BdP Law Office,Your Legal Solution Partners

BdP Law Office,Your Legal Solution Partners Your Legal Solution Partners Our country is a country where the role of law in the law is being upheld by all Indonesian people.

INTRODUCTION

Constitutionally, our country has laid the basic principle that the Indonesian state based on law (Rechtstaat) is not based on mere power (Machtstaat). By highlighting these principles of the Constitution of 1945 as the Basic Law has put the law in a central position and has a decisive role in the Indonesian state administration system. Unfortunately however, that until today still

many of our society that have not been aware and understand the meaning and importance of the law. We as responsible Advocate also to participate to raise awareness on public law as stipulated in Law No. 18 Year 2003 about where the role of the Advocate Advocate is now aligned with the judge, prosecutors and police or known as Chess Taliwangsa. At this opportunity we let the Law Offices of Budi Setiawan & Partners (BDP Law Office) filed a Joint Proposal bid to provide legal aid services to PT. Pages ITS Group of Indonesia Ibu pimpin. Legal aid services that we provide cover various aspects of law, among others concerning company law, property, employment / labor, land, leases, insurance, Franchise (Wara Income), the settlement / billing debts, and dispute resolution for cases per-case for the client either through the judicial process (litigation) or outside the judicial (non-litigation) through alternative dispute resolution / APS in the form of negotiation, mediation or arbitration (Alternative Dispute Resolution / ADR). We also provide legal aid services in the form of legal consultation in the form of periodic oral and written. Provision of legal aid services are provided in the form of legal opinions (legal opinion) as well as legal advice (legal advice) that includes actions as legal counsel to every problem in the field of law in the territory of the Republic of Indonesia. Billing Division (Collection Division) we as an integral part of law firm Budi Setiawan & Partners (BDP Law Office), offers billing services by introducing a new method of billing the technical implementation of a more intelligent, courteous, and cooperative and without intimidation. This proved very effective and beneficial to all parties involved, given that current society getting smarter & advanced and harmonious relationships between the owner of receivables with debt owners are also very important however to be maintained. Number of companies that have given us the confidence to handle their debts, it initelah assured us that at this time we were on the right track. This helped motivate us to move forward and maintain the trust that has been provided by the client. Given the fact that we were able to collect a debt that can not be resolved by the other party is an achievement in order to provide satisfaction to our clients.

Hi All.......How are You?
22/08/2017

Hi All.......How are You?

24/03/2016

Cara Menghitung BPHTB
1. JUAL BELI
BPHTB = (NJOP - 60 juta) x 5%
2. TUKAR MENUKAR
Apabila terjadi tukar menukar objek BPHTB adalah selisih dari nilai objek tukar menukar. Misalnya A memiliki Bangunan dan/atau tanah senilai Rp. 500 juta
B memiliki bangunan dan/atau tanah senilai Rp. 700 juta maka yang menjadi objek BPHTB adalah sebesar Rp.200 juta. jadi A dikenakan BPHTB sebesar (200 juta - 60 juta) x 5%
3. HIBAH
a. Hibah dari Orangtua ke anak, BPHTB = (NJOP-60 juta) x 5 % x 50 %
b. Hibah tanpa adanya hubungna darah dan hibah antara adik kakak atau hubungan darah bukan satu derajat keatas maupun kebawah, BPHTB = (NJOP - 60 juta) x 5%
c. hibah antara suami istri selama masa perkawinan berlangsung tidak bisa dilakukan, kecuali untuk benda-benda bergerak.
4. WARIS
- Apabila tidak meninggalkan janda/duda (suami istri/ayah ibu kedua-duanya telah meninggal), BPHTB = (NJOP-300 juta) x 5 % x 50 %
- Apabila meninggalkan janda/duda, BPHTB = (NJOP:2)-300 juta x 5% x 50%
5. APHB (AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA)
a. Karena Pewarisan
BPHTB yang dikenakan hanya BPHTB Waris saja karena jika APHB dikenakan maka akan terjadi pengenaan pajak ganda, hal ini bertentangan dengan Azas Hukum Pajak yang melarang terjadinya praktek pemungutan pajak ganda. Pengenaan APHB sama dengan poin 4 (perolehan hak karena warisan).
b. APHB karena Tujuan Bersama
misalnya A dan B bersama-sama membeli sebidang tanah seharga 200 juta dalam sertipikat dicantumkan nama A dan B, kemudian karena sesuatu hal A menyerahkan seluruh bagiannya kepada B maka BPHTB terutang kepada B adalah sebesar 1/2 NJOP - 60 juta x 5 %. NJOP yang dikenakan BPHTB hanya sebagian karena sebagian adalah milik B sebelumnya.
6. HIBAH WASIAT
pengenaan BPHTB nya sama dengan Waris
7. Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum
BPHTB terutang = (NJOP - 60 juta) x 5 %
8. Penunjukan Pembeli dalam Lelang
BPHTB = (NJOP-60 juta) x 5%
9.Pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
BPHTB = (NJOP - 60 juta) x 5%
10. Penggabungan, peleburan, pemekaran usaha
BPHTB = (NJOP - 60 juta) x 5%
PBB terutang muncul pada saat dibuat akta oleh PPAT
11. Hadiah (untuk benda tidak bergerak, (tanah atau bangunan))
BPHTB = (NJOP - 60 juta) x 5%
PBB terutang muncul pada saat dibuat akta oleh PPAT
12. Pemberian Hak Baru Karena:
a. Kelanjutan Pelepasan Hak, pajak terutang timbul pada saat SK BPN keluar yang dilanjutkan dengan pendaftaran pengalihan hak ke BPN
b. diluar pelepasan hak, pajak timbul pada saat dibuat akta oleh PPAT dan/atau pada saat pendaftaran permohonan/pengalihan hak ke BPN
- Khusus untuk tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan yang tidak mencari keuntungan seperti tanah dan bangunan untuk panti asuhan, panti jompo dan rumah yatim piatu, pendidikan umum, rumah sakit swasta, tanah yang dibeli dari wajib pajak dan hasil ganti rugipembebasan tanah dari pemerintah yang jumlahnya dibawah NJOP PBB, tanah yang diperoleh wajib pajak dari pemerintah sebagai ganti atas tanah dan bangunan lama yang dibebaskan pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan seperti untuk kepentingan umum, rehabilitiasi pemukiman kumuh, jalan umum, waduk dan bendungan, tanah dan bangunan yang tidak berfungsi karena bencana alam, kebakaran, banjir, tanah longsor, perhitungan pajak BPHTBnya adalah (NJOP-60 juta) x 5% x 50%
- tanah dan bangunan rumah dinas pemerintah yang dibeli veteran, PNS, anggota ABRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan ABRI atau Janda/duda PNS/ABRI, perhitungan pajak BPHTBnya adalah (NJOP-60 juta) x 5% x 25% (ada pengurangan 25 %)
Dasar Hukum 2 poin diatas adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.03/2002 jo Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-221/PJ-221/PJ/2002.

Semoga bermanfaat :-)
Selamat pagi

Address

Jalan Haji Syaip Ujung Kav. 7 Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Jakarta
12420

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00

Telephone

081210833341

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BdP Law Office,Your Legal Solution Partners posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to BdP Law Office,Your Legal Solution Partners:

Share