Konsultan HUKUM & Bisnis

15/11/2025

10/11/2025

29/10/2025

Konsultasi Hukum Bisnis PT.MLN
============================

Memahami hukum perusahaan adalah kunci bagi setiap pebisnis untuk menjalankan usaha secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang tepat, risiko sengketa, pelanggaran regulasi, hingga kerugian finansial bisa mengancam kapan saja. Dengan menguasai aspek legal—dari pendirian, perizinan, perjanjian bisnis hingga tanggung jawab direksi dan komisaris—pebisnis dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, menjaga kepercayaan mitra, serta membangun bisnis yang kuat dan terlindungi secara hukum.

21/10/2025

INFORMASI Pertanahan diperlukan tidak hanya ketika akan melakukan jual beli atas sebuah objek tanah dan bangunan...

Dalam dunia bisnis, informasi pertanahan sangat penting dan digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain:

1. *Verifikasi Kepemilikan*
Untuk memastikan bahwa pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah benar-benar terdaftar sebagai pemilik sah menurut hukum.

2. *Due Diligence Sebelum Transaksi*
Informasi pertanahan dibutuhkan dalam proses uji tuntas (due diligence) sebelum membeli, menyewa, atau menjaminkan tanah, guna memastikan legalitas dan status bebas sengketa.

3. *Penilaian Nilai Properti*
Untuk keperluan investasi, perjanjian kerjasama, atau sewa menyewa, informasi ini membantu menentukan nilai pasar properti.

4. *Perencanaan Bisnis dan Pengembangan Properti*
Digunakan untuk menentukan apakah lokasi cocok untuk kegiatan usaha (zona peruntukan, aksesibilitas, dll).

5. *Penyusunan Dokumen Hukum*
Notaris dan PPAT memerlukan informasi pertanahan untuk membuat akta otentik terkait jual beli, hibah, waris, dan perjanjian lainnya.

6. *Perpajakan dan Kepatuhan Hukum*
Mengetahui kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

8. *Manajemen Aset Perusahaan*
Untuk pengelolaan, pelaporan, atau pelindungan aset properti yang dimiliki perusahaan.

10/10/2025

Notaris sebagai pejabat publik yang salah satu kewenangannya adalah membuat AKTA PERNYATAAN AHLI WARIS (APAW) & AKTA PEMBAGIAN HAK WARIS (APHW).

===================================
Dalam konteks hukum di Indonesia, sengketa perdata antar umat Islam — khususnya terkait waris — wajib diselesaikan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
Diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Bahwa dasar hukum LEX SPECIALIS bagi umat Islam, dalam menyelesaikan sengketa keperdataan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara WARIS sesuai
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
KHI digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara perdata Islam, termasuk waris, di lingkungan Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk berhati-hati dalam membuat APAW (Akta Pernyataan Ahli Waris) dan APHW (Akta Pembagian Hak Waris)
bagi pewaris yang beragama Islam.
Penggunaan dasar hukum di luar ketentuan KHI dapat menimbulkan celah hukum dan berisiko menimbulkan sengketa antar ahli waris di kemudian hari.
Dalam praktiknya, sudah terdapat kasus di mana notaris turut digugat dan dimintai ganti rugi atas kekeliruan pembagian hak waris.
Hal ini menjadi pengingat agar notaris selalu mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatannya.




#10102025

26/09/2025

18/09/2025

Konsutasi Pertanahan dan Hukum Waris terkait proses peralihan Hak Atas Tanah Waris

18/09/2025

Konsultasi Hukum Waris Islam para Ahli Waris
Objek Waris - Tebet Jaksel

17/09/2025

Proses pemekaran wilayah sertipikat
Petugas dari kantor pertanahan survey lokasi dan melakukan geotag posisi tanah sehingga tidak tumpang tindih.