HMAN Lawfirm, Head Office Graha Kapital Lt. 1 Kemang Raya, Jakarta (2026)

22/07/2022

Dikutip dari (https://blog.justika.com) hal hal inilah yang bisa melanggar Hukum Pidana

-Membuat gadung dalam acara keagamaan
-Mengganggu ketentraman dengan meneriakan atau memberikan isyarat palsu
-Membuat gadung dalam persidangan Pengadilan
-Kealpaan hingga merusak materai (segel)
-Penghinaan dengan tulisan
-Penghinaan ringan
-Penganiayaan secara sengaja terhadap binatang, hingga mengakibatkan cacat dan merusak kesehatan
-Penggelapan ringan

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

#

21/07/2022

Bagian Kepala Risalah Lelang paling kurang memuat:
a. hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka;

b. nama lengkap dan tempat kedudukan Pejabat Lelang;

c. nomor/tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang, dan nomor/tanggal surat tugas khusus untuk Pejabat Lelang Kelas I;

d. nama lengkap, pekerjaan dan tempat kedudukan/domisili Penjual;

e. nomor/tanggal surat permohonan lelang;

f. tempat pelaksanaan lelang;

g. sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang;

h. dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan:
1) status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan;
2) SKT dari Kantor Pertanahan; dan
3) keterangan lain yang membebani, apabila ada;

i. dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, jenis dan spesifikasi barang;

j. cara Pengumuman Lelang yang telah dilaksanakan oleh Penjual;

k. cara penawaran lelang; dan

i. syarat-syarat lelang.

Source : https://www.djkn.kemenkeu.go.id

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

20/07/2022

Lelang merupakan salah satu alternatif penjualan yang diatur dalam Vendue Reglement Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 (Undang-Undang Lelang). Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No. 213/2020), Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Jenis-jenis lelang secara umum terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Lelang Eksekusi;

2. Lelang Noneksekusi Wajib; dan

3. Lelang Noneksekusi Sukarela

Jumlah perkara terkait lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL (Contoh: KPKNL Bandar Lampung) pada umumnya berkaitan p**a dengan jumlah lelang yang telah dilaksanakan. Terkait dengan lelang eksekusi hak tanggungan sendiri pada umumnya timbul dari adanya perjanjian kredit dengan objek jaminan benda tidak bergerak. Dimana terhadap jaminan berupa benda tidak bergerak tersebut dibebankan hak tanggungan yang dibuat berdasarkan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang selanjutnya akan didaftarkan ke kantor pertanahan untuk memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan (S*T). Sertifikat hak tanggungan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial selayaknya putusan pengadilan.

Source : https://www.djkn.kemenkeu.go.id

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

19/07/2022

Dikutip melalui laman (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lelang Eksekusi ialah

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.

hmanlawfirm's profile picture
hmanlawfirm
Dikutip melalui laman (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lelang Eksekusi ialah

Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Source : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

18/07/2022

Bagian Badan Risalah Lelang paling kurang memuat:

a. Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;

b. Nama/merek/jenis/tipe dan jumlah barang yang dilelang;

c.nama, pekerjaan dan alamat Pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain;

d.bank kreditor sebagai Pembeli untuk orang atau badan hukum/usaha yang akan ditunjuk namanya, dalam hal bank kreditor sebagai Pembeli Lelang;

E. harga lelang dengan angka dan huruf; dan

f. daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai dengan nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar tertinggi.hmanlawfirm's profile picture
hmanlawfirm
Bagian Kaki Risalah Lelang paling kurang memuat:
a. banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf;

b.banyaknya barang yang laku/terjual dengan angka dan huruf;

c. jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf;

d. jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf;

e. banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf;

f. jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf; dan

g. tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa Penjual, dalam hal lelang barang bergerak atau tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual/kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Pembeli,

Source : https://www.djkn.kemenkeu.go.id

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

17/07/2022

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) menggelar bimbingan teknis jaminan fidusia dengan masyarakat dan pelaku usaha di Hotel Sheraton, Makassar, Kamis (9/6/2022).

Kegiatan dengan tema Efektivitas pendaftaran jaminan fidusia pasca putusan MK ini bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel).

Direktur Perdata, Santun Maspari memaparkan fokus kegiatan mengenai judicial review pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Putusan MK 18/2019).

Source : https://makassar.tribunnews.com

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

16/07/2022

Dilansir dari web (https://www.ocbcnisp.com) berikut ialah contoh dari wanprestasi itu

1. Terdapat Perjanjian di Atas Materai Oleh Para Pihak
Pertama, unsur unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.

2. Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan
Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.

3. Sudah Dinyatakan Bersalah Tapi Tetap Melanggar Perjanjian
Terakhir, unsur unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.

Source : https://www.ocbcnisp.com

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

15/07/2022

Bagian Kaki Risalah Lelang paling kurang memuat:
a. banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf;

b.banyaknya barang yang laku/terjual dengan angka dan huruf;

c. jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf;

d. jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf;

e. banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf;

f. jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis dengan angka dan huruf; dan

g. tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa Penjual, dalam hal lelang barang bergerak atau tanda tangan Pejabat Lelang, Penjual/kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Pembeli,

Source : https://www.djkn.kemenkeu.go.id

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

14/07/2022

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[1]

Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[2]

Source : https://www.hukumonline.com

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

#

13/07/2022

Dikutip melalui laman (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lelang Eksekusi ialah

Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Source : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

12/07/2022

Sementara itu, dalam kasus yang Anda hadapi, pada intinya Anda merasa terjebak ketika melakukan transaksi pembiayaan di bank syariah. Namun sebelumnya, perlu Anda pahami terlebih dahulu, bank syariah adalah juga sebuah lembaga bisnis, dan tentu saja memiliki orientasi untuk mendapatkan profit. Walaupun terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, namun dalam aspek bisnis keduanya memiliki motif sebagai lembaga bisnis yaitu mendapatkan profit.

Karakter masing-masing bank syariah juga berbeda-beda, ada yang menonjolkan orientasi profit dan terkadang kurang memperhatikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Maka dari itu, sudah sepatutnya diperlukan kehati-hatian ketika seseorang akan berurusan atau menjadi nasabah dari suatu bank syariah.

Demikian halnya terkait pekerjaan marketing yang mana tugasnya berusaha agar menjadikan produk semakin diminati, atau mendongkrak peningkatan customer atau nasabah, termasuk p**a uang yang akan masuk. Atas dasar itu, kejelian dan kehati-hatian sangat diperlukan.

Source : https://www.hukumonline.com

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

#

11/07/2022

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong, Papua Barat melakukan penyitaan terhadap aset milik penunggak pajak. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan di Kota Sorong.

Dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak (DJP), penyitaan terpaksa dilakukan karena wajib pajak masih memiliki tunggakan senilai Rp4 miliar. Sayangnya, hingga tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak tak kunjung dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Source : https://news.ddtc.co.id

Untuk konsultasi mengenai hukum bisa hubungi kami melalui nomor di bio dan kunjungi juga website kita hmanlawfirm.com

HMAN Lawfirm

22/07/2022

21/07/2022

20/07/2022

19/07/2022

18/07/2022

17/07/2022

16/07/2022

15/07/2022

14/07/2022

13/07/2022

12/07/2022

11/07/2022

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Practice

Shortcuts

Share

Category