kantorpertanahankabtasik

13/12/2024

Syamsu Wijana,S.SiT.,M Si.,C.Med.,QRMP “Kami Siap Melayani Masyarakat Sebaik Mungkin”

dilansir dari Harianposting.com | Kabupaten Tasikmalaya – Dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat, pemerintah melalui kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)

Dengan itu,menerbitkan aturan pelaksanaan sertifikat tanah atau e-sertifikat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat Elektronik,”kata Kepala ATR/BPN Kabupaten Tasikmalaya,
Syamsu Wijana,S.SiT.,M Si.,C.Med.,QRMP dikantornya,Jl.Raya Timur Singaparna, pada Jumat (13-12-2024).

selengkapnya :

https://harianposting.com/syamsu-wijanas-sit-m-si-c-med-qrmp-kami-siap-melayani-masyarakat-sebaik-mungkin/

09/11/2024

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya beserta jajaran mengucapkan Selamat Uoang Tahun Bapak Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPM Ossy Dermawan.

do'a dan harapan kami semua semoga bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan dalam perjalan karir bapak dengan program-program yang telah dicanangkan di Kementerian ATR/BPN. Aaamiiin

08/11/2024

sampurasun , tanggal 8 November merupakan Hari Tata Ruang Nasional yang juga bertepatan dengan World Town Planning Day atau Hari Perencanaan Kota Dunia.
Tujuannya adalah untuk memperingati peran penting perencanaan dan penataan dalam kehidupan masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya ikut serta dalam kegiatan tersebut yaitu Penanaman Pohon yang berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait

20/10/2024

Segenap Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan Selamat Menjalankan Tugas kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode Tahun 2024-2029

Semoga selalu diberkahi kesuksesan dan kesehatan memimpin negeri ini

Mari bersama dukung sukseskan menuju Indonesia Emas 2045

20/10/2024

Segenap Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan Terima Kasih kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak M'ruf Amin atas Kepemimpinannya selama menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode Tahun 2019-2024

Terima Kasih atas dedikasi dan pengabdian bapak terhadap negeri ini.

Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan

20/08/2024

Mohon maaf atas gangguan pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya hari ini, dikarenakan adanya pemeliharaan Jaringan SUTM oleh PLN

Maka Dari itu kami memohon maaf Dan harap menjadi maklum 🙏

29/02/2024

PENGUMUMAN!

Hallo

Selamat kepada pelamar yang dinyatakan LULIS seleksi dan DITERIMA menjadi Tenaga Pendukung Penataan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024.
Untuk informasi lebih lanjut harap memeriksa email masing masing.

Mohon maaf bagi pelamar yang belum lulus pada kesempatan kali ini.
Tetep semangat dan semoga dapat bekerja sama di lain kesempatan.

27/02/2024

PENGUMUMAN !
Hallo sobat

Hasil seleksi administrasi tenaga pendukung Penataan Akses Reforma Agraria tahun 2024.

Selamat kepada pelamar yang dinyatakan LULUS seleksi tahap administrasi berkas. Harap memeriksa Email masing masing untuk informasi tahapan seleksi selanjutnya.

Bagi pelamar yang tidak mendapatkan email balasan, mohon maaf belum dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

03/02/2024

・・・
/BPN

Sabtu, 3 Februari 2024 (03/02/2024), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Rahmat, A.Ptnh.,M.M.,QMRO, Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Epha Mariana, S.I.P.,M.A.P, Kepala Bidang di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat menghadiri Penyerahan Sertipikat
Tanah untuk Rakyat di Gelanggang Olah Raga (GOR) Si Jalak Harupat, Kabupaten
Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Sabtu (03/02/2024).

Pada Penyerahan Sertipikat ini, dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo dengan didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto untuk menyerahkan sertipikat tanah sebanyak 3000 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

"Kementerian ATR/BPN terus mempercepat capaian kegiatan PTSL di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, dari target bidang tanah sebanyak 126 juta bidang, telah terdaftar sebanyak 110,4 juta bidang. Diharapkan melalui pendaftaran tanah ini, masyarakat mendapat kepastian hukum hak atas tanah serta peningkatan ekonomi." Ujar Hadi Tjahjanto.

Adapun hadir pada Penyerahan Sertipikat untuk Rakyat kali ini, Ibu Negara RI, Iriana Joko Widodo; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat.

Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri beserta jajaran; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Hasan Basri Natamenggala; beserta jajaran.

27/01/2024

.atrbpn
・・・
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menjelaskan terkait Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Agraria (SK Kinag). Surat Keputusan tersebut dikeluarkan sebagai dasar pemberian Sertipikat Hak Milik dalam program Landreform yang kini telah disempurnakan menjadi Reforma Agraria.

“SK Kinag mulai dikeluarkan sejak terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 memberikan mandat terkait pelaksanaan Landreform untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam sesi wawancara bersama media usai kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat (26/01/2024).

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa pelaksanaan Landreform diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang mencakup Tanah Objek Landreform. Di antaranya, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah swapraja dan bekas swapraja, tanah absentee, dan tanah-tanah negara lainnya.

Ia menerangkan, Tanah Objek Landreform ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Kinag untuk kemudian dilakukan Redistribusi Tanah yang merupakan bagian dari Reforma Agraria. “Tanah Objek Landreform dibagikan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial agar masyarakat bisa sejahtera, khususnya petani-petani kecil,” ujar Hadi Tjahjanto kepada awak media.

Namun dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah SK Kinag menghadapi beberapa problematika, seperti letak tanah tidak jelas; penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanah sendiri; tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 tahun; serta mengalihkan haknya tanpa izin.

Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id

27/01/2024

27/01/2024

.atrbpn
・・・
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Rabu (24/01/2024). Sebanyak 40 sertipikat tanah diserahkan secara door to door di 10 titik rumah warga dan selebihnya diserahkan secara ngariung (berkumpul, red) bersama warga.

Dalam pembagian sertipikat tersebut, Hadi Tjahjanto tak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan sertipikat tanah secara bijaksana. Ia juga menegaskan agar masyarakat dapat menjaga sertipikat tanahnya dengan baik. "Jangan sampai sertipikat tanah kita ini diserahkan kepada orang lain, dipinjam dan lain-lain, harus disimpan dengan baik," ujarnya saat membagikan sertipikat tanah bersama warga Kelurahan Sukamulya.

Selama ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga kerap kali membagikan sertipikat tanah untuk rakyat, baik saat mendampingi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo maupun penyerahan sertipikat secara door to door ke rumah-rumah warga penerima sertipikat. Hadi Tjahjanto mengaku bahwa ia ingin mengetahui secara langsung bagaimana pengalaman masyarakat saat pengurusan sertipikat tanah serta memastikan agar prosesnya tetap sesuai dengan prosedur.

"Saya harus mendengarkan langsung (kepada masyarakat, red). Apakah biayanya sesuai? Bagaimana proses pelayanannya? Apakah dilayani dengan baik? Selain itu saya juga ingin turut menyosialisasikan secara langsung kepada masyarakat terkait program-program (program Kementerian ATR/BPN, red)," lanjut Hadi Tjahjanto.

Dalam kesempatan ini, ia juga bicara terkait upaya Kementerian ATR/BPN dalam proses alih media dari sertipikat tanah analog menjadi sertipikat tanah elektronik. Hadi Tjahjanto menyebut, bahwa upaya digitalisasi ini adalah untuk menutup celah pemalsuan sertipikat tanah, termasuk juga dalam pemberantasan mafia tanah.

Berita selengkapnya kunjungi www.atrbpn.go.id