https://www.facebook.com/371741786237760/

Anak Manado | A-Man, Manado (2026)

03/09/2014

NASIONALISME PDIP PATUT DIPERTANYAKAN KALAU SOLUSINYA CUMA MENJUAL ASET.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai partai pengusung Jokowi, melalui politisinya Maruarar Sirait mengusulkan skema penghematan melalui penjualan pesawat kepresidenan.

Rencana penjualan aset negara bukan barang baru bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam menghadapi 'krisis' anggaran. Pada 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga ketum PDI-P turut memutuskan menjual satelit Indosat kepada Singapura akibat keringnya kas negara karena dampak krisis moneter 1998.

Pengamat ekonomi Institute for Development and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menyayangkan wacana penjualan kepresidenan muncul dari kubu Jokowi. Menurutnya, harapan rakyat kepada Jokowi justru adalah dia melakukan perubahan fundamental bukan penyelesaian masalah secara instan seperti itu.

"Kalau solusinya cuma menjual aset negara, ngapain kita pilih Jokowi kemarin," ujarnya kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (1/9) malam.

Perubahan yang dimaksud Enny ialah bagaimana Jokowi menggenjot penerimaan negara dengan meningkatkan rasio pajak, penerimaan dari sektor tambang, dan lain sebagainya. "Peluang penerimaan masih luas dan besar. Namun, memang membutuhkan kerja keras," tuturnya.

Enny menambahkan penjualan pesawat kepresidenan justru tidak efektif. Pasalnya, pembelian pesawat tersebut awalnya justru untuk penghematan anggaran perjalanan dinas presiden yang cukup besar.

Sementara itu Ketua DPP PAN Didik Junaidi Rachbini menilai nasionalisme yang di gaung-gaungkan PDIP patut dipertanyakan karena saat Mega menjadi Presiden, Indosat dijual. Dan Kini saat Jokowi yang juga adalah kader PDIP terpilih sebagai Presiden, PDIP mewacanakan penjualan asset Negara lainnya yaitu Pesawat Kepresiden yang baru dipakai kurang lebih 5 bulan.

11/07/2014

BELAJAR DARI PILGUB JATIM 2008

Quick Count Pilpres 2014 sudah kita ketahui bersama.

Ada beberapa lembaga survei yang menempatkan pasangan Jokowi-JK menjadi pemenang pilpres ini. Namun ada juga lembaga Survey yang justru menempatkan pasangan Prabowo-Hatta menjadi kampiumnya. Selisih dua pasangan ini memang sangat kecil. Hanya terpaut tak lebih dari 5%. Meski begitu, tetap harus ada yang menjadi pemenang. Harus ada yang unggul agar bisa kita jadikan pemimpin negeri ini lima tahun ke depan.
Melihat fenomena perhitungan suara ini, penulis jadi mengingat kembali memori 6 tahun lalu. Memori pergulatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2008. Pemilukada tersebut merupakan pemilukada yang tercatat dalam sejarah. Pertama, pemilu tersebut diadakan hingga tiga putaran. Kedua, ketatnya perhitungan suara calon-calon yang maju. Ketiga, adanya perbedaan hasil Quick Count dengan hasil Real Count KPU yang menjadi salah satu penyebab digelarnya pemilu ulang.
Saat itu, ada lima pasangan calon yang maju di putaran pertama. Dari lima pasang tersebut ternyata belum ada yang mampu melebihi 30% suara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akhirnya, dua pasangan teratas yang memperoleh suara yakni Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi) bertarung di putaran kedua. Pada putaran pertama, pasangan KarSa unggul cukup jauh dari KaJi. Namun, menjelang putaran kedua, elektabilitas pasangan KaJi terus meroket dan menempel ketat pasangan KarSa. Hingga akhirnya pada hasil hitung cepat putaran kedua, pasangan KaJi berhasil melampaui KarSa dengan kemenangan cukup tipis, sekitar 50% berbanding 49%. Selisih kemenangan ini juga mendekati margin of error metode Quick Count yang digunakan. Berdasarkan hitung cepat Lembaga Survei Indonesia pasangan KaJi mendapat suara 50,44 persen, dan Karsa 49,56 persen. Lingkaran Survei Indonesia hasilnya, pasangan Kaji 50,76 persen dan Karsa 49,24 persen. Yang terakhir, Lembaga Survei Nasional dengan hasil pasangan Kaji 50,71 persen dan Karsa 49,29 persen. Saat itu, kubu pasangan KaJi sudah merasa memenangi Pilkada. Tapi, nasib berkata lain.
Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa pasangan KarSalah yang memenangi Pilkada Jatim putaran kedua. Pasangan Karsa mendapat 7.729.944 suara atau 50,20 persen, dan pasangan Kaji mendapat 7.669.721 suara atau 49,80 persen. Perolehan hanya selisih 60.223 suara atau 0,4 persen, dan 506.343 suara dinyatakan sebagai tidak sah. Mendapat hasil ini, pasangan KaJi lalu melakukan gugatan ke MK. Kubu KaJi menganggap terjadi kecurangan di empat kabupaten di Pulau Madura. Akhirnya, pemilu putaran ketiga pun digelar dan tetap pada hasil awal KarSa sebagai pemenang.
Sejarah Pilgub Jatim 2008 ini memberi kita sebuah pelajaran untuk tetap menahan diri setelah perhitungan cepat dilakukan. Sah-sah saja ada kubu yang merasa menang secara perjuangan yang sudah dilakukan memang tak mudah. Namun, melihat selisih angka yang sangat tipis, segala kemungkinan masih dapat terjadi. Apalagi, ada dua versi Quick Count yang mengatakan hasil yang berbeda. Bisa dikatakan masih ada peluang 50:50.
Inilah perlunya sikap menahan diri. Tidak terlalu jumawa atau terlalu merasa kalah. Kawal kawal dan kawal. Itulah yang haru dilakukan, terutama bagi tim sukses kedua kubu. Kawal dari segala bentuk kemungkinan kecurangan yang terjadi. Kita tak mau ada beberapa daerah yang ada potensi kecurangan sehingga bisa menimbulkan konflik baru. Kita tak mau ada pemilu ulang karena adanya selisih suara yang diperdebatkan. Kondisi saat ini mirip dengan Pilgub Jatim 2008 lalu. Saat hasil Quick Count tak lagi menjadi hal yang benar-benar pasti. Saat segalanya masih bisa terjadi. Mari kita menahan diri dan kawal bersama proses demokrasi ini. Agar bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar lahir dari sebuah proses yang fair, jujur, dan adil demi kebaikan kita bersama.

19/05/2014

Manado - Maraknya kasus kekerasan dengan menggunakan panah wayer, membuat warga Manado resah. Kota Manado yang dikenal sebagai kota yang menyangkan kini mulai disebut-sebut kota “Panah Wayer.”
“Bagaimana investor, turis baik local maupun internasional mau datang ke kota Manado kalau keamanan mereka tidak terjamin” kata Morris Koreah, Ketua Partai Demokrat Manado.

Dalam beberapa hari terakhir, hampir setiap hari ada saja warga Manado yang menjadi korban panah wayer yang dilesatkan orang lain. Dan tak jarang yang menjadi korban adalah warga yang tak bersalah.
Terkait hal itu, masyarakat Kota Manado menilai bahwa perlu adanya perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama pihak Kepolisian. Beberapa masyarakat yang ditemui menginginkan Patroli Rayon yang cukup efektif menekan angka kriminalitas di Kota Manado saat di berlakukan untuk di hidupkan kembali, Karena sangat disayangkan jika Kota Manado yang di canangkan sebagai “Kota yang Menyenangkan” telah berubah menjadi kota sarang preman.

14/12/2013

Benny Parasan, SH, MH, M.Div di Diskualifikasi dari Penatua terpilih GMIM Kanaan.

Lewat proses yang panjang dan melelahkan, Benny Parasan, SH, MH, M.Div akhirnya didiskualifikasi oleh Panitia Pemilihan Pelsus atas nama Sinode GMIM pada Pemilihan Ulang Komisi Pria Kaum Bapa GMIM Kanaan Ranotana Weru, Sabtu 14 Desember 2013.

Seperti diketahui Benny Parasan, SH, MH, M.Div yang juga anggota Dewan Kota Manado telah melakukan pembohongan public saat mengikuti pemilihan Komisi Pelayanana Kategorial Pria/Kaum Bapa pada tanggal 13 Oktober 2013 yang lalu dengan memalsukan Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Gereja.
Setelah Panitia dan beberapa anggota jemaat melakukan croscek ke Sekretarian Sinode GMIM tentang keabsahan sertifikat milik Benny Parasan, SH, MH, M.Div yang pada saat itu hanya ditunjukkan sertifikat foto copy oleh Pak Benny, maka di ketahuilah bahwa nomor sertifikat yang diperlihatkan oleh Benny Parasan, SH, MH, M.Div adalah milik dari Hengky Kawalo, SE rekan sesama anggota DPRD Kota Manado.

“Sangat memiriskan hati” kata seorang jemaat yang engan disebut namanya.

09/11/2013

FOTO BUGIL ANGGOTA POLWAN LAMPUNG BEREDAR
Kapolri : Kalau Mau Bugil di Depan Cermin Aja.

Jakarta - Institusi kepolisian tercoreng dengan menyebarnya foto telanjang anggota Polri di jejaring sosial facebook. Seorang Polwan di Lampung berfose bugil baru-baru ini.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Sutarman mengatakan bahwa sebetulnya foto-foto syur tersebut diambil untuk kepentingan sendir tapi di-upload seseorang (mantan pacar) ke media umum. "Diharapkan ke depan kalau mau foto untuk diri sendiri ya nggak usah di-handphone sendiri," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan bahwa bila ingin melihat diri telanjang tidak usah difoto dengan handphone. "Kalau mau lihat telanjang di cermin saja lah," ucapnya.

Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie menjelaskan bahwa pengawasan terhadap hal-hal yang bisa mencoreng citra Polri harus dilakukan secara sinergi dari pimpinan kewilayahan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.

"Berkaitan cara-cara menyimpan foto yang rentan terhadap kemungkinan beredar, apakah karena hilang itu bisa saja, kemudian disebar orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu perlu pembinaan berjenjang, Kapolda Kapolres, Kapolsek," ungkapnya.

03/10/2013

ANALISA POLITIK TERTANGKAP TANGANNYA KETUA MAHKAMA KONSTITUSI

Jakarta - Bravo tertuju untuk KPK RI. Malam tadi KPK telah menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di kediaman dinasnya di Jl. Widya Chandra, Jakarta Selatan. Bersama dengan Akil, turut ditangkap anggota Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan dan CH seorang pengusaha. Bersama mereka turut disita uang senilai 2-3 miliar dalam bentuk pecahan mata uang Singapura.

Diduga, Akil yang juga mantan kader Partai Golkar
(mengundurkan diri setelah tidak diakomodir Partai Golkar dan maju lewat jalur independen pada Pilkada Kalimantan Barat 15 November 2007 lalu)
telah menerima uang suap atas kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Sebab, di tempat terpisah KPK turut menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih (calon incumbent dari PDIP) dan seorang swasta berinisial DH di Hotel Redtop, Jakarta Pusat.

KPK masih menetapkan kelimanya dengan status terperiksa.
Tertangkapnya Akil tadi malam, menjadi kehebohan politik terkini yang terjadi dalam kurun waktu satu minggu kebelakang. Saling terkaitkah?

Pertama; kehebohan atas kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara yang diwarnai kecurigaan atas dugaan kecurangan data pada Pemilu dan Pilpres 2014.

Kedua; ngototnya Partai Demokrat mendudukkan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III meski diwarnai penolakan oleh sejumlah anggota komisi dari lintas fraksi.

Ketiga; tertangkapnya Ketua MK oleh KPK dan terancam akan digantikan bila berstatus tersangka.

Analisis politik Bobby Triady;

Pertama; Partai Demokrat ngotot mendudukkan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR RI, karena Ruhut dinilai loyal dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Presiden Republik Indonesia. Ruhut mau melakukan apa pun bila itu adalah perintah SBY.

Kedua; Jika Ketua MK statusnya dinaikkan oleh KPK menjadi tersangka, maka kekosongan kursi MK 1 harus segera diisi. Lalu siapa yang akan mengisi?

Ketiga; Presiden RI SBY pernah ngotot mendudukkan Patrialis Akbar menjadi salah satu hakim konstitusi di MK, meskipun pendudukan Patrialis mengalami kecaman banyak pihak. Tapi SBY tetap melantik Patrialis. Akankah Patrialis menjadi Ketua MK? Bagaimana caranya?

Keempat; Jika Ruhut Sitompul berhasil duduk sebagai Ketua Komisi III, maka tugas Ruhut adalah memuluskan langkah Patrialis menuju kursi MK 1. Lalu apa kepentingan SBY atau Partai Demokrat kepada MK? Tentu bukan untuk saat ini, tapi nanti saat pasca Pemilu dan Pilpres 2014.

Kelima; Kerja sama antara KPU dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) patut diduga akan menguntungkan partai yang hari ini sedang berkuasa pada Pemilu dan Pilpres 2014. Lemsaneg atau lembaga intelijen ini memiliki garis komando langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Keenam; Melalui pemberitaan media, pada Pemilu 2009 diduga Partai Demokrat telah melakukan kecurangan. Dugaan modus kecurangan yang digunakan adalah dengan melakukan penggelembungan suara dan ketidaknetralan KPU. Ketidaknetralan KPU dinilai karena, KPU tidak memiliki data hasil penghitungan suara sampai tingkat TPS pada Pemilu 2014. Diduga, semua data dihapus KPU untuk menghilangkan jejak kecurangan.

Ketujuh; KPU meminta bantuan Lemsaneg untuk menjaga hasil pemungutan suara Pemilu 2014. Selain dengan pengamanan sistem informasi dan teknologi milik KPU, Lemsaneg juga diminta menerjunkan anggotanya di beberapa daerah. Alasan KPU menggandeng Lemsaneg dalam mengamankan data Pemilu 2014 adalah karena KPU kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur terkait teknologi informasi. Lalu dimana peran MK?

Kedelapan; Disinilah peran MK. Jika partai berkuasa saat ini bisa mendudukkan orangnya sebagai Ketua MK, maka tugasnya nanti adalah mengamankan kasus-kasus kecurangan data hasil Pemilu dan Pilpres 2014 nanti. (mk)

02/10/2013

PDIP PERSIAPKAN VANDA SARUNDAJANG GANTIKAN OLLY DONDOKAMBEY

Manado - Dengan hampir pastinya Olly Dondokambey dijadikan tersangka oleh KPK membat jajaran internal partai berlambang banteng moncong putih itu harus mempersiapkan pengganti Ketua PDIP Sulut itu.
Berhembus kabar internal partai sudah mempersiapkan Vanda Sarundajang (VaSung), putri Gubernur Sulut SH Sarundajang calon Presiden dari Partai Demokrat.
“Ini back up plan,” ujar sumber yang dikenal sebagai salah satu petinggi PDIP Sulut. “Munculnya figur Vanda Sarundajang dinilai bisa menjadi pemersatu diantara petinggi PDIP. Dia juga bisa diterima semua kalangan.” bebernya.

01/10/2013

PENUMPANG LION AIR TERKUNCI DALAM PESAWAT YANG TIDAK BER-AC
Penumpang membuka Pintu Darurat.

Manado - Seorang penumpang pesawat Lion Air JT7 75 rute Manado-Jakarta yang belum diketahui identitasnya membuka paksa pintu darurat pesawat tersebut, Senin (30/9/2013), dengan alasan pendingin ruangan (AC) kabin tidak dingin dan sudah kekurangan oksigen.

Penumpang tersebut nekat membuka pintu darurat pesawat ketika pesawat masih berada di landasan Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, karena protes penumpang yang disampaikan kepada pramugari dan pilot tidak ditanggapi.

"AC di dalam kabin tidak dingin, yang ada hanya angin saja. Kami semua sudah gerah dan panik. Beberapa penumpang histeris," ujar Jekson Wenas, salah satu penumpang.

Menurut Jekson, sesuai dengan yang tertera di tiket, mereka semestinya berangkat pukul 09.45 Wita. Namun, keberangkatan tertunda hampir 1 jam. Dan saat berada dalam kabin, penumpang sudah mengajukan protes karena AC dalam kabin mati dan hanya angin yang keluar. Mereka meminta membukakan pintu pesawat untuk turun karena banyak anak-anak yang mulai sesak napas, mual dan sudah ada yang pingsan karena kekurangan oksigen.

"Sekitar 30 menit kami histeris dengan suasana tersebut. Bukannya meladeni protes kami, pilot malah menjalankan pesawat ke posisi take-off," papar Jekson.

“Suasana panik terjadi ketika penumpang yang kebanyakan ibu-ibu dan anak-anak yang sudah sesak napas, merasakan pesawat sudah mulai bergerak," kata Raymond Pasla, Ketua KPID Sulawesi Utara yang ikut dalam penerbangan tersebut. "Ketika kami mau tanya ke pilot atau pramugari, mereka sudah mengunci diri di dalam kokpit."

Hal senada disampaikan Michikita, seorang penumpang. "Saya sempat menangis karena panas dan sesak napas. Untung ada beberapa penumpang laki-laki mengambil keputusan untuk membuka pintu darurat sehingga pilot memarkir kembali pesawat dan menurunkan semua penumpang.” katanya.

Sebelum Insiden tersebut Pesawat Lion Sempat Rusak.

Menurut Humas PT Angkasa Pura, Allan Pusung, Pesawat dengan nomor penerbangan JT 755 bermuatan 198 penumpang tujuan Manado-Jakarta ini, dijadwalkan berangkat pada pukul 06.15 WITA. Namun, karena masalah teknis, penerbangan pesawat ini ditunda untuk perbaikan.

Menurut Pusung, karena para penumpang pukul 06.15 WITA mulai marah-marah, akhirnya pihak Lion Air kemudian mengalihkan para penumpang ke pesawat Lion Air lain yang dijadwalkan berangkat pada pukul 10.00 WITA.

"Jadi pesawat yang jadwalnya berangkat pukul 10.00 WITA itu diisi dengan para penumpang yang seharusnya menggunakan pesawat JT 755 ini, karena para penumpang sudah delay sangat lama," kata Pusung.

"Sementara itu, penumpang yang jadwal berangkatnya pukul 10.00 WITA, ya disuruh menunggu pesawat JT 755 ini sampai selesai diperbaiki."

Pusung mengatakan, pada pukul 11.30 WITA atau 1,5 jam dari jadwal, pihak Lion Air mengumumkan panggilan boarding untuk para penumpang. "Artinya pesawat yang gagal terbang tadi, sudah siap untuk mengudara kembali." tutur Pusung.

Namun penerbangan itu kembali tertunda 1 jam, sehingga ratusan penumpang Lion Air tujuan Manado-Jakarta dengan nomor penerbangan JT 755 itu, nyaris kehabisan mati lemas di dalam pesawat yang tak ber-AC tersebut dalam keadaan pintu terkunci.

Semenrata itu Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait mengatakan pihak Lion Air masih mencari penumpang yang membuka pintu darurat pesawat tersebut. Mereka sudah meminta bantuan polisi dan otoritas bandara. Namun hingga kini belum ditemukan. "Penumpang nggak ada yang ngaku, polisi dan otoritas bandara masih mencari," kata katanya.

Selama proses pencarian itu, para penumpang yang dekat dengan lokasi pintu darurat tak diizinkan terbang dengan pesawat pengganti. Sementara yang lain bisa segera ke daerah tujuan.

"Penumpang lainnya sudah kita proses, mereka akan diterbangkan dengan pesawat lain. Kalau yang dekat pintu darurat kita cari dulu," tegasnya.

Lion Air mengaku rugi dengan aksi tersebut hingga RATUSAN RIBU DOLAR. Karena itu, mereka tetap ingin memproses kejadian ini ke ranah hukum.

"Kita harus cek motifnya, maksudnya apa. Ini bukan soal panas lagi," argumennya.

Mendengar akan hal ini membuat para penumpang marah dan mengamuk. “Kami yang rugi dan seharusnya kami yang menuntut pihak Lion Air akan kejadian ini. Mungkin kalau tidak ada penumpang yang berani membuka pintu darurat dan pesawat sudah tinggal landas, maka bisa dipastikan akan ada korban meninggal dalam penerbangan tersebut,” lanjutnya mereka beramai-ramai.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak Lion Air yang bisa dikonfirmasi. Kantor Lion Air Manado juga tidak mengangkat telepon ketika dihubungi. (pg)

30/09/2013

SHS MEMBERI CERAMAH DI PONDOK PESANTREN TEBUIRENG JOMBANG JATIM

SH Sarundajang bersama Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Imam Suprayogo serta Mohammad Atamimi oleh pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahudin Wahid dalam diskusi dengan tema ‘kepemimpinan SHS ketika menjadi pejabat Gubernur Maluku dan Maluku Utara saat terjadi konflik horizontal.’

SHS membagikan pengalaman saat menjalani tugas tersebut. “Apa yang saya buat di daerah-daerah yang bertikai itu adalah amanah dari Allah dan saya percaya tidak ada agama apapun yang mengajarkan untuk saling membunuh dan berkeyakinan menyelesaikan konflik tersebut tidak harus dengan senjata,” katanya.
“Oleh karena itu apa yang saya lakukan itu hanya dengan dialog dan merangkul pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan hati nurani,” tukas SHS.

Selesai diskusi SHS melakukan ziarah ke makam Gus Dur.

30/09/2013

KPU DAN PANWAS TERTIBKAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Manado - KPU, Panwaslu, Polri dan Polisi Pamong Praja Manado, menertibkan alat peraga kampanye Parpol peserta Pemilu di wilayah terlarang kota, Sabtu.

Komisioner KPU Manado Amrain Razak, mengatakan penertiban tersebut dilakukan di lima daerah pemilihan dari Tuminting-Bunaken, Singkil-Mapanget, Tikala-Paal Dua, Wenang-Wanea dan Sario-Malalayang oleh tim yang dipimpin oleh masing-masing koordinator wilayah.

'Lima tim tersebut menertibkan lebih dari 100 buah alat peraga
kampanye, baik berupa baliho, bendera hias atau umbul-umbul dan spanduk yang bergambar orang maupun parpol,' kata Amrain.
Penertiban tersebut kata Amrain, dilakukan berdasarkan Peraturan KPU nomor 15/2013 dan Peraturan Wali Kota nomor 40/2013 yang menegaskan tentang alat peraga kampanye parpol peserta Pemilu termasuk lokasi atau wilayah pemasangannya.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan tersebut, KPU sudah memberikan kesempatan pada peserta Pemilu untuk menurunkan sendiri alat peraga kampanye yang tergantung tidak pada tempatnya hingga 27 September sebab masih dalam tahap sosialisasi, setelah itu ditertibkan KPU dan Panwaslu serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Ia mengatakan, KPU akan terus mengimbau parpol peserta Pemilu untuk mematuhi PKPU nomor 15/2013, agar tidak ada masalah hukum yang timbul karena pelanggaran terhadap aturan tersebut.
Amrain menegaskan penertiban tetap akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tanpa pandang bulu, setelah menerima rekomendasi dari Panwaslu, karena itu merupakan kewenangan mereka.
'Kami sepakat tidak akan tebang pilih dalam melakukan penertiban, karena baik pemerintah KPU dan Panwaslu mau agar Pemilu ini bisa berlangsung dengabn jujur dan adil sejak tahapannya,' tegas Amrain. (pg)

28/09/2013

KPK CEGAH CALON GUBERNUR SULUT 2015-2020 OLLY DONDOKAMBEY KELUAR NEGERI

Jakarta – Akhirnya Nasib Olly Dondokambey semakin jelas dengan dikeluarkannya Surat Permohonan Pencegahan keluar negeri oleh KPK yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melihat tata kerja KPK setelah di cegah keluar negeri maka tidak lama lagi Olly Dondokambey pasti akan ditetapkan sebagai TERSANGKA.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan lembaganya sudah membuat surat permohonan mencegah keluar negeri terhadap Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Olly Dondokambey yang juga merupakan orang terkaya di Sulawesi Utara. Meski sudah ada, Samad belum memastikan apakah surat cegah itu sudah sampai ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Saya belum tahu apakah surat tersebut sudah dikirim atau belum," kata Samad di kantornya, Jumat, 27 September 2013.

Olly akan dicegah untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan olahraga Hambalang. Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR itu diduga terlibat dalam proyek berbiaya Rp 2,5 triliun tersebut. Ia pernah diperiksa dalam kasus ini.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan masuknya nama Olly ke dalam kasus Hambalang merupakan hasil pengembangan penyidikan. "Ada beberapa hal baru sehingga proses penyidikan harus sampai ke rumah Olly," kata Bambang. (pg)

25/09/2013

RUMAH OLLY AKHIRNYA DIGELEDAH KPK
Samad : Bocornya Surat Izin Penggeledahan Bukan dari Orang KPK

JAKARTA - Rumah Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga merupakan salah satu orang terkaya di Sulut, Olly Dondokambey akhirnya digeleda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/9/2013) yang sebelumnya diberitakan batal. Penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan korupsi proyek pengadan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang.

Diduga penggeledahan ini bagian dari langkah KPK mendalami jejak-jejak kasus dugaan korupsi proyek dengan nilai Rp 1,2 triliun tersebut.

Pasalnya Ketua KPK, Abraham Samad tak memungkiri, penggeledahaan tersebut dilakukan guna mencari barang bukti maupun dokumen yang diduga mampu mengungkap secaraa tuntas kasus tersebut.

"Ada upaya-upaya yang ingin diketahui penyidik KPK untuk mendapatkan bukti dan dokumen (Hambalang)," kata Abraham di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta, Rabu.

Namun saat ditanya jenis barang bukti maupun dokumen yang tengah dicari KPK dari rumah Olly, Abraham belum bisa mengungkapkannya saat ini.

"Saya belum tahu persis dan orang yang digeledah tempatnya belum tentu bisa dipastikan yang bersangkutan sudah dtetapkan sebagai tersangka," kata Abraham.

Dalam kesempatan itu Abraham juga sempat mengomentari dugaan bocornya surat penetapan pengadilan terkait izin untuk melakukan penggeledahan rumah Olly Dondokambey tersebut. Abraham menyatakan, pihaknya terus melakukan upaya pengamatan dan investigasi guna memastikan dugaan kebocoran tersebut.

"Kami belum bisa memastikan oleh karena itu kami masih melakukan upaya investigasi agar supaya mendapatkan gambaran lebih utu terhadap terjadinya kebocoran surat," imbuhnya.

Pada korupsi pengadaan sarana dan prasarana di Hambalang sudah tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Kepala Biro Rumah Tangga dan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Deddy Kusdinar, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)Andi Alifian Mallarangeng dan mantan Kepala Divisi Kontruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhammad Noor.

Terpidana kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin pernah menyatakan Olly turut kecipratan uang proyek Hambalang. Namun, Nazar belum membeberkan secara detail terkait hal tersebut.

Sementara Informasi diterima Tribun, peran Olly dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, lebih besar di pengadaan peralatan olahraga di Hambalang. Dia diduga merupakan pimpinan Banggar DPR yang memuluskan anggaran proyek yang mengkrocek dana negara sampai Rp 1,3 triliun. Namun, hal ini belum mendapat konfirmasi dari pihak-pihak terkait yang disebutkan. (mk)

Anak Manado | A-Man

03/09/2014

11/07/2014

19/05/2014

14/12/2013

09/11/2013

03/10/2013

02/10/2013

01/10/2013

30/09/2013

30/09/2013

28/09/2013

25/09/2013

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Practice

Shortcuts

Share