Ybh Bina Damai Utama

10/03/2026

*PUNYA MASALAH HUKUM TAPI TERKENDALA BIAYA? KAMI SIAP MENDAMPINGI! 🤝*

Halo warga Nusa Tenggara Timur! Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Bina Damai Utama bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT membuka penjaringan bagi calon penerima bantuan hukum GRATIS (Cuma-Cuma) Tahun Anggaran 2026.

📍 Wilayah Sasaran:
Seluruh Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara, Rote Ndao, dan Malaka.

📂 Persyaratan Dokumen:
- Fotokopi KTP WNI.
- ⁠Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- ⁠Kronologi tertulis mengenai persoalan hukum yang dihadapi.
- ⁠Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan, ATAU Kartu Bansos/PKH/KIP.
- ⁠Dokumen pendukung perkara.
- ⁠Nomor Telepon/WhatsApp yang aktif.

📅 Waktu Pendaftaran:
11 Maret 2026 s/d 18 Maret 2026.

📝 Cara Mendaftar:
Langsung klik tautan berikut: https://forms.gle/pvyDU111UMyLE2vaA

📞 Layanan Informasi (Advokat In Charge):
- Adv. Isakh Benyamin Manubulu (0819-1132-7284)
- ⁠Adv. Glen Daniel F. O. Buol (0851-4298-0362)
- ⁠Adv. Wandelina Asa (0852-1364-9957)

Jangan biarkan masalah hukum menghambat masa depan Anda. Segera daftarkan diri Anda atau informasikan kepada kerabat yang membutuhkan!

10/03/2026

*PUNYA MASALAH HUKUM TAPI TERKENDALA BIAYA? KAMI SIAP MENDAMPINGI! 🤝*

Halo warga Nusa Tenggara Timur! Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Bina Damai Utama bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT membuka penjaringan bagi calon penerima bantuan hukum GRATIS (Cuma-Cuma) Tahun Anggaran 2026.

📍 Wilayah Sasaran:
Seluruh Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara, Rote Ndao, dan Malaka.

📂 Persyaratan Dokumen:
- Fotokopi KTP WNI.
- ⁠Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- ⁠Kronologi tertulis mengenai persoalan hukum yang dihadapi.
- ⁠Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan, ATAU Kartu Bansos/PKH/KIP.
- ⁠Dokumen pendukung perkara.
- ⁠Nomor Telepon/WhatsApp yang aktif.

📅 Waktu Pendaftaran:
11 Maret 2026 s/d 18 Maret 2026.

📝 Cara Mendaftar:
Langsung klik tautan berikut: https://forms.gle/pvyDU111UMyLE2vaA

📞 Layanan Informasi (Advokat In Charge):
- Adv. Isakh Benyamin Manubulu (0819-1132-7284)
- ⁠Adv. Glen Daniel F. O. Buol (0851-4298-0362)
- ⁠Adv. Wandelina Asa (0852-1364-9957)

Jangan biarkan masalah hukum menghambat masa depan Anda. Segera daftarkan diri Anda atau informasikan kepada kerabat yang membutuhkan!

23/02/2026

Silaturahmi bersama rekan-rekan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Jakarta, momen yang menarik ketika berdiskusi tentang kasus anak dan perempuan di Nusa Tenggara Timur.

Dalam kesempatan ini, YBH Bina Damai Utama bersama Dinas P3A Kab. Alor mewakili NTT untuk menyampaikan pertanyaan yang perlu dijawab secara nasional.

Hal yang menarik ketika masing-masing menyampaikan kendala bantuan hukum dan pendampingan terhadap korban. Nampaknya pemberi bantuan hukum gratis memiliki kendala yang sama bahwa belum banyak masyarakat dapat mengakses bantuan hukum gratis. Disamping itu, kinerja aparat penegak hukum menjadi persoalan yang turut dirasakan secara nasional

21/02/2026

Penandatanganan evaluasi kinerja untuk 20 Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi Pemerintah. Berdiri bersama dari 4 pimpinan LBH senior di NTT yang sepak terjangnya menjadi teladan… harapan yang besar agar penyaluran bantuan hukum pada 3 Kantor YBH BIDAUT NTT di Rote, Malaka dan TTU bisa lebih maksimal…

Sesuai dengan pembagian tugas untuk peningkatan penyaluran bantuan hukum di NTT, YBH BIDAUT siap untuk memberikan pelayanan di Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka.

Tanya bantuan hukum gratis, tanya YBH BIDAUT NTT . Ybh Bina Damai Utama

03/11/2025

03/11/2025

03/11/2025

03/11/2025

26/07/2025

TIM YBH BIDAUT

26/07/2025

Kamis 24 Juli 2025 Pukul 09.00 WITA, YBH BIDAUT yang diwakili oleh Isakh Benyamin Manubulu hadir di Aula BPSDM Prov. NTT pada Kegiatan Sosialisasi Penerapan UU 12/2022 tentang TPKS 🏝🔥

18/04/2025

Selasa 15 April 2025 Pukul 09.00 WITA, Penandatanganan Memorandum bantuan hukum Yayasan Bantun Hukum Bina Damai Utama bersama Kementerian Hukum RI di Wilayah NTT. Efisiensi anggaran memberikan dampak sangat signifikan kepada pelayanan hukum Pemberi Bantuan Hukum dimana pada tahun 2025, PBH hanya diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 14.200.000 dengan jenis pelayanan hukum litigasi sebesar Rp 12.000.000 dan Non litigasi sebesar Rp 2.700.000 yang terdiri dari Non Litigasi Penyuluhan Hukum sebesar Rp 2.500.000 dan Konsultasi Hukum sebesar Rp 200.000.

14/04/2025

Senin, 14 April 2025 Pukul 09.00 WITA s/d selesai. Ketua Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama menghadiri undangan sosialisasi Penerapan PERMA 6/2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum, Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik serta Penggunaan Aplikasi E-Berpadu di Pengadilan. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Sidang Garuda PN Kefamenanu.