LEMBAGA SANDI BRATA RI BPH - NMS

23/07/2017

23/07/2017

23/07/2017

Diam..bukan berarti tidak kerja. Diam bùkan
Berarti tidak bicara. Diam ..buķan berarti mati suri. Namùn jika Hukum sbg Panglima kita sdh diam smntr Rakýat Kecìl Tertindas. Mungkin tanggung jwb Stiap anak bangsa utk membangnkanya. JANGAN TIDUR NEGARA MEMBUTUHKAN ANDA HARI INI ...

27/11/2016

PM Belanda serahkan semua benda Pusaka NKRI. Surat Akta2 Verponding Eigendom Surabaya. ditangan Jokowi. ditangan Kita.

27/11/2016

BELAJAR DARI E.Y KANTER (OBTIBUS KOPKAMTIB)
CIKAL BAKAL KPK.

Investigasi kasus PT.PERTAMINA. ada data (1 bundel), sesuai temuan Tim Cyber dan Pungli dan Tipikor LSBRI ada Dana Negara US$ 60 Milliar menguap keluar negeri. laporan Kopkamtib (1974 - 1975). dana tersimpan di Singapore ,Jepang dan Swiss, tim Obtibus Kopkamtib telah menunjuk Ketua harian Obtibus (Kopkamtib) Mayjend E.Y Kanter mengusutnya sampai tuntas. Musuhnya negara adalah org kuat Pertamina. Pembantu Ibnu Sutowo yaitu H.A Tahir (mempunyai istri muda bernama kartika Ratna asli cina nganjuk tinggal di Jakarta) dana tsb disimpan dalam escrow account kartika Tahir di Singapore (hasil fee Proyek2 Pertamina). setelah dibongkar Obtibus Pusat. Kartika Ratna menantang negara bhw duitnya bukan korupsi. tapi setelah perkara dimenangkan negara kartika kabur ke-Swiss.
perkara tsb selesai di singapore tahun 1990an dgn kemenangan Negara. E.Y Kanter dan Benny Moerdani mengejar pelaku hingga keluar negeri. dana tsb kini jadi mysterius. Koruptor harus dikerjar terus sampai kemanapun. DANA RAKYAT TIDAK BOLEH DISIKAT SINDIKAT PEJABAT TINGGI YANG RAKUS DAN TAMAK, KITA JANGAN TAKUT . LAWAN KORUPSI SAMAPI KIAMAT. SALAM

27/02/2016

Negara harus adil dan menjunjung tinggi kebenaran, Presiden sebagai mandataris MPR harus TEGAS. jangan ada luka lama dan ada dusta diantara sesama anak bangsa, selamatkanlah negeri ini dari penyakit KORUPSI dan MAFIA HUKUM.

27/02/2016

selamatkan hak masyarakat adat, kembalikan hak para korban yang teraniaya oleh kekuasaan yang tidak sesuai konstusi negara kita. saudaraku , jangan kita terlena, diluar telah banyak aset bangsa dikuasai dan dimiliki oleh bangsa asing. ,,

07/11/2014

Pertemuan /rapat Evaluasi dan Strukturisasi di-DPP Sandi Brata RI hari Sabtu Jam 10 s/d selesai semua Anggota dan penggurus diharapkan hadir PENTING. TKSH

12/10/2014

SANDI BRATA RI SIAP BANTU KPK DAN BPK CEGAH KORUPSI DISULUT

14 Miliar Dana PNPM 2011 Minsel, Harus Dipantau

Amurang, Swarasulut-Pembangunan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Minahasa Selatan berbanrol 14 miliar Rupiah yang tersebar di 131 Desa/Kelurahan di 17 Kecamatan Minsel, diduga sarat penyimpangan. Betapa tidak dengan mengikutsertakan peran masyarakat dana PNPM 90-300 juta per Desa/Kelurahan Minsel, sangat rentan terserap di Swadaya masyarakat.
Menurut Tokoh masyarakat Minsel Jemmy Lamia warga Amurang Timur, proyek PNPM tersebut, diindikasikan sarat penyimpangan, lantaran dari sisi swadaya masyarakat dalam pekerjaan proyek tersebut, terpantau telah melebihi kapasitas. “ Coba kwa torang lihat dari sisi Swadaya masyarakat yang dikerjakan oleh masyarakat itu, kebanyakan telah melebihi presentase pekerjaan di proyek PNPM itu. Dan proyek itu sendiri terlihat hanya sesuai dengan bestek, seharusnya jika ada peran masyarakat. Hasil dari pembangunan PNPM itu melebihi dari kontrak yang ditetapkan,” ujar dia.
Lanjut dia, bisa saja kelebihan dari anggaran PNPM itu di selewengkan panitia yang dibentuk di Desa/Kelurahan, bekerja sama dengan Fasilitator kecamatan. “ Mudah mudahan anggapan saya ini salah. Tapi dilihat dari kenyataan dilapangan ada segi benarnya juga, contohnya dari sisi pekerja (bas), tenaga telah banyak terserap oleh peran serta masyarakat seperti kerja bakti,” ujar dia.
Sementara itu Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa Selatan Olyvia Lumi Sstp saat dimintai keterangannya nampaknya tak bisa menampik kemungkinan itu. “ Saya jelaskan bahwa proses pengajuan usulan Proyek PNPM oleh pihak Pemerintah Desa (Pemdes, red), diusulkan di Kecamatan untuk di bicarakan dengan Pemdes lainnya, kemudian dari pembicaraan itu Desa/Kelurahan calon penerima Dana PNPM tersebut disesuaikan dengan Ranking hasil pembicaraan. “ Bisa saja Anggaran untuk satu kecamatan 500 juta rupiah, proyek tersebut bisa saja dibangun di satu desa, Tapi biasanya itu dibagi rata diseluruh Desa yang ada di kecamatan itu. Namun dari besaran dana itu ada presentase pembagian, Untuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kecamatan dapat jatah 3 persen, sementara untuk Unit pelaksana Kecamatan (UPK) dapat jatah 2 persen. Dan untuk panitia ada dana Operasional diambil dari besaran dana itu,” ujar Lumi.
Lanjut dia, jadi jika ada anggapan seperti itu dari masyarakat bagi Pejabat esselon 2 termuda Minsel ini, sah-sah saja. “ Karena Masyarakat mungkin tidak tahu mekanisme dan teknis kegiatan proyek PNPM seperti itu,” kata Lumi.(dolvie)

Kami LSM FORK-MAPPEDES menghimbau masyarat yang peduli dengan pembangunan di desanya masing-masing terutama di Minsel untuk melakukan pengawasan terhadap dana PNPM ini nantinya.

17/06/2014

TENTARA LAHIR DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT DAN UNTUK RAKYAT. JANGAN IKUT IKUT BERPOLITIK JANGAN TEROMBANG AMBING DENGAN POLITIK, KALAU DENGAN KATA KATA SAJA TIDAK CUKUP BIARLAH SENJATA YANG BERBICARA SATU KATA YANG LEBIH AMPUH LAGI SAUDARAKU. SAYA BERBICARA BUKAN SEBAGAI PRESIDEN BUKAN SEBAGAI MANDATARIS MPR , TAPI SAYA BERBICARA ATAS NAMA SELURUH RAKYAT, SAYA BERBICARA DISINI SEBAGAI PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA,,,,, (IR. SOEKARNO )

17/06/2014

JANGAN BERTANYA APA YANG NEGARA BERIKAN PADA KITA , TAPI BERTANYALAH APA YANG SUDAH KITA BERIKAN UNTUK NEGARA.

( IR.SOEKARNO ) 1945

17/04/2014

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali berganti kepemimpinan. "Ketua Komnas HAM Prof Hafidz Abas, Wakil Ketua (Internal) Ansori Sinungan, dan Wakil Ketua (Eksternal) Siane Indriani," kata Siane Indriani, Kamis, 6 Maret 2014.

Pemilihan dilakukan Rabu malam oleh 12 komisioner Komnas HAM periode 2012-2017. Sebelum bergabung di Komnas HAM, Hafidz bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Pada 2006-2010, dia menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Sejak 2001-2005, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, ini menjabat Direktur Jenderal HAM.

Hafidz, kata Siane, menggantikan Siti Noor Laila yang menjabat sebagai ketua periode 2013. Sebelum Laila, Otto Nur Abdullah yang menduduki kursi tersebut pada 2012.

Sejak 2013, para anggota Komnas HAM memang menyepakati masa jabatan pimpinan hanya berlangsung setahun. Saat itu, sembilan dari 13 komisioner Komnas HAM menginginkan masa jabatan pimpinan hanya setahun, atau berkurang 1,5 tahun dari sebelumnya.

Namun empat komisioner menolak. Mereka meminta masa jabatan tetap 2,5 tahun. Setelah dilakukan voting, akhirnya Ketua Komnas HAM kala itu, Otto, memutuskan bahwa kepempinanan berlangsung setahun. Namun Otto akhirnya mengundurkan diri lantaran tak sepakat dengan hal ini