FENCO Lawyers Sebuah Edukasi

27/05/2025

Happywedding ADIT & NOLA

12/05/2025

Cita-cita mereka ingin jadi pesilat nasional...

Eksklusif: Atlet Silat Dari SMA Negeri 1 Batujaya//Cita-cita Bisa Jadi Atlet Silat Nasional ...

12/05/2025

Desa Sukaharja Gunakan Incinerator untuk menanggulangi sampah lingkungan

SAMPAH Lingkungan Dimusnahkan Oleh Incinerator Pola Hydro Burner//Launching Program Pemdes Sukaharja ...

12/05/2025

Metode Hydro Burner di Incinerator Yang Digunakan Desa Sukaharja, Karawang, Jabar//Mengurangi Sampah ...

12/05/2025

UU Cipta Kerja, khususnya di bidang ketenagakerjaan, mengatur berbagai aspek hukum perburuhan, termasuk hak-hak pekerja, jam kerja, upah, dan PHK. Undang-undang ini memberikan pengaturan baru mengenai hubungan kerja, termasuk alih daya dan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Poin-poin penting terkait hukum perburuhan dalam UU Cipta Kerja:

1. Hak-hak Pekerja:

UU Cipta Kerja menjamin hak pekerja atas penghidupan yang layak, termasuk upah minimum, struktur dan skala upah, upah lembur, dan upah saat tidak masuk kerja.

2. Jam Kerja:

Aturan jam kerja diatur sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, dengan opsi 7 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja.

3. Alih Daya:

UU Cipta Kerja mengatur lebih jelas mengenai alih daya, di mana perusahaan hanya dapat mengalih dayakan pekerjaan tertentu.

4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):

UU Cipta Kerja memperpanjang jangka waktu PKWT, dengan ketentuan jangka waktu selesai pekerjaan tidak melebihi 5 tahun, termasuk perpanjangan.

5. PHK:

UU Cipta Kerja mengatur mekanisme PHK, termasuk kompensasi yang diberikan kepada pekerja yang di-PHK. Perhitungan pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) diatur lebih jelas.

6. Upah Minimum:

Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

7. Peraturan Turunan:

Untuk lebih detail, UU Cipta Kerja mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri terkait ketenagakerjaan.

10/05/2025