02/01/2026
Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, menjalin perjanjian kerja sama dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Malang guna memperkuat layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di PN Kepanjen, Jumat (2/1/2026).
Ketua PN Kepanjen, Dr. Arizal Anwar, S.H., M.H., mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari program Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang bertujuan mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam memperoleh layanan hukum.
“Ini adalah program Pos Bantuan Hukum PN Kepanjen. Kami akan membantu kelancaran pelayanan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana atau tempat di PN Kepanjen, agar masyarakat lebih mudah mencari keadilan,” kata Arizal.
Menurut Arizal, kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait layanan bantuan hukum di pengadilan.
Selain menyediakan ruang Posbakum, PN Kepanjen juga bertanggung jawab menyusun jadwal layanan, melakukan pengawasan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan bantuan hukum. Evaluasi direncanakan dilakukan secara mingguan, bulanan, hingga per semester untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
“Kerja sama ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Jika ada kendala di lapangan, kami terbuka untuk mencari solusi terbaik agar pelayanan tidak terganggu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Arizal juga menyampaikan selamat kepada tiga organisasi bantuan hukum yang terpilih, yakni PBH Peradi Malang, Peradi Malang Raya, dan LK3M yang akan memberikan layanan bantuan hukum di PN Kepanjen.
JAVASATU.COM
by Syaiful arif
https://javasatu.com/berita/pn-kepanjen-gandeng-pbh-peradi-malang-perkuat-akses-bantuan-hukum-gratis/
