ZR Law Firm

ZR Law Firm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ZR Law Firm, Lawyer & Law Firm, Gedung Graha Pena, Lt. 15, R. 1503 Jalan Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Surabaya.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ulang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perila...
07/12/2025

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ulang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pemerintah melalui penegak hukum wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup agar terjadi keseimbagan antara manusia dan alam, kerusakan lingkungan akan berdampak terhadap kemajuan suatu bangsa dan Negara, manusia sebagai peran utama menjaga lingkungan harus mempunyai kesadaran utama untuk melalukan sosialisasi, pengawasan dan pelaporan terhadap segala upaya kerusakan lingkungan yang dilakukan perorangan ataupun atas nama korporasi, hal ini merupakan tindakan preventif dalam penegakan hukum lingkungan.

Bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ulang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pemerintah melalui penegak hukum wajib menjaga kele...

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda–benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adal...
07/12/2025

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda–benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda–benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur– kreditur lain.

Dalam perkembangan kegiatan ekonomi modern, kredit memegang peranan penting sebagai sumber pembiayaan bagi masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit, dibutuhkan suatu lembaga jaminan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi kreditur tanpa mengorban...

alasan pembenar dalam hukum pidana dapat menjadi alasan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang merupakan ...
18/11/2025

alasan pembenar dalam hukum pidana dapat menjadi alasan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang merupakan tindak pidana sebelumnya

Bahwa alasan pembenar dalam hukum pidana dapat menjadi alasan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang merupakan tindak pidana sebelumnya, dengan adanya alasan pembenar pada seseorang yang melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut pada kenyataannya merupakan tindak pidana, dengan....

Pihak kreditor tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, ap...
28/09/2025

Pihak kreditor tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam kegiatan perekonomian modern, keberadaan lembaga jaminan sangat penting untuk menjamin kepastian pelunasan utang. Salah satu lembaga jaminan yang banyak digunakan dalam hubungan perbankan maupun pembiayaan adalah jaminan fidusia. Lembaga ini lahir sebagai alternatif dari gadai, karena gadai me...

Bahwa dengan demikian dalam penerapan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP menjadi tugas para penegak hukum untuk menerapan ...
25/09/2025

Bahwa dengan demikian dalam penerapan UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP menjadi tugas para penegak hukum untuk menerapan hukum yang tepat bagi para pelaku tindak pidana dan pembantu pelaku tindak pidana, sehingga pelaku dan pembantu tindak pidana mendapatkan sanksi pidana yang paling meringankan atau menjatuhkan pembebasan

Bahwa pada 2 Januari 2024 akan berlaku Undang Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, perubahan KUHP lama kepada KUHP baru terdapat beberapa perubahan termasuk di antaranya muatan norma hukum dan sanksi pidana/sistem pemidanaan yang baru. Akibat adanya perubahan tersebut per...

Hemat penulis jika terjadi kebuntuhan dalam upaya bipatrit perlunya antara Pengusaha dan Pekerja dalam menyelesaikan kon...
22/09/2025

Hemat penulis jika terjadi kebuntuhan dalam upaya bipatrit perlunya antara Pengusaha dan Pekerja dalam menyelesaikan konflik dan kepentingan hukum melalui mekanisme mediasi di mediator Dinas ketenagakerjaan, dan untuk perselisihan antara serikat buruh/serikat pekerja dan perusahaan baiknya dapat penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase untuk menghemat biaya perkara dan perkara yang berkepanjangan.

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja setelah berakhirnya perjanjian kerja sangatlah penting bagi kesejahteraan pekerja, dalam hal perjanjian kerja berakhir sesuai dengan ketentuan perundang undangan, maka pekerja dapat mendapatkan haknya (pesangon) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU No. 13 ta...

anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya dalam KUH Perdata, kedudukan anak angkat juga tidak otomatis se...
15/09/2025

anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya dalam KUH Perdata, kedudukan anak angkat juga tidak otomatis sebagai ahli waris karena Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan hanya keluarga sedarah dan pasangan yang berhak mewarisi, sehingga anak angkat hanya bisa mendapat bagian melalui hibah atau wasiat.

Pengangkatan anak merupakan dinamika sosial di dalam kehiduapan Masyarakat, dalam prakteknya anak angkat sering kali diperlakukan layaknya anak kandung dalam keluarga, baik dari segi kasih sayang maupun tanggung jawab. Namun dalam dinamikan pengangkatan anak berdampak pada hubungan hukum antara oran...

Perjanjian kerja berakhir apabila :- pekerja meninggal dunia;- berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;- selesainya su...
10/09/2025

Perjanjian kerja berakhir apabila :
- pekerja meninggal dunia;
- berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- selesainya suatu pekerjaan tertentu;
- adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.”

Perlindungan hukum bagi pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan menjamin persamaan antar sesama serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Dalam hal pemenuhan kesejahteraan setiap pekerja/buruh, telah diatur pada Pasal 6 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu : “...

bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima ...
25/08/2025

bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, salah satunya adalah sektor jasa perhotelan. Kehadiran aplikasi pemesanan daring (online travel agency/OTA) seperti Traveloka, Agoda, Tiket.com, dan lainnya mempermudah konsumen dalam melakukan perjanjian sewa menyewa...

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban ...
24/08/2025

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. selanjutnya
Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian keja dibuat; dan
i tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja;

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara seorang pekerja/penerima kerja dengan seorang pengusaha/pemberi kerja, yang didalamnya terdapat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini juga melibatkan unsur upah, gaji serta hubungan “atasan-bawahan” (dientsverhouding)...

Address

Gedung Graha Pena, Lt. 15, R. 1503 Jalan Ahmad Yani No. 88, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya
Surabaya
60231

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ZR Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category