Akuprim Consulting

Directions Website Contact the practice

Akuprim Consulting Tax, Business and Attorney Whatsapp : +62 813-1775-2047

16/10/2026

Siapa bilang jadi PKP harus nunggu omzet 4,8 miliar? 👀

Ternyata, omzet di bawah 4,8 miliar juga bisa mengajukan PKP, lho!

Kok bisa? Yuk, simak penjelasannya di video ini! 🎥

Save & share biar makin banyak yang tahu! 🚀

✍️ Tanda tangan dokumen pajak, wajib punya SKT? 🤔Ternyata, nggak semua penandatangan dokumen perpajakan wajib memiliki S...
16/10/2026

✍️ Tanda tangan dokumen pajak, wajib punya SKT? 🤔

Ternyata, nggak semua penandatangan dokumen perpajakan wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), lho, Sobat Prima! 👀

Berdasarkan PMK 44/2026 dan PMK 55/2026, kewajiban tersebut bergantung pada kedudukan pihak yang menandatangani serta jenis dokumen perpajakannya.

📌 Pengurus perusahaan yang sah maupun karyawan yang mendapat penugasan internal untuk menandatangani faktur pajak atau bukti potong tidak otomatis diwajibkan memiliki SKT/SKK.

Namun, ketentuannya bisa berbeda apabila seseorang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak, karena terdapat persyaratan administrasi dan kompetensi yang perlu dipenuhi.

⚠️ Jangan lupa! Ketentuan peralihan bagi pemegang sertifikat brevet atau ijazah perpajakan yang memenuhi persyaratan masih berlaku hingga 31 Desember 2026.

Jadi, pastikan Sobat Prima memahami dulu kedudukan dan kewenangan pihak yang menandatangani dokumen perpajakan, ya!

📌 Simpan postingan ini sebagai referensi dan bagikan ke rekan kerja yang menangani administrasi perpajakan!

🚨 MITOS ATAU FAKTA? Pembetulan SPT di Coretax cukup input selisihnya saja? 🤔Eits, jangan sampai salah paham, Sobat Prima...
16/10/2026

🚨 MITOS ATAU FAKTA? Pembetulan SPT di Coretax cukup input selisihnya saja? 🤔

Eits, jangan sampai salah paham, Sobat Prima! 👀

Mulai 1 Oktober 2026, mekanisme pembetulan SPT di Coretax resmi mengalami perubahan melalui PER-12/PJ/2026.

Skema delta yang sebelumnya hanya memperhitungkan selisih kini beralih menjadi skema replace, di mana SPT pembetulan terakhir menjadi acuan dalam menentukan hak dan kewajiban perpajakan.

Artinya, bukan cuma selisih yang perlu diperhatikan, tetapi keseluruhan data dalam SPT pembetulan! 📑

💬 Kalau menurut Sobat Prima, perubahan ini bikin proses pembetulan SPT jadi lebih mudah atau justru perlu adaptasi lagi?

Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar! 👇

15/10/2026

NPWP suami istri digabung,
gaji istri bisa jadi penghasilan final! 👀

Artinya, penghasilan istri nggak perlu digabung dan dihitung ulang bersama penghasilan suami saat lapor SPT Tahunan, selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Nah, apa aja syaratnya? Yuk, swipe postingan ini sampai akhir dan jangan lupa save buat panduan lapor SPT nanti! 📌

15/10/2026

Punya dua pekerjaan, pajaknya jadi double? 👀

Nggak otomatis dua kali lipat, kok! Tapi karena penghasilan dari keduanya digabung saat lapor SPT Tahunan, bisa aja muncul kurang bayar.

Jadi, jangan lupa cek seluruh penghasilan dan bukti potongmu ya! 💡

Save dulu reels ini biar nggak salah paham soal pajak, dan share ke temanmu yang punya dua pekerjaan! 📌

15/10/2026

Sanksi pajak bisa dikurangi hingga 100%? 👀

Kabar baik buat Sobat Prima!

Melalui PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026, wajib pajak berpeluang mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tapi ingat, ini bukan pemutihan pajak, ya! Pokok pajak tetap wajib dilunasi.

Gimana menurut Sobat Prima soal kebijakan ini? Yuk, diskusi di kolom komentar! 💬

Jangan lupa save dan share biar makin banyak yang tahu!

🏠💰 Dapat Warisan Rumah atau Tanah, Harus Bayar Pajak Nggak, Ya?Sobat Prima, siapa nih yang masih mengira kalau menerima ...
15/10/2026

🏠💰 Dapat Warisan Rumah atau Tanah, Harus Bayar Pajak Nggak, Ya?

Sobat Prima, siapa nih yang masih mengira kalau menerima warisan berupa tanah atau bangunan otomatis dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)? 🤔

Faktanya, warisan bukan merupakan objek PPh, lho!

Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Dalam proses pengalihan hak atas tanah atau bangunan karena warisan, ahli waris perlu mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh agar memperoleh pengecualian dari pembayaran atau pemungutan PPh Final.

📌 Eits, jangan sampai tertukar dengan BPHTB, ya! Karena keduanya merupakan jenis pajak yang berbeda.

Lalu, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk mengurus SKB PPh atas warisan?

Yuk, geser postingannya untuk cari tahu! 👉

💛 Simpan informasi ini dan bagikan ke keluarga atau kerabat agar nggak salah paham soal pajak warisan!

🤔 Izin Konsultan Pajak Nggak Perlu Diperpanjang Lagi? Serius, Nih?Sobat Prima, ada kabar penting buat para Konsultan Paj...
15/10/2026

🤔 Izin Konsultan Pajak Nggak Perlu Diperpanjang Lagi? Serius, Nih?

Sobat Prima, ada kabar penting buat para Konsultan Pajak! 👀

Dengan berlakunya PMK Nomor 55 Tahun 2026, mekanisme perpanjangan izin Konsultan Pajak kini sudah tidak berlaku lagi, lho!

Artinya, izin yang telah diterbitkan sebelumnya tetap diakui tanpa perlu mengajukan izin baru. Namun, bukan berarti kewajiban sebagai Konsultan Pajak ikut berkurang, ya!

📌 Profesionalisme, kepatuhan terhadap kode etik, hingga pemenuhan kewajiban profesi tetap menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Lantas, apa saja yang perlu dilakukan agar izin tetap berlaku? 🤔

Yuk, geser postingannya dan simak penjelasan lengkapnya! 👉

💛 Jangan lupa simpan dan bagikan informasi ini ke rekan Konsultan Pajak lainnya!

14/10/2026

Belum nikah, pajaknya bisa lebih besar? 👀

Status pernikahan bisa memengaruhi besarnya PPh 21 yang kamu bayar, lho!

Kok bisa? Yuk, pahami peran PTKP dalam perhitungan pajak penghasilan!

Jangan lupa save dan share ke teman kamu yang belum nikah! 👀

🚨 Konsultan Pajak Juga Bisa Kena Sanksi Administratif, Lho!Sobat Prima, menjadi Konsultan Pajak bukan hanya soal membant...
14/10/2026

🚨 Konsultan Pajak Juga Bisa Kena Sanksi Administratif, Lho!

Sobat Prima, menjadi Konsultan Pajak bukan hanya soal membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga tentang menjaga profesionalisme dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Nah, berdasarkan PMK Nomor 55 Tahun 2026, terdapat 3 jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Konsultan Pajak maupun Kantor Konsultan Pajak (KKP).

Mulai dari peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. Tentunya, masing-masing memiliki konsekuensi yang perlu dipahami.

⚖️ Ketentuan ini menjadi pengingat penting bahwa kepatuhan dan tanggung jawab profesional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik konsultasi perpajakan.

Penasaran bagaimana ketentuan dari masing-masing sanksi tersebut? Yuk, simak penjelasannya di postingan ini! 👆

💛 Jangan lupa save postingan ini sebagai referensi dan share ke rekan yang membutuhkan, ya!

Address

Jalan Letjen Suprapto 121. Cempaka Baru Jakarta Pusat
Jakarta
10630

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Akuprim Consulting posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Akuprim Consulting:

Shortcuts

Share

Category