Kantor Hukum Ar-Ridho & Partners

09/02/2023

22/01/2023

“𝐈𝐓𝐒𝐁𝐀𝐓 𝐍𝐈𝐊𝐀𝐇”
adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh PPN di KUA Kecamatan.

Berdasarkan UU Perkawinan (1/74) 𝘫𝘰. Inpres 1/91 ttg KHI, 𝑠𝑎ℎ𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑤𝑖𝑛𝑎𝑛 di Indonesia:
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 𝒉𝒖𝒌𝒖𝒎 𝒎𝒂𝒔𝒊𝒏𝒈-𝒎𝒂𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒈𝒂𝒎𝒂𝒏𝒚𝒂 dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap 𝒑𝒆𝒓𝒌𝒂𝒘𝒊𝒏𝒂𝒏 𝒅𝒊𝒄𝒂𝒕𝒂𝒕 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenapa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan?
Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan dimana perkawinan tersebut dilangsungkan ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 𝐾𝑢𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑁𝑖𝑘𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡.

𝙁𝙪𝙣𝙜𝙨𝙞 𝙆𝙪𝙩𝙞𝙥𝙖𝙣 𝘼𝙠𝙩𝙖 𝙉𝙞𝙠𝙖𝙝 selain sebagai bukti autentik adanya perkawinan juga dimaksudkan untuk dapat memberikan 𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑔𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑚𝑖 𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑘-𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑘𝑎𝑛, 𝑏𝑎𝑖𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑎𝑢𝑝𝑢𝑛 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 ℎ𝑎𝑙-ℎ𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑤𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎𝑛.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Buku Nikah, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.
Adapun 𝚙𝚒𝚑𝚊𝚔-𝚙𝚒𝚑𝚊𝚔 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚊𝚙𝚊𝚝 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚓𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚖𝚘𝚑𝚘𝚗𝚊𝚗 𝙸𝚝𝚜𝚋𝚊𝚝 𝙽𝚒𝚔𝚊𝚑 adalah:
1. Suami Istri atau salah satu dari Suami atau Istri;
2. Anak,
3. Wali Nikah,
4. Orangtua, dan
5. Pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Alasan-alasan pengajuan Permohonan Itsbat Nikah ps.7 (3) KHI
1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan; dan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II, Itsbat Nikah sifatnya adalah Permohonan. Sehingga bentuk-bentuk permohonan Itsbat Nikah adalah sebagai berikut:
1. Ｖｏｌｕｎｔａｉｒ
Yaitu permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Suami dan Istri (Penetapan)
Apabila tidak dikabulkan maka upaya hukumnya langsung Kasasi.
2. Ｋｏｎｔｅｎｓｉｕｓ
Yaitu permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Suami atau Istri, dimana mendudukkan lawan kawinnya dalam posisi Termohon (Putusan)
Apabila tidak dikabulkan maka upaya hukumnya Banding, Kasasi.

Persyaratan Permohonan Itsbat Nikah
A. Pᴇʀsʏᴀʀᴀᴛᴀɴ Pᴏᴋᴏᴋ
a.1 Fotokopi KTP Para Pemohon;
a.2 Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;
a.3 Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari KUA;
a.4 Surat Permohonan Itsbat Nikah;
a.5 Data saksi 2 orang.

B. Pᴇʀsʏᴀʀᴀᴛᴀɴ Tᴀᴍʙᴀʜᴀɴ
b.1 Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa jika alamat saat ini berbeda dengan alamat di KTP;
b.2 Fotokopi Akta Cerai bagi duda/janda yang cerai hidup;
b.3 Fotokopi Akta Kematian bagi duda/janda yang cerai mati.

Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Itsbat Nikah jika s̲e̲l̲u̲r̲u̲h̲ r̲u̲k̲u̲n̲ d̲a̲n̲ s̲y̲a̲r̲a̲t̲ n̲i̲k̲a̲h̲ t̲e̲l̲a̲h̲ t̲e̲r̲p̲e̲n̲u̲h̲i̲, serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap penikahan itu.
Status Para Pihak ketika menikah dan kedudukan Wali sangat-sangat menentukan.

Demikian Materi Itsbat Nikah yang dapat Penulis sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke wa.me/6282121217585 Penulis memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat pencari keadilan, demi tegaknya hukum di Indonesia. Apabila ada mas**an atas tulisan Penulis, mohon dapat disampaikan di komentar dan Penulis sangat mengapresiasi segala mas**an maupun kritik dari Para Pembaca.
Akhir kata 𝐽𝑎𝑧𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎ℎ𝑢 𝐾ℎ𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑖𝑟𝑎 ☺️

16/01/2023

“𝙎𝙖𝙣𝙠𝙨𝙞 𝙋𝙞𝙙𝙖𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙜𝙞 𝙋𝙚𝙡𝙖𝙠𝙪 𝙆𝘿𝙍𝙏”
𝙱𝚊𝚐𝚒𝚊𝚗 𝙺𝚎𝚝𝚒𝚐𝚊

Melanjutkan tulisan Penulis dalam artikel https://www.facebook.com/arridhoandpartners/posts/pfbid035nhC7Yr3wLm5ZL5JUPeHJBHAREp6NJPrgXN8GRXw3bX3JMENksY7s7MskfLiJkFil

Dalam kebanyakan kasus KDRT yang pernah Penulis tangani, yang sering menjadi korban KDRT dalam lingkup keluarga adalah 𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖 dan 𝑎𝑛𝑎𝑘, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki sebagai 𝑠𝑢𝑎𝑚𝑖 juga menjadi korban KDRT.

Berdasarkan bentuk kekerasan sebagaimana Penulis telah sampaikan dalam materi dibagian Pertama, maka KDRT itu ada 4 macam bentuknya, antara lain:
a. 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐅𝐢𝐬𝐢𝐤 (ps. 6);
b. 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐏𝐬𝐢𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬 (ps. 7);
c. 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐤𝐬𝐮𝐚𝐥 (ps. 8);
d. 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢 (ps. 9).
Melihat bentuk kekerasannya berbeda sehingga menimbulkan dampak yang berbeda, maka ancaman sanksi pidana bagi Pelaku KDRT pun juga berbeda.

Adapun ancaman sanksi bagi Pelaku KDRT, adalah sebagai berikut:
a. - Diancam dengan penjara 𝟓 (𝐥𝐢𝐦𝐚) 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi pelaku 𝐤𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐤 dalam lingkup rumah tangga;
- Diancam dengan penjara 𝟏𝟎 (𝐬𝐞𝐩𝐮𝐥𝐮𝐡) 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), apabila kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban mendapat 𝐣𝐚𝐭𝐮𝐡 𝐬𝐚𝐤𝐢𝐭 𝐚𝐭𝐚𝐮 𝐥𝐮𝐤𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭;
- Diancam dengan penjara 𝟏𝟓 (𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐬) 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), apabila kekerasan fisik tersebut mengakibatkan korban 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚𝐥 𝐝𝐮𝐧𝐢𝐚;
- Diancam dengan penjara 𝟒 (𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭) 𝐛𝐮𝐥𝐚𝐧 atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila kekerasan fisik tersebut 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐦𝐛𝐮𝐥𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐲𝐚𝐤𝐢𝐭 atau 𝐡𝐚𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐥𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐚𝐧 jabatan atau mata pencaharian atau 𝐤𝐞𝐠𝐢𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐡𝐚𝐫𝐢-𝐡𝐚𝐫𝐢;
- Khusus untuk korban 𝐤𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐤 adalah 𝐚𝐧𝐚𝐤, maka akan diatur dalam UU Perlindungan Anak dalam ps.80 dengan ancaman penjara 𝟑 (𝐭𝐢𝐠𝐚) 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝟔 (𝐞𝐧𝐚𝐦) 𝐛𝐮𝐥𝐚𝐧 dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
b. - Diancam dengan penjara 𝟑 (𝐭𝐢𝐠𝐚) 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), bagi pelaku 𝐤𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐩𝐬𝐢𝐤𝐢𝐬 dalam lingkup rumah tangga;
- Diancam dengan penjara 𝟒 (𝐞𝐦𝐩𝐚𝐭) 𝐛𝐮𝐥𝐚𝐧 atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila kekerasan psikis tersebut 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐦𝐛𝐮𝐥𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐲𝐚𝐤𝐢𝐭 atau 𝐡𝐚𝐥𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐦𝐞𝐧𝐣𝐚𝐥𝐚𝐧𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚𝐚𝐧 jabatan atau mata pencaharian atau 𝐤𝐞𝐠𝐢𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐡𝐚𝐫𝐢-𝐡𝐚𝐫𝐢;
c. Diancam dengan penjara 𝟏𝟐 (𝐝𝐮𝐚 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐬) 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), bagi pelaku 𝐤𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐤𝐬𝐮𝐚𝐥 dalam lingkup rumah tangga;
d. Diancam dengan penjara 𝟑 (𝐭𝐢𝐠𝐚) 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi pelaku 𝐩𝐞𝐧𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚𝐧 dalam lingkup rumah tangga;

Selain hukuman pidana diatas, hakim juga bisa menjatuhkan pidana tambahan pada pelaku KDRT, yakni:
1. Membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban, atau pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
2. Menetapkan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pada dasarnya untuk kejahatan kekerasan 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐤, 𝐩𝐬𝐢𝐤𝐢𝐬 ʀɪɴɢᴀɴ serta kekerasan 𝐬𝐞𝐤𝐬𝐮𝐚𝐥 yang terjadi didalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐤 𝐚𝐝𝐮𝐚𝐧. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian.
Meski demikian, pihak keluarga dan masyarakat masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban dengan cara melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya, seperti:
1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
Selain daripada itu, korban juga dapat memberikan kuasa kepada Aʀ-Rɪᴅʜᴏ untuk melaporkan KDRT tersebut ke kepolisian.

Demikian Materi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat Penulis sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke wa.me/6282121217585 Penulis memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat pencari keadilan, demi tegaknya hukum di Indonesia. Apabila ada mas**an atas tulisan Penulis, mohon dapat disampaikan di komentar dan Penulis sangat mengapresiasi segala mas**an maupun kritik dari Para Pembaca. Akhir kata 𝐽𝑎𝑧𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎ℎ𝑢 𝐾ℎ𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑖𝑟𝑎 ☺️

#𝘋𝘰𝘮𝘦𝘴𝘵𝘪𝘤𝘝𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘤𝘦

15/01/2023

𝙱𝚊𝚐𝚒𝚊𝚗 𝙺𝚎𝚍𝚞𝚊 - 𝙼𝚊𝚝𝚎𝚛𝚒
“𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐩𝐮𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚 (𝐏-𝐊𝐃𝐑𝐓)”

Melanjutkan tulisan Penulis dalam artikel https://www.facebook.com/arridhoandpartners/posts/pfbid0YWpj9RiLEo9NNzEzC19B9ia8HKiCeDCKRey5fQ6JNfam5M3n5oXNuHFvsw77TtGGl

Dalam artikel sebelumnya, Penulis menyampaikan “𝐴𝑝𝑎𝑘𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑠𝑎, 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑘𝑒𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ?”. Penulis menjawab “bisa”, apabila pelaku kekerasan tersebut sadar atas perbuatannya dan dia berusaha untuk berubah. Karena pada dasarnya manusia memiliki kapasitas untuk berproses. Keinginan dan tanggung jawab untuk berubah dan itu harus datang dari diri sendiri. Namun apabila pelaku kekerasan justru meminta orang-orang di sekitarnya mengerti atau memaklumi kekerasan yang dilakukannya, jelas ini sebuah pemahaman yang keliru, sehingga apabila dibiarkan begitu saja akan memicu terjadinya kekerasan-kekerasan yang lain dan terus berulang.

Dari awal Penulis selalu menyebut KDRT, namun apakah kita apa itu yang dimaksud dengan KDRT?
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 𝐔𝐔 𝐏𝐊𝐃𝐑𝐓, KDRT adalah 𝑠̲𝑒̲𝑡̲𝑖̲𝑎̲𝑝̲ 𝑝̲𝑒̲𝑟̲𝑏̲𝑢̲𝑎̲𝑡̲𝑎̲𝑛̲ 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑠𝑒𝑒𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛, 𝑦̲𝑎̲𝑛̲𝑔̲ 𝑏̲𝑒̲𝑟̲𝑎̲𝑘̲𝑖̲𝑏̲𝑎̲𝑡̲ 𝑡̲𝑖̲𝑚̲𝑏̲𝑢̲𝑙̲𝑛̲𝑦̲𝑎̲ 𝑘̲𝑒̲𝑠̲𝑒̲𝑛̲𝑔̲𝑠̲𝑎̲𝑟̲𝑎̲𝑎̲𝑛̲ 𝑎̲𝑡̲𝑎̲𝑢̲ 𝑝̲𝑒̲𝑛̲𝑑̲𝑒̲𝑟̲𝑖̲𝑡̲𝑎̲𝑎̲𝑛̲ 𝑠̲𝑒̲𝑐̲𝑎̲𝑟̲𝑎̲ 𝑓̲𝑖̲𝑠̲𝑖̲𝑘̲,̲ 𝑝̲𝑠̲𝑖̲𝑘̲𝑜̲𝑙̲𝑜̲𝑔̲𝑖̲𝑠̲,̲ 𝑠̲𝑒̲𝑘̲𝑠̲𝑢̲𝑎̲𝑙̲,̲ 𝑑̲𝑎̲𝑛̲/̲𝑎̲𝑡̲𝑎̲𝑢̲ 𝑝̲𝑒̲𝑛̲𝑒̲𝑙̲𝑎̲𝑛̲𝑡̲𝑎̲𝑟̲𝑎̲𝑛̲ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑎̲𝑛̲𝑐̲𝑎̲𝑚̲𝑎̲𝑛̲ 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑢𝑎𝑡𝑎𝑛, 𝑝̲𝑒̲𝑚̲𝑎̲𝑘̲𝑠̲𝑎̲𝑎̲𝑛̲,̲ 𝑎̲𝑡̲𝑎̲𝑢̲ 𝑝̲𝑒̲𝑟̲𝑎̲𝑚̲𝑝̲𝑎̲𝑠̲𝑎̲𝑛̲ 𝑘̲𝑒̲𝑚̲𝑒̲𝑟̲𝑑̲𝑒̲𝑘̲𝑎̲𝑎̲𝑛̲ 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑤𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑝 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎.
Berdasarkan pengertian diatas, maka secara mendasar KDRT itu meliputi:
a. 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐅𝐢𝐬𝐢𝐤 (ps. 6);
b. 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐏𝐬𝐢𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐬 (ps. 7);
c. 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐞𝐤𝐬𝐮𝐚𝐥 (ps. 8);
d. 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐄𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢 (ps. 9).

Atas hal tersebut, korban KDRT memiliki hak untuk:
1. ℙ𝕖𝕣𝕝𝕚𝕟𝕕𝕦𝕟𝕘𝕒𝕟 dari 𝗉𝗂𝗁𝖺𝗄 𝗄𝖾𝗅𝗎𝖺𝗋𝗀𝖺, 𝖪𝖾𝗉𝗈𝗅𝗂𝗌𝗂𝖺𝗇, 𝖪𝖾𝗃𝖺𝗄𝗌𝖺𝖺𝗇, 𝖯𝖾𝗇𝗀𝖺𝖽𝗂𝗅𝖺𝗇, 𝖠𝖽𝗏𝗈𝗄𝖺𝗍, 𝖫𝖾𝗆𝖻𝖺𝗀𝖺 𝖲𝗈𝗌𝗂𝖺𝗅, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan;
2. ℙ𝕖𝕝𝕒𝕪𝕒𝕟𝕒𝕟 𝕜𝕖𝕤𝕖𝕙𝕒𝕥𝕒𝕟 sesuai dengan kebutuhan medis;
3. ℙ𝕖𝕟𝕒𝕟𝕘𝕒𝕟𝕒𝕟 secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. ℙ𝕖𝕟𝕕𝕒𝕞𝕡𝕚𝕟𝕘𝕒𝕟 oleh Pekerja Sosial dan Bantuan Hukum;
5. ℙ𝕖𝕝𝕒𝕪𝕒𝕟𝕒𝕟 𝕓𝕚𝕞𝕓𝕚𝕟𝕘𝕒𝕟 rohani.
Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

Seperti yang Penulis sampaikan, untuk memutus mata rantai kekerasan ranah domestic ini telah menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat dan Pemerintah.
Kita sebagai masyarakat yang m̳e̳n̳d̳e̳n̳g̳a̳r̳, m̳e̳l̳i̳h̳a̳t̳, atau m̳e̳n̳g̳e̳t̳a̳h̳u̳i̳ terjadinya kekerasan dalam rumah tangga WAJIB melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat;
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. (vide ps.10)
Selain daripada tanggung jawab masyarakat, Pemerintah juga bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. (vide ps.15)

Sebagai bentuk upaya preventif, selayaknya kita harus mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya KDRT.
Secara umum KDRT bisa terjadi dikarenakan:
• Kurang komunikasi dan ketidakharmonisan antara Suami dengan Istri.
• Adanya permasalahan ekonomi.
• Ketidakmampuan mengendalikan emosi para pihak.
• Ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga.
• Kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.
• Latar budaya patriarki dan ideologi gender yang berpengaruh.

Demikianlah Bagian Kedua-Materi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk selanjutnya Penulis akan membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku KDRT beserta langkah apa yang dapat dilakukan disaat mengetahui adanya perbuatan KDRT.

Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke wa.me/6282121217585 Penulis memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat pencari keadilan, demi tegaknya hukum di Indonesia. Apabila ada mas**an atas tulisan Penulis, mohon dapat disampaikan di komentar dan Penulis sangat mengapresiasi segala mas**an maupun kritik dari Para Pembaca. Akhir kata 𝐽𝑎𝑧𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎ℎ𝑢 𝐾ℎ𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑖𝑟𝑎 ☺️

14/01/2023

𝙱𝚊𝚐𝚒𝚊𝚗 𝙺𝚎𝚜𝚊𝚝𝚞 - 𝙿𝚎𝚖𝚋𝚞𝚔𝚊𝚊𝚗
“𝐏𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐩𝐮𝐬𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐤𝐞𝐫𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐑𝐮𝐦𝐚𝐡 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐠𝐚 (𝐏-𝐊𝐃𝐑𝐓)”

Setiap Kita pasti mendambakan rumah tangga yang damai, bahagia, penuh cinta. Yaitu hubungan antara 𝑆𝑢𝑎𝑚𝑖 dan 𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖 serta anak-anak terjalin harmonis, serta saling mendukung dalam s**a dan duka. Namun sayangnya, terkadang ekspetasi tidak mesti sama dengan realita, hal yang terjadi justru malah sebaliknya. Betapa banyak rumah tangga yang dibangun dengan cinta, yang awalnya baik-baik saja, tenang dan damai, namun kemudian terjadi KDRT dan berahir dengan perceraian.

Seperti halnya kasus KDRT yang baru terjadi minggu ini, yang menimpa biduk rumah tangga artis yang bernama 𝒱ℳ. Hasil penelusuran Penulis, 𝒱ℳ dianiaya oleh suaminya sendiri yang bernama 𝓕𝓘 hingga hidungnya berdarah. Hubungan pasutri tersebut sebenarnya baru berjalan 9 bulan pernikahan, namun saat ini telah dilanda prahara rumah tangga yang sangat pelik. Dimana 𝒱ℳ saat ini telah melaporkan suaminya 𝓕𝓘 ke Polres Kediri, namun berkas telah dilimpahkan ke Mapolda Jawa Timur dengan alasan efisiensi dikarenakan 𝒱ℳ sering tinggal di Surabaya.

Sebagian masyarakat melihat peristiwa diatas adalah hal yang 𝑡𝑎𝑏𝑢 dalam internal keluarga, dianggap menyeret persoalan privat/personal ke ranah publik sehingga tidak layak diungkap ke muka umum. Itulah yang menjadi alasan banyak korban KDRT tidak berani maupun malu melaporkan peristiwa yang telah dialaminya. Melihat hal tersebut, menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk Pemerintah dan masyarakat untuk berupaya memutus mata rantai kekerasan ranah domestik.

Sebagai pengalaman dari Penulis yang pernah tangani perkara KDRT, tidak semua perkara KDRT harus dilaporkan ke kepolisian dan berakhir dengan perceraian. Karena Penulis memiliki pandangan tersendiri perkara KDRT yaitu 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐝𝐢𝐮𝐦 (salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa “𝑆𝑎𝑛𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎 ℎ𝑒𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑗𝑎𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑝𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑔𝑎𝑘𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑘𝑢𝑚”) dan firman Allah 𝘵𝘢’𝘢𝘭𝘢 dalam 𝐐𝐒. 𝐀𝐧-𝐍𝐢𝐬𝐚 :𝟏𝟗 yang menyebutkan: “𝐾𝑒𝑚𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑘𝑎𝑚𝑢 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑢𝑘𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑘𝑎, (𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑏𝑎𝑟𝑙𝑎ℎ), 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑢 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑢𝑘𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢, 𝑝𝑎𝑑𝑎ℎ𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑏𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘”.

Mungkin akan menjadi perdebatan, bahwa sangat sulit keluar dari hubungan 𝒂𝒃𝒖𝒔𝒊𝒗𝐞, sehingga mempertanyakan “𝐴𝑝𝑎𝑘𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑠𝑎, 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑘𝑒𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ?”. Yang terpenting dalam hal ini sebenarnya adalah apakah yang melakukan kekerasan sadar bahwa dia bermasalah dan dia sudah berusaha berubah tapi tidak bisa berubah. Jika yang bersangkutan sudah menyadari, maka ini adalah pertanda baik. Pasalnya, didalam kesadarannya ada pilihan untuk berubah. Pelaku kekerasan bisa berubah, karena pada dasarnya manusia memiliki kapasitas untuk berproses. Keinginan dan tanggung jawab untuk berubah dan itu harus datang dari diri sendiri.

Demikianlah Bagian Kesatu-Pembukaan, sebelum Penulis menyampaikan materi tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT) dalam perspektif hukum di Indonesia.

Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke wa.me/6282121217585 Penulis memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat pencari keadilan, demi tegaknya hukum di Indonesia. Apabila ada mas**an atas tulisan Penulis, mohon dapat disampaikan di komentar dan Penulis sangat mengapresiasi segala mas**an maupun kritik dari Para Pembaca. Akhir kata 𝐽𝑎𝑧𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑙𝑎ℎ𝑢 𝐾ℎ𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑡𝑠𝑖𝑟𝑎 ☺️

26/11/2021

Bagian Kesatu Materi:
ℍ𝕒𝕜 𝔸𝕟𝕒𝕜 𝕕𝕒𝕟 ℙ𝕣𝕚𝕟𝕤𝕚𝕡 ℙ𝕖𝕣𝕝𝕚𝕟𝕕𝕦𝕟𝕘𝕒𝕟 𝔸𝕟𝕒𝕜

Maraknya aksi perundungan/bullying, penganiayaan dan kekerasan seksual, yg menjadikan anak sbg korban dikarenakan anak merupakan korban yg plg rentan dlm sebuah kejahatan, dimana mereka mudah dimanipulasi n blm memiliki kesadaran yg cukup utk memutuskan sesuatu.
Utk itu Penulis ingin membahas materi yg berkaitan dgn Hak Anak dan Prinsip Perlindungan Anak, dgn harapan Kita yg telah dewasa/ortu bisa memahami hak2 apa saja yg dimiliki seorang anak serta bagaimana mengimplementasikannya.

Scr 𝒻𝒾𝓁𝑜𝓈𝑜𝒻𝒾𝓈, 𝔸ℕ𝔸𝕂 adlh amanat Tuhan yg dititipkan kpd Kita utk dijaga n diperlakukan dgn sebaik2nya. Dan dari anak Kita lah yg nantinya menjadi penerus generasi keluarga, bangsa n peradaban.
Berdasarkan Ps. 2 UU.23/2002 jo UU.35/2014 yg 𝓂𝑒𝓇𝒶𝓉𝒾𝒻𝒾𝓀𝒶𝓈𝒾 Konvensi Hak Anak (KHA), ada 4 pengelompokan hak anak, meliputi:
1. 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐤𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢;
artinya anak berhak utk diperlakukan sama tnp dibeda2kan dgn yg lain
2. 𝐤𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐲𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐤 𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐚𝐧𝐚𝐤 (𝒷𝑒𝓈𝓉 𝒾𝓃𝓉𝑒𝓇𝑒𝓈𝓉 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑒 𝒸𝒽𝒾𝓁𝒹);
artinya dlm semua tindakan yg menyangkut anak, maka apa yg terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yg utama
3. 𝐡𝐚𝐤 𝐮𝐭𝐤 𝐡𝐢𝐝𝐮𝐩, 𝐤𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐬𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐡𝐢𝐝𝐮𝐩 𝐝𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐤𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 (𝓈𝓊𝓇𝓋𝒾𝓋𝒶𝓁 𝒶𝓃𝒹 𝒹𝑒𝓋𝑒𝓁𝑜𝓅𝓂𝑒𝓃𝓉);
artinya hrs diakui bahwa hak hidup anak melekat pd diri setiap anak dan hak anak atas kelangsungan hidup serta perkembangannya hrs juga dijamin
4. 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚𝐚𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐚𝐤.
artinya pendapat anak terutama jika menyangkut hal2 yg mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dlm setiap pengambilan keputusan

Ada beberapa hal perlakuan salah terhadap anak yg sering terjadi di masyarakat n terkadang Kita tidak menyadarinya, al:
1. E̶m̶o̶t̶i̶o̶n̶a̶l̶ ̶A̶b̶u̶s̶e̶ : orang dewasa/ortu yg mengacuhkan anak ketika anak sungguh memerlukan perhatian;
ex: anak menangis dibiarkan, anak bertanya tdk dijawab
2. V̶e̶r̶b̶a̶l̶ ̶A̶b̶u̶s̶e̶ : orang dewasa/ortu yg menggunakan kata2 kasar ato makian kpd anak
ex: bodoh! tolol! penghuni kebun binatang, dll
3. P̶h̶y̶s̶i̶c̶a̶l̶ ̶A̶b̶u̶s̶e̶ : orang dewasa/ortu yg memperlakukan anaknya dgn kasar/kekerasan fisik
ex: memukul, mencubit, dll
4. S̶e̶x̶u̶a̶l̶ ̶A̶b̶u̶s̶e̶ : orang dewasa/ortu yg memperlakukan pelecehan seksual kpd anak

Anak sangat membutuhkan 𝖕𝖊𝖒𝖇𝖊𝖑𝖆𝖆𝖓 𝖉𝖆𝖓 𝖕𝖊𝖗𝖑𝖎𝖓𝖉𝖚𝖓𝖌𝖆𝖓 terhadap berbagai perlakuan salah dan kejahatan yg melanggar ataupun mengabaikan hak2 anak. Hal tsb mencakup perlindungan dr segala bentuk diskriminasi, perlakuan salah, penelantaran dan perlindungan bagi anak yg tdk mempunyai ortu dan anak dlm pengungsian.

𝙋𝙚𝙧𝙖𝙣 𝙈𝘼𝙎𝙔𝘼𝙍𝘼𝙆𝘼𝙏 dalam perlindungan terhadap anak
Berdasarkan Ps. 72 2 UU.23/2002 jo UU.35/2014, masyarakat berperan serta dlm perlindungan, baik scr perorangan maupun kelompok. Adapun peran serta masyarakat dpt dilakukan dgn cara:
a. memberikan informasi melalui sosialisasi n edukasi mengenai hak anak;
b. memberikan mas**an dlm perumusan kebijakan yg terkait perlindungan anak;
c. 𝙼𝙴𝙻𝙰𝙿𝙾𝚁𝙺𝙰𝙽 kpd pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
d. berperan aktif dlm proses rehabilitasi n reintegrasi sosial bagi anak;
e. melakukan pemantauan, pengawasan n ikut bertanggung jwb terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
f. menyediakan sarana n prasarana serta 𝙼𝙴𝙽𝙲𝙸𝙿𝚃𝙰𝙺𝙰𝙽 𝚂𝚄𝙰𝚂𝙰𝙽𝙰 𝙺𝙾𝙽𝙳𝚄𝚂𝙸𝙵 utk tumbuh kembang anak;
g. berperan aktif dgn 𝙼𝙴𝙽𝙶𝙷𝙸𝙻𝙰𝙽𝙶𝙺𝙰𝙽 𝙿𝙴𝙻𝙰𝙱𝙴𝙻𝙰𝙽 𝙽𝙴𝙶𝙰𝚃𝙸𝙵 terhadap anak korban;
h. 𝙼𝙴𝙼𝙱𝙴𝚁𝙸𝙺𝙰𝙽 𝚁𝚄𝙰𝙽𝙶 kpd anak utk dpt berpartisipasi n menyampaikan pendapat.

Pemerintah, Masyarakat dan Keluarga berkewajiban utk mengakui, mengimplementasikan dan memenuhi hak2 anak. Dimana KELUARGA adalah yg paling berkewajiban utk mengakui n memenuhi hak2 anak, yg mana keluarga adalah tempat di posisi sentral dlm memberikan perlindungan kpd anak serta yg paling mengetahui dan mengenali kondisi n kebutuhan anak.
Selain daripada itu ᴼʳᵃⁿᵍ ᵀᵘᵃ ᵃᵗᵒ ᴷᵉˡᵘᵃʳᵍᵃ juga 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐞𝐰𝐚𝐣𝐢𝐛𝐚𝐧 𝐧 𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐠 𝐣𝐚𝐰𝐚𝐛 utk (Ps. 26 ayat 1 UUPA):
1. mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dgn kemampuan, bakat n minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan usia dini.

Di akhir materi, Penulis berpesan agar para Pembaca setelahnya dpt mengenal anak, baik dr perilakunya, kepandaiannya, hatinya, moralitasnya, imannya maupun spiritualnya.

Demikian materi bagian kesatu "ℍ𝕒𝕜 𝔸𝕟𝕒𝕜 𝕕𝕒𝕟 ℙ𝕣𝕚𝕟𝕤𝕚𝕡 ℙ𝕖𝕣𝕝𝕚𝕟𝕕𝕦𝕟𝕘𝕒𝕟 𝔸𝕟𝕒𝕜", utk selanjutnya Penulis ingin membahas tentang "ℙ𝕖𝕟𝕒𝕟𝕘𝕒𝕟𝕒𝕟 ℙ𝕖𝕣𝕜𝕒𝕣𝕒 𝔸𝕟𝕒𝕜 𝔹𝕖𝕣𝕙𝕒𝕕𝕒𝕡𝕒𝕟 𝕕𝕖𝕟𝕘𝕒𝕟 ℍ𝕦𝕜𝕦𝕞".
Jika ada pertanyaan bisa DM FB atau japri WA, Kami memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat pencari keadilan demi tegaknya hukum di Indonesia.

29/10/2021

𝔹𝕒𝕘𝕚𝕒𝕟 𝕂𝕖𝕕𝕦𝕒 𝕄𝕒𝕥𝕖𝕣𝕚: "𝙃𝙖𝙠-𝙝𝙖𝙠 𝙋𝙚𝙧𝙚𝙢𝙥𝙪𝙖𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝘼𝙣𝙖𝙠 𝙋𝙖𝙨𝙘𝙖 𝙋𝙚𝙧𝙘𝙚𝙧𝙖𝙞𝙖𝙣"

Hingga saat ini berdasarkan fakta yg ada, menunjukkan bahwa cerai gugat tdk mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi 𝐩𝐞𝐫𝐞𝐦𝐩𝐮𝐚𝐧 maupun 𝐚𝐧𝐚𝐤 dr hasil perkawinan.

Banyak hasil putusan yg mengabulkan gugatan, sementara keadilan yg diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka, ketika harus kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian & stigma negatif di masyarakat dikarenakan predikat janda yg disandangnya.

Padahal perlu diketahui bahwa salah satu implikasi dr adanya perceraian yaitu timbulnya hak & kewajiban yg hrs dipenuhi oleh suami terhadap mantan istri serta anak2nya.

Adapun ᕼᗩK-ᕼᗩK ᑭEᖇEᗰᑭᑌᗩᑎ pasca diputuskannya Perceraian adlh sbb:
1. Nafkah 𝙼𝚞𝚝'𝚊𝚑 (penghibur), yaitu pemberian dr mantan suami kpd mantan istrinya yg dijatuhi talak baik berupa uang/benda lainnya kecuali 𝘯𝘶𝘴𝘺𝘶𝘻.
2. Nafkah 𝙼𝚊𝚍𝚕𝚒𝚢𝚊𝚑 (nafkah masa lampau), yaitu nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.
3. Nafkah 𝙸𝚍𝚍𝚊𝚑 (masa menunggu pasca cerai), yaitu pemberian dr mantan suami kpd mantan istrinya yg dijatuhi talak, sampai masa iddah nya selesai kecuali 𝘲𝘢𝘣𝘭𝘢 𝘥𝘶𝘬𝘩𝘶𝘭 ato 𝘯𝘶𝘴𝘺𝘶𝘻.
4. Pelunasan mahar yg msh terhutang utk seluruhnya ato setengah apabila 𝘲𝘢𝘣𝘭𝘢 𝘥𝘶𝘬𝘩𝘶𝘭.
5. Pembagian harta bersama/gono-gini apabila semasa pernikahan timbul harta bersama/gono-gini.

Selain itu, Perempuan pasca perceraian jg berhak atas:
1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga & harta bendanya serta bebas dr ancaman yg berkaitan dgn kesaksian yg akan, sedang ato telah diberikan
2. Hak memberikan keterangan tnp tekanan
3. Hak bebas dr pertanyaan yg menjerat
4. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus & putusan Pengadilan
5. Hak utk mendptkan pendampingan
6. Hak dirahasiakan identitasnya
7. Hak mendptkan nasehat hukum
8. Hak mendptkan penerjemah
9. Hak mendptkan restitusi
10. Hak atas pemulihan

Sedangkan ᕼᗩK ᗩᑎᗩK akibat perceraian kedua Orang Tua, adlh sbb:
1. Setiap anak berhak mendptkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lingkungan tempat tinggal yang baik dan layak;
2. Hak utk bertemu ayah dan ibunya serta memperoleh perhatian dan kasih sayang diantara keduanya.

Demikian materi Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, utk selanjutnya insyaAllah Penulis akan membahas tentang "нαятα gσησ-gιηι ∂αℓαм ѕυαтυ ρєякαωιηαη".
Jika ada pertanyaan bisa DM FB atau japri WA, Kami memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat pencari keadilan demi tegaknya hukum di Indonesia.

24/10/2021

𝔹𝕒𝕘𝕚𝕒𝕟 𝕂𝕖𝕤𝕒𝕥𝕦 𝕄𝕒𝕥𝕖𝕣𝕚: "Perceraian = Divorce"

Perceraian memang tdk dilarang, namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala membenci sebuah perceraian. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 227)

Jenis2 cerai menurut Islam:

1. Cerai Talak (diajukan oleh Suami)
a. Talak Raj'i
Dimana suami mengucapkan talak satu/dua ke istrinya. Dlm talak Raj'i ini suami boleh kembali/rujuk dgn istrinya selama masih masa iddah. Apabila masa iddah habis maka tdk boleh kembali/rujuk kecuali akad nikah baru (bangun nikah).
b. Talak Bain
Dimana suami mengucapkan talak tiga kpd istri, sehingga istri tdk boleh dirujuk kembali. Dlm talak Bain, suami dpt kembali/rujuk setelah si istri menikah dgn laki2 lain serta berhubungan suami istri setelah itu bercerai n menjalani masa iddah.
c. Talak Sunni
Dimana suami mengucapkan talak kpd istrinya yg masih suci & masih blm melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul).
d. Talak Bid'i
Dimana suami mengucapkan talak kpd istrinya saat istrinya dlm keadaan haid ato suci namun telah hubungan suami istri (ba'da dukhul).
e. Talak Taklik
Dimana suami dianggap menceraikan istrinya ato mengucapkan talak, disaat suami tdk dpt melaksanakan sebab ato syarat2 yg ditentukan (sighat taklik).

2. Cerai Gugat (diajukan oleh Istri)
a. Fasakh
Ini merupakan pengajuan cerai tnp adanya kompensasi dari istri ke suami akibat beberapa perkara, antara lain:
-suami tdk memberi nafkah lahir batin selama 6 bln berturut-turut,
-suami meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa kabar,
-suami tdk melunasi mahar yg disebutkan saat akad nikah (baik sebagian atau seluruhnya) sebelum terjadinya hubungan suami istri, atau
-adanya perlakuan buruk dari suami kpd istrinya
b. Khulu'
Yaitu suatu perceraian, yang merupakan kesepakatan antara suami istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri kpd suami (penjelasannya terdpt pada surat Al-Baqarah: 229)

Demikian materi Percerian, utk selanjutnya Penulis akan membahas tentang "hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian".
Jika ada pertanyaan bisa DM FB atau japri WA, Kami memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat pencari keadilan demi tegaknya hukum di Indonesia. (./ridh)

20/06/2021

𝔹𝕒𝕘𝕚𝕒𝕟 𝕂𝕖𝕕𝕦𝕒 𝕄𝕒𝕥𝕖𝕣𝕚:
𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐖𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐫𝐮𝐭 𝐁𝐮𝐫𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐖𝐞𝐭𝐛𝐨𝐞𝐤 (𝙆𝙞𝙩𝙖𝙗 𝙐𝙣𝙙𝙖𝙣𝙜-𝙪𝙣𝙙𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪𝙠𝙪𝙢 𝙋𝙚𝙧𝙙𝙖𝙩𝙖)
⁽ᵀⁱᵈᵃᵏ ᴮᵉʳˡᵃᵏᵘ ᴮᵃᵍⁱ ᴳᵒˡᵒⁿᵍᵃⁿ ᵀⁱᵐᵘʳ ᴬˢⁱⁿᵍ ᴮᵘᵏᵃⁿ ᵀⁱᵒⁿᵍʰᵒᵃ, ᵀᵉᵗᵃᵖⁱ ᴮᵉʳˡᵃᵏᵘ ᴮᵃᵍⁱ ᴳᵒˡᵒⁿᵍᵃⁿ
ᵀⁱᵒⁿᵍʰᵒᵃ⁾

Melanjutkan materi yg kemarin (facebook.com/arridhoandpartners/posts/163551415790262), kali ini Penulis akan membahas tentang 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 dan cara pembagian waris menurut 𝐁𝐮𝐫𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐖𝐞𝐭𝐛𝐨𝐞𝐤.

𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 (bagian mutlak) diatur di dlm Pasal 913 bab XII Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata (𝐁𝐮𝐫𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐖𝐞𝐭𝐛𝐨𝐞𝐤), berdasarkan pasal tsb 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 ialah bagian dan harta benda yg hrs diberikan kpd para ahli waris dlm garis lurus menurut UU (𝒍𝒆𝒈𝒊𝒕𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒔), yg terhadapnya Pewaris tdk boleh menetapkan sesuatu, baik sbg hibah antara orang2 yg msh hidup, maupun sebagai wasiat.
Berdasarkan pasal tsb kedudukan ahli waris 𝒍𝒆𝒈𝒊𝒕𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒔 dilindungi oleh UU, dimana bagian warisnya tdk bs serta-merta diberikan kpd orang lain secara penuh meskipun hal tsb diberikan scr sah yaitu melalui hibah maupun melalui wasiat (𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘪𝘳).
Diliat dr hal tsb diatas, maka 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 (bagian mutlak) ini erat kaitannya apabila Pewaris semasa hidupnya memberikan hibah atau wasiat kpd orang lain.

Adapun bagian dr 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 adalah sbb:
1. Jika Pewaris hny meninggalkan 𝓼𝓪𝓽𝓾 𝓸𝓻𝓪𝓷𝓰 𝓪𝓷𝓪𝓴, maka LP sebesar 𝓼𝓮𝓹𝓮𝓻𝓭𝓾𝓪 dari harta peninggalan yg sedianya akan diterima anak tsb;
2. Jika Pewaris hny meninggalkan 𝓭𝓾𝓪 𝓸𝓻𝓪𝓷𝓰 𝓪𝓷𝓪𝓴, maka LP sebesar 𝓭𝓾𝓪 𝓹𝓮𝓻𝓽𝓲𝓰𝓪 dari harta peninggalan yg sedianya akan diterima anak tsb;
3. Jika Pewaris hny meninggalkan 𝓽𝓲𝓰𝓪 𝓸𝓻𝓪𝓷𝓰 𝓪𝓷𝓪𝓴 𝓪𝓽𝓪𝓾 𝓵𝓮𝓫𝓲𝓱, maka LP sebesar 𝓽𝓲𝓰𝓪 𝓹𝓮𝓻𝓮𝓶𝓹𝓪𝓽 dari harta peninggalan yg sedianya akan diterima anak tsb.
Sedangkan 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 dari Anak Luar Kawin sebesar 𝓼𝓮𝓹𝓮𝓻𝓭𝓾𝓪 dari bagiannya.

Dasar cara menghitung waris menurut 𝐁𝐮𝐫𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐖𝐞𝐭𝐛𝐨𝐞𝐤
a. Hitung total harta waris yg ditinggalkan Pewaris.
b. Carilah ahli warisnya, dimana ahli waris menurut BW berjenjang dgn 4 golongan. Maksudnya jika terdapat ahli waris dari golongan I maka golongan II, III dan IV tdk dpt dijadikan ahli waris. Akan tetapi jika ahli waris golongan I tdk ada maka ahli waris jatuh ke golongan II dan seterusnya.
c. Hitung bagian ahli waris 𝒂𝒃 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 (dimana rumus bagiannya sudah Penulis sampaikan di materi sebelumnya).
d. Jika semasa hidupnya Pewaris meninggalkan hibah atau 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘪𝘳, maka hitung besaran 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 para 𝒍𝒆𝒈𝒊𝒕𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒔.
e. Jika poin a, c dan d sudah didapatkan, maka kurangi total harta waris dgn total 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 para 𝒍𝒆𝒈𝒊𝒕𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒔.
f. Disini baru dpt kita ketahui apakah hibah atau 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘪𝘳 yg dibuat Pewaris melebihi bagian mutlak (𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞) para 𝒍𝒆𝒈𝒊𝒕𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒔 atau tdk.

Demikian materi hukum waris menurut 𝐁𝐮𝐫𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐖𝐞𝐭𝐛𝐨𝐞𝐤 yg dpt disampaikan oleh Penulis, sekiranya Pembaca masih kurang paham tentang bagaimana perhitungan waris menurut 𝐁𝐮𝐫𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐖𝐞𝐭𝐛𝐨𝐞𝐤 dpt disampaikan dikolom komentar atau bs dipertanyaan melalui DM FB atau japri WA.
Kami memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat para pencari keadilan demi tegaknya hukum di Indonesia.

19/06/2021

𝔹𝕒𝕘𝕚𝕒𝕟 𝕂𝕖𝕤𝕒𝕥𝕦 𝕄𝕒𝕥𝕖𝕣𝕚:
𝐇𝐮𝐤𝐮𝐦 𝐖𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐦𝐞𝐧𝐮𝐫𝐮𝐭 𝐁𝐮𝐫𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐖𝐞𝐭𝐛𝐨𝐞𝐤
(𝙆𝙞𝙩𝙖𝙗 𝙐𝙣𝙙𝙖𝙣𝙜-𝙪𝙣𝙙𝙖𝙣𝙜 𝙃𝙪𝙠𝙪𝙢 𝙋𝙚𝙧𝙙𝙖𝙩𝙖)
⁽ᵀⁱᵈᵃᵏ ᴮᵉʳˡᵃᵏᵘ ᴮᵃᵍⁱ ᴳᵒˡᵒⁿᵍᵃⁿ ᵀⁱᵐᵘʳ ᴬˢⁱⁿᵍ ᴮᵘᵏᵃⁿ ᵀⁱᵒⁿᵍʰᵒᵃ, ᵀᵉᵗᵃᵖⁱ ᴮᵉʳˡᵃᵏᵘ ᴮᵃᵍⁱ ᴳᵒˡᵒⁿᵍᵃⁿ
ᵀⁱᵒⁿᵍʰᵒᵃ⁾

Berdasarkan Pasal 830 bab XII Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), pewarisan hny terjadi karena kematian. Dgn demikian maka adanya kematian tsb akan ada Pewaris dan Ahli Waris.
Hal tersebut sejalan dgn materi yg sudah Penulis sampaiakan terdahulu (facebook.com/arridhoandpartners/posts/119723623506375) dimana Subjek Waris terdiri atas:
a. Pewaris, yaitu orang yg meninggal dan meninggalkan harta peninggalan;
b. Ahli Waris, yaitu orang yg menurut hukum waris berhak mendapatkan bagian atas harta peninggalan Pewaris;
c. Harta Waris, yaitu harta yg diperoleh Pewaris baik harta bawaan maupun harta gono-gini yg didapat Pewaris pada saat masa hidupnya.

Pada hukum waris menurut BW, ada dua pembagian warisan utk ahli waris, yaitu:
1. Menurut 𝒂𝒃 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐, yaitu ahli waris mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dgn si pewaris; dan
2. Menurut 𝒂𝒅-𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐, yaitu ahli waris ditentukan oleh si pewaris dlm surat wasiat (𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘪𝘳).

Dalam hukum waris menurut BW, ahli waris 𝒂𝒃 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 terdiri dari:
a. Golongan I, al:
1. Suami atau Istri yg hidup terlama;
2. Anak atau keturunannya.
Dimana anak ini terdiri dari:
- Anak sah (Ps. 852), mksdnya adlh anak yg lahir dr perkawinan yg sah.
- Anak yg disahkan (Ps. 277), mksdnya adlh anak yg lahir diluar perkawinan, akan tetapi ayah ibunya dikemudian hari menikah scr sah.
- Anak Luar Kawin (Ps. 862), mksdnya adlh anak yg lahir diluar perkawinan, dan kedua orang tuanya tdk menikah scr sah melainkan mengakui bahwa dia anak kandungnya.
- Anak adopsi (S.1917 :129), mksdnya adlh anak yg diangkat melalui proses penetapan pengadilan.
b. Golongan II, al:
1. Ayah dan Ibu Pewaris (orang tua);
2. Saudara Pewaris.
c. Golongan III, al:
Kakek dan Nenek Pewaris (buyut);
d. Golongan IV, al:
Keluarga kesamping hingga derajat ke enam.

Demikian materi hukum waris menurut 𝐁𝐮𝐫𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐖𝐞𝐭𝐛𝐨𝐞𝐤 bagian Kesatu, utk selanjutnya Penulis akan membahas tentang tata cara pembagiannya serta 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞 dalam hukum waris menurut 𝐁𝐮𝐫𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐖𝐞𝐭𝐛𝐨𝐞𝐤.
Jika ada pertanyaan bisa DM FB atau japri WA, Kami memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat pencari keadilan demi tegaknya hukum di Indonesia.