Lbh - Lpksm Perjuangan Adil Indonesia

09/08/2026

𝙱𝙰𝙽𝚃𝚄𝙰𝙽 𝙷𝚄𝙺𝚄𝙼 - 𝙼𝙴𝙳𝙸𝙰𝚃𝙾𝚁 𝙽𝙾𝙽 𝙷𝙰𝙺𝙸𝙼 - 𝙳𝙰𝙵𝚃𝙰𝚁 𝙰𝙳𝚅𝙾𝙺𝙰𝚃 - 𝙳𝙰𝙵𝚃𝙰𝚁 𝙿𝙰𝚁𝙰𝙻𝙴𝙶𝙰𝙻 - 𝙺𝚄𝙰𝚂𝙰 𝙷𝚄𝙺𝚄𝙼 𝙿𝙰𝙹𝙰𝙺 - 𝙺𝚄𝙰𝚂𝙰 𝙷𝚄𝙺𝚄𝙼 𝙼𝙸𝙻𝙸𝚃𝙴𝚁 📲 𝟶𝟾𝟿𝟼 𝟷𝟷𝟷𝟷𝟷𝟷 𝟻𝟾 - 𝟶𝟾𝟻𝟽 𝟷𝟾𝟸𝟷 𝟹𝟹𝟹𝟹

09/08/2026

PARALEGAL

1. Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Pasal 9 hurup a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.
3. Pengaturan fungsi paralegal diatur didalam Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum Pasal 16 tersebut mengamanatkan paralegal untuk menjalankan layanan bantuan hukum secara non litigasi.
4. Pasal 16 ayat (2) mengamanatkan ada 9 fungsi paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum.
5. Putusan MK Perkara No.006/PUU-II/2004
6. Putusan MK No.88/PUU-X/2012
7. Putusan MA No.22 P/HUM/2018
8. Permenkumham no.3 tahun 2021

Yuk Bergabung Menjadi PARALEGAL.Belajar Praktek.Investasi Sedikit.Hasil Di Jamin Menguntungkan.🤝🏼

HP/WA 0857 1821 3333 - 0896 111111 58
==================================
LBH PERJUANGAN ADIL INDONESIA
BERSATU MENEGAKAN KEADILAN⚖

08/08/2026

𝐀𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐈𝐍 𝐂𝐔𝐌𝐁𝐈𝐓 𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐀𝐍𝐃𝐈

𝐀𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐈𝐧 𝐂𝐮𝐦𝐛𝐢𝐭 𝐎𝐧𝐮𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐚𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐚𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐩 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭, 𝐝𝐢𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐰𝐚𝐣𝐢𝐛 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐤𝐭𝐢𝐤𝐚𝐧.

𝐀𝐬𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐚𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐚𝐜𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐚𝐭𝐚, 𝐀𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐈𝐧𝐜𝐮𝐦𝐛𝐢𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐭𝐢𝐨. 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐤𝐬 𝐡𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐩𝐢𝐝𝐚𝐧𝐚, 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐥𝐚𝐤𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐣𝐚𝐤𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭 𝐮𝐦𝐮𝐦 𝐬𝐞𝐡𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚 𝐣𝐚𝐤𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭 𝐮𝐦𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐰𝐚𝐣𝐢𝐛𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐤𝐭𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐤𝐰𝐚.

𝐊𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐬𝐚𝐬 𝐀𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐈𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐢𝐭 𝐎𝐧𝐮𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐚𝐝𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐀𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐑𝐞𝐮𝐬 𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐯𝐢𝐭𝐮𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐫𝐭𝐢 𝐣𝐢𝐤𝐚 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐛𝐮𝐤𝐭𝐢𝐤𝐚𝐧, 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐤𝐰𝐚 𝐡𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐝𝐢𝐛𝐞𝐛𝐚𝐬𝐤𝐚𝐧.

𝐀𝐫𝐭𝐢𝐧𝐲𝐚 𝐣𝐢𝐤𝐚 𝐉𝐚𝐤𝐬𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐧𝐭𝐮𝐭 𝐔𝐦𝐮𝐦 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐩𝐞𝐫𝐤𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐮𝐤𝐭𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐤𝐰𝐚 (𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐧𝐭𝐞), 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐤𝐰𝐚 𝐡𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐝𝐢𝐩𝐮𝐭𝐮𝐬 𝐛𝐞𝐛𝐚𝐬 (𝐫𝐞𝐮𝐬 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐯𝐢𝐭𝐮𝐫).

*𝗔𝗖𝗧𝗢𝗥𝗜 𝗜𝗡 𝗖𝗨𝗠𝗕𝗜𝗧 𝗢𝗡𝗨𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗔𝗡𝗗𝗜*

𝗔𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗜𝗻 𝗖𝘂𝗺𝗯𝗶𝘁 𝗢𝗻𝘂𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗮𝘀𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗮𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗿𝗮𝗿𝘁𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗽 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁, 𝗱𝗶𝗮𝗹𝗮𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗺𝗲𝗺𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻.

𝗔𝘀𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘂𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗮𝘀𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗮𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗱𝗮𝘁𝗮, 𝗔𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗜𝗻𝗰𝘂𝗺𝗯𝗶𝘁 𝗣𝗿𝗼𝗯𝗮𝘁𝗶𝗼. 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗽𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮, 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗷𝗮𝗸𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁 𝘂𝗺𝘂𝗺 𝘀𝗲𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗷𝗮𝗸𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁 𝘂𝗺𝘂𝗺𝗹𝗮𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘄𝗮𝗷𝗶𝗯𝗸𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗺𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗸𝘄𝗮.

𝗞𝗲𝗹𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗮𝘀𝗮𝘀 𝗔𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗜𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗯𝗶𝘁 𝗢𝗻𝘂𝘀 𝗣𝗿𝗼𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗔𝗰𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗡𝗼𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗯𝗮𝗻𝘁𝗲, 𝗥𝗲𝘂𝘀 𝗔𝗯𝘀𝗼𝗹𝘃𝗶𝘁𝘂𝗿 𝘆𝗮𝗻𝗴𝗻 𝗯𝗲𝗿𝗿𝘁𝗶 𝗷𝗶𝗸𝗮 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻, 𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗸𝘄𝗮 𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗱𝗶𝗯𝗲𝗯𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻.

𝗔𝗿𝘁𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗷𝗶𝗸𝗮 𝗝𝗮𝗸𝘀𝗮 𝗣𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁 𝗨𝗺𝘂𝗺 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗽𝗲𝗿𝗸𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗶𝗱𝗮𝗻𝗮 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗺𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗸𝘄𝗮 (𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗻𝘁𝗲), 𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗸𝘄𝗮 𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗱𝗶𝗽𝘂𝘁𝘂𝘀 𝗯𝗲𝗯𝗮𝘀 (𝗿𝗲𝘂𝘀 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘃𝗶𝘁𝘂𝗿).

𝙁𝙄𝘼𝙏 𝙅𝙐𝙎𝙏𝙄𝙏𝙄𝘼 𝙍𝙐𝘼𝙏 𝘾𝘼𝙀𝙇𝙐𝙈
ᴅᴘᴘ ʟʙʜ ᴘᴇʀᴊᴜᴀɴɢᴀɴ ᴀᴅɪʟ ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ
ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍ ᴀᴛᴀᴜ ᴅᴀғᴛᴀʀ ᴘᴀʀᴀʟᴇɢᴀʟ
📲0️⃣8️⃣5️⃣7️⃣1️⃣8️⃣2️⃣1️⃣3️⃣3️⃣3️⃣3️⃣ 💖🙏

08/08/2026

PARALEGAL Hanya ada di Lembaga Bantuan Hukum.Bukan Lsm/Ormas.Berhak melakukan Pendampingan Hukum dan Pembelaan Hukum.Dan LBH Perjuangan Adil Indonesia berbeda dengan LBH lain.Kami bisa/berhak melakukan Bantuan Hukum dibidang Perlindungan Konsumen dan Pelestarian Lingkungan.Tertuang didalam Akta Notaris.Dengan demikian maka Pengurus/Anggota LBH PAI bisa dgn mudah mendapatkan penghasilan.

08/08/2026

JERAT HUKUM PENCEMARAN NAMA BAIK

Pencemaran nama baik bukan sekadar “omongan biasa”. Dalam hukum di Indonesia, ini adalah perbuatan pidana yang dapat berujung penjara dan/atau denda, apalagi jika dilakukan di ruang publik atau media sosial.

1. Dasar Hukum Utama pencemaran nama baik dalam dua rezim hukum:

A. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Beberapa pasal penting:
Pasal 433 KUHP (baru) → menyerang kehormatan/nama baik seseorang
👉 Ancaman: penjara paling lama 9 bulan atau denda.

Pasal 434 KUHP → fitnah (menuduh tanpa bukti dan tidak bisa membuktikan)
👉 Ancaman: penjara lebih berat, bisa sampai 4 tahun.

Pasal 435 KUHP → penghinaan ringan
👉 Ancaman: pidana ringan.

👉 Intinya: menuduh seseorang melakukan kejahatan (misalnya korupsi) tanpa bukti = berpotensi masuk kategori fitnah.

B. UU ITE (Jika dilakukan di media elektronik/medsos)

Mengacu pada:
Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE (yang telah direvisi)
👉 Ancaman:
penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta.

👉 Ini yang paling sering digunakan untuk kasus Facebook, WhatsApp, TikTok, dll.

2. Unsur Pencemaran Nama Baik
Seseorang bisa dijerat hukum jika memenuhi unsur:

- Ada pernyataan/tuduhan
- Disampaikan ke publik (bukan privat)
- Merugikan kehormatan atau reputasi orang lain
- Tidak dapat dibuktikan kebenarannya

3. Kasus Menuduh Korupsi Tanpa Bukti
Menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa bukti:

- Masuk kategori fitnah (KUHP)
- Jika diposting di medsos → kena UU ITE
- Risiko hukumnya cukup berat karena menyangkut reputasi dan integritas seseorang

Hukum tidak melarang kritik, tapi melarang tuduhan tanpa dasar.

Intinya, jaga pikiran, mulut dan tangan untuk menyampaikan hal yang tidak memiliki dasar apalagi kebenaran, karena hanya menjadi kebohongan belaka. Apalagi dilakukan oleh orang yang berstatus dewasa.

Salam awas
Salam waras

Hidup hanya sebentar
Persaudaraan selamanya
Kehidupan bersosial selamanya
Jangan tambah-tambah urusan

Jangan jadikan ajang sementara ini untuk merusak persaudaraan, saling menghakimi apalagi terjerat hukum.

Lebih indah ketika kita saling pengertian, saling menjaga, rela bekerja keras untuk kemenangan, daripada merusak nama baik orang tanpa dasar, menuduh, memfitnah apalagi terjerat hukum karena mulut kita sendiri.

Jadi alangkah baiknya menjaga pikiran, perkataan terutama mulut kita.👍👍💪💪
Lbh - Lpksm Perjuangan Adil Indonesia

07/08/2026

06/08/2026

"KEADILAN bukan hanya terletak pada bunyi huruf undang-undang saja.Tapi juga pada hati nurani Para Penegak Hukumnya".

06/08/2026

Perbedaan LBH P.A.I dengan Lembaga yg lain adalah selain menangani Perkara Perdata dan Pidana,kami ada Perlindungan Konsumen dan Pelestarian Lingkungan.Sehingga Pengurus/Anggota LBH P.A.I yang bukan Advokat bisa dengan mudah mendapatkan Pemasukan(Penghasilan)sebagai PARALEGAL.

Perlindungan Konsumen bisa dan berhak menangani kredit macet bank/leasing.

Pelestarian Lingkungan,kita bisa dan berhak mengawasi pabrik-pabrik yg buang limbah sembarangan,atau hal-hal yg menyangkut lingkungan hidup.

Tindak Pidana Korupsi juga kita bisa dan berhak(jika mau).tergantung mental orangnya.

Setiap perkara yg dipegang pengurus/anggota didaerah,pastinya kami kawal.tdk seperti lembaga lain yg dilepas tanpa tanggung jawab.

Jadi tdk usah ragu lagi bergabung di LBH PAI..Gaspoollll 😊

05/08/2026

Belajar IKHLAS dari GULA PASIR

Gula PASIR memberi RASA MANIS pada KOPI, tapi orang MENYEBUTnya KOPI MANIS...bukan KOPI GULA...

Gula PASIR memberi RASA MANIS pada TEH, tapi orang MENYEBUTnyaTEH MANIS...bukan TEH GULA...

Gula PASIR memberi RASA MANIS pada ES JERUK..., tapi orang MENYEBUTnya ES JERUK MANIS...bukan ES JERUK GULA

ORANG menyebut ROTI MANIS...bukan ROTI GULA...

ORANG menyebut SYRUP Pandan, Syrup APEL, Syrup JAMBU....
padahal BAHAN DASARnya GULA....
Tapi GULA tetap IKHLAS LARUT dalam memberi RASA MANIS...

akan tetapi apabila berhubungan dgn Penyakit, barulah GULA disebut.. PENYAKIT GULA ..!!!

BEGITUlah HIDUP....Kadang KEBAIKAN yang Kita TANAM tak pernah diSEBUT Orang....
Tapi kesalahan akan dibesar-besarkan...

IKHLAS lah seperti GULA...
LARUT lah seperti GULA...

Tetap SEMANGAT memberi KEBAIKAN...!!!!
Tetap SEMANGAT menyebar KEBAIKAN..!!!

Karena KEBAIKAN tidak UNTUK DISEBUT...

tapi untuk DIRASAkan...

Semoga BerManfa'at Utk Kita Semua.Aamiin🤲