Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) adalah sebuah lembaga nirlaba yang diprakarsai oleh beberapa orang advokat muda yang tergabung dalam komite Pembela kebebasan Pers (KPKP) bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada 11 Juli 2003, bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta yang kemudian menjadi hari lahir LBH Pers. Misi LBH Pers adalah Mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis mel
alui upaya bantuan hukum dan advokasi terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. adapun kegiatan yang dilakukan LBH Pers untuk mewujudkan misi-misi dari LBH Pers adalah :
1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
LBH Pers telah memberikan ratusan bantuan hukum kepada jurnalis dan media baik itu di pengadilan maupun di luar pengadilan. bantuan hukum yang diberikan LBH Pers kepada jurnalis dan media mencangkup tuntutan pidana, gugatan perdata dan kasus perselisihan hubungan industrial.
2. Melakukan pendidikan dan pelatihan hukum
LBH Pers bekerjasama dengan beberapa lembaga donor memberikan pelatihan hukum pers dan sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kepada aparat penegak hukum yang diantaranya polisi, hakim, jaksa, pengacara. Acara ini diadakan rutin pertiga tahun di beberapa kota di Indonesia. Tahun ini LBH Pers mengadakan di Sumatera Barat, Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Selain mengadakan pelatihan kepada aparat penegak hukum, LBH Pers bekerjasama dengan Advocate Bar Association Rule of Law Inisiative (ABA–RoLI) juga melakukan pelatihan kepada para Advokat mengenai Kebebasan Berinternet (Internet Freedom), Pelatihan ini telah diadakan 2 kali di Jakarta dan di Makasar.
3.Melakukan penelitian, kampanye, dan pengembangan jaringan
Dalam melakukan penelitian dan kampanye, LBH Pers rutin tiap harinya meriset data kasus kekerasan terhadap jurnalis untuk dirilis tiap tahunya. LBH Pers mencatat kekerasan fisik dan non-fisik terhadap Jurnalis dari tahun ketahun grafiknya terus bertambah, pada tahun 2014 telah terjadi 72 kasus kekerasan, di tahun 2015 terjadi 50 kasus kekerasan dan terakhir di tahun 2016 sebanyak 83 kasus kekerasan menimpa para Jurnalis. Hasil riset LBH Pers diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke United Nations (PBB) melalui The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) untuk kepentingan advokasi Internasional. Selain rutin menjadi pelapor khusus untuk kebebasan pers tiap tahunnya, LBH Pers bersama beberapa organisasi masyarakat sipil melakukan riset kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi. Kegiatan ini juga bentuk pelaporan khusus ke PBB melalui The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). LBH Pers aktif di beberapa koalisi jaringan masyarakat sipil dalam mengadvokasi hak asasi manusia khususnya hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia, dan juga aktif menginisiasi beberapa jaringan regional untuk perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, seperti Media Defence Southeast Asia ( MD Sea ), Advocate for Freedom of Expression Coalition - Southeast Asia ( AFEC - SEA ) dan juga South East Asia Lawyers (SEALawyers). Untuk kepentingan kampanye dan pendidikan LBH Pers merilis beberapa buku untuk dibagikan ke masyarakat, beberapa buku yang telah diterbitkan antara lain ; Paradoks Kebebasan Pers di Indonesia, Eksaminasi Publik Perkara Perdata Soeharto VS Time Inc, Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik, Proses Penanganan Perkara Pers, Advokasi Kebebesan Pers di Indonesia, Riset Pengadilan Pers di Indonesia, Catatan Harian UPI Asmaradhana “Jurnalis Menggugat”, ITE Menimbang Ulang Pasal 27 ayat 3 UU ITE dalam Putusan Pengadilan.
4. Melakukan advokasi kebijakan terkait kebebesan pers dan kebebasan berekspresi. Advokasi kebijakan juga gencar dilakukan LBH Pers untuk menjaga demokrasi di Indonesia. LBH Pers bersama beberapa organisasi masyarakat sipil beberapa kali mengadvokasi kebijakan yang berkaitan dengan kemerdekaan pers dan kebebasan bereskpresi. Advokasi yang dilakukan LBH Pers adalah Judicial Review terhadap Undang-undang, pasal-pasal dan peraturan pemerintah di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Selain itu, LBH Pers juga melakukan kampanye dan lobi ke beberapa fraksi di DPR apabila ada rencana UU yang akan lahir atau direvisi.
