA SENDIRI?

Dalam proses peradilan, hakim wajib menjaga independensi dan ketidakberpihakan.

Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur kewajiban hakim mengundurkan diri dalam kondisi tertentu, termasuk ketika terdapat hubungan keluarga yang ditentukan undang-undang atau kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perkara.

Selain itu, pihak yang diadili memiliki hak ingkar untuk mengajukan keberatan terhadap hakim dengan alasan yang jelas.

📌 Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap perkara diperiksa secara adil dan objektif, tanpa konflik kepentingan.

Simpan dan bagikan konten ini untuk menambah pemahaman hukum Anda!

Elizabeth & Partners Law Office

🌐 www.elizabethpartners.com
📩 [email protected]

⚖️ TERNYATA, BATAS WAKTU PENGADUAN DELIK ADUAN DI KUHP BARU BISA HANYA 6 BULAN!Tahukah Anda? KUHP Baru mengatur batas wa...
14/10/2026

⚖️ TERNYATA, BATAS WAKTU PENGADUAN DELIK ADUAN DI KUHP BARU BISA HANYA 6 BULAN!

Tahukah Anda? KUHP Baru mengatur batas waktu pengajuan pengaduan untuk tindak pidana tertentu yang termasuk delik aduan.

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP:

🇮🇩 6 bulan bagi pihak yang berhak mengadu dan bertempat tinggal di Indonesia.

🌏 9 bulan bagi pihak yang berhak mengadu dan bertempat tinggal di luar Indonesia.

Perhitungan dimulai sejak pihak yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana, bukan selalu sejak peristiwa itu terjadi.

KUHP Baru juga mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 bulan sejak diajukan, tetapi pengaduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

📌 Memahami tenggang waktu dan prosedur hukum sangat penting agar hak Anda tidak terlewatkan.

Simpan dan bagikan informasi ini agar semakin banyak orang memahami hak hukumnya!

Elizabeth & Partners Law Office

🌐 www.elizabethpartners.com
📩 [email protected]

DENDA DALAM KUHP BARU BISA SAMPAI Rp50 MILIAR!Tahukah Anda bahwa KUHP Nasional mengatur pidana denda dalam 8 kategori, d...
14/10/2026

DENDA DALAM KUHP BARU BISA SAMPAI Rp50 MILIAR!

Tahukah Anda bahwa KUHP Nasional mengatur pidana denda dalam 8 kategori, dengan denda tertinggi mencapai Rp50 miliar? 💰

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, besaran pidana denda dibagi berdasarkan kategori. Namun, bukan berarti setiap tindak pidana otomatis dikenai denda sebesar Rp50 miliar.

⚖️ Besaran denda bergantung pada ketentuan pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. Hakim juga mempertimbangkan kemampuan terdakwa sesuai ketentuan hukum.

📌 Memahami aturan pidana sangat penting agar kita mengetahui konsekuensi hukum dari setiap perbuatan.

💡 Sudah tahu tentang kategori pidana denda dalam KUHP baru? Simpan postingan ini sebagai referensi dan bagikan agar semakin banyak orang memahami hukum!

ELIZABETH PARTNERS
Legal Insight. Professional Solutions.

🌐 www.elizabethpartners.com
📩 [email protected]

Sama-sama berupa pembayaran uang, tetapi ternyata memiliki fungsi dan dasar hukum yang berbeda.💰 Pidana DendaMerupakan h...
13/10/2026

Sama-sama berupa pembayaran uang, tetapi ternyata memiliki fungsi dan dasar hukum yang berbeda.

💰 Pidana Denda
Merupakan hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai sanksi atas tindak pidana.

🏛️ Uang Pengganti
Dalam perkara tindak pidana korupsi, merupakan pidana tambahan yang bertujuan mengganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana tersebut.

📌 Keduanya dapat dijatuhkan dalam perkara yang sama, tetapi memiliki tujuan dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda.

Memahami perbedaan istilah hukum sangat penting agar kita tidak salah menafsirkan putusan pengadilan.

💡 Sudah tahu perbedaannya? Simpan postingan ini sebagai referensi dan bagikan agar semakin banyak orang memahami hukum!

Elizabeth Partners
Legal Insight. Professional Solutions.

🌐 www.elizabethpartners.com
📧 [email protected]

⚖️ KENALI 4 LAYANAN HUKUM DIGITAL DI INDONESIA!Pernah mendengar e-Court, SIPP, AHU, dan DJKI? Meski sama-sama berkaitan ...
12/10/2026

⚖️ KENALI 4 LAYANAN HUKUM DIGITAL DI INDONESIA!

Pernah mendengar e-Court, SIPP, AHU, dan DJKI? Meski sama-sama berkaitan dengan hukum, keempatnya memiliki fungsi yang berbeda!

📌 e-Court — Layanan administrasi dan proses perkara pengadilan secara elektronik.

📌 SIPP — Sistem untuk menelusuri informasi dan perkembangan perkara di pengadilan.

📌 AHU — Layanan administrasi hukum umum, termasuk pendirian dan perubahan data badan hukum.

📌 DJKI — Layanan administrasi kekayaan intelektual, seperti merek, hak cipta, dan paten.

Memahami fungsi masing-masing layanan dapat membantu Anda menentukan langkah yang tepat dalam mengurus kebutuhan hukum.

💡 Simpan postingan ini sebagai referensi dan bagikan kepada rekan bisnis Anda!

Elizabeth Partners siap membantu kebutuhan konsultasi hukum dan bisnis Anda.

🌐 www.elizabethpartners.com
📧 [email protected]

KUHAP Baru mengubah aturan mengenai penahanan.Tidak cukup hanya karena seseorang berstatus tersangka. Ada persyaratan da...
07/10/2026

KUHAP Baru mengubah aturan mengenai penahanan.

Tidak cukup hanya karena seseorang berstatus tersangka. Ada persyaratan dan alasan tertentu yang harus dipenuhi sebelum penahanan dapat dilakukan.

📌 Dasar utama: UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 99–100.

Konten ini bersifat edukasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice.Mekanisme keadilan restoratif memiliki syarat d...
07/10/2026

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice.

Mekanisme keadilan restoratif memiliki syarat dan batasan. Karena itu, perdamaian antara pelaku dan korban tidak otomatis menghapus proses pidana.

📌 Konten ini bersifat edukasi umum dan bukan merupakan pendapat hukum untuk perkara tertentu.

Address

Ruko Osaka B007
Tangerang

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Elizabeth Pisciliaruntu SH,MAP Law Office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category