PUK SP LEM SPSI PT. Halcoy

21/06/2019

Rapat Konsolidasi
Tanggal 21-06-2019

Sekretariat PUK SP LEM SPSI PT. Halcoy.

27/11/2017

Konsolidasi untuk UMSP Th. 2018

Konsolidasi ini diprakarsai oleh DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta yang dihadiri oleh PUK SP LEM SPSI Se DKI Jakarta.
Hadir Perwakilan PUK SP LEM SPSI PT. Halcoy yaitu Ketua & Sekretaris.

Pulogadung Trade Center
27 November 2017

23/11/2017

Pendidikan Advokasi yang diikuti PUK SP LEM SPSI Se Jakarta Timur.
Berlokasi di Sekretarit DPC FSP LEM SPSI Jakarta.
Tampak Hadir Perwakilan dari PUK SP LEM SPSI PT. Halcoy Saudara Suryana Wakil Ketua Bidang Advokasi.
Pada pertemuan hari Kamis, 23-11-2017 adalah pertemuan kedua, adapun pertemuan pertama yaitu pada hari Kamis 16-11-2017.

Cakung, 23-11-2017

09/11/2017

Rapat Konsolidasi
Tanggal 09-11-17

Sekretariat PUK SP LEM SPSI PT. Halcoy

31/10/2017

Pemimpin Pilihan Rakyat

Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno meminta buruh untuk ikut salat ashar berjamaah bersamanya - Megapolitan - Okezone News

31/10/2017

Seorang Pemimpin yang bijaksana.
Mau menemui para Pendemo.
Wagub Sandiaga Uno
Wagub Pilihan Rakyat
Luar Biasa

31/10/2017

Perwakilan PUK SP LEM SPSI PT. Halcoy dalam Aksi UMP pada tanggal 31-10-2017

08/08/2017

Ada beberapa catatan terkait pertimbangan hukum putusan perkara no 21/2017 di PTUN Jakarta hari ini :

Ditolaknya Eksepsi Tergugat mengenai legal standing Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat yang termasuk dalam federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh diakui entitasnya sebagai badan hukum perdata yang tercatat pada instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga kedudukan hukum Para Penggugat diterima.
Penetapan UMP dalam Pergub 227/2017 tidak berdasarkan Komponen Hidup Layak serta tidak pernah dilakukan survey pasar oleh Dewan Pengupahan sehingga tidak ada dalam rekomendasi Dewan Pengupahan angka yang disepakati baik oleh unsur serikat pekerja/buruh, unsur pengusaha dan unsur pemerintah, tetapi dalam rekomendasi tersebut diketahui bahwa angka yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam Pergub adalah angka yang sama dari unsur pengusaha dan unsur pemerintah.
Sehingga, faktanya memang Tidak ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang berisi kesepakatan terkait nilai ump

Sehingga dalam pertimbangan hukum nya Majelis Hakim mengakui bahwa Penetapan UMP tanpa mendasarkan pada KHL adalah bertentangan dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada titik ini, tentunya PP no 78/2015 tentang Pengupahan yang menyengsarakan buruh secara eksplisit setidaknya telah dianulir dalam pertimbangan hukum aquo.

Sehingga pada intinya Pergub DKI Jakarta 227/2017 mengenai penentuan UMP mengandung cacat substansi dan melanggar azas azas hukum pemerintahan yang baik dan menjadi acuan untuk penentuan UMP di tahun selanjutnya.

Hingga putusan hari ini menjadi kemenangan kecil bagi buruh terkait perlawanan terhadap ketidak adilan yang dilegitimasi dalam sebuah kebijakan.

Karena tidak akan ada gugatan tanpa ada kepentingan yang dirugikan.

*Catatan penuh syukur di antara takbir para buruh mensyukuri kemenangan hari ini, Alhamdulillaah

23/07/2017

Halal Bihalal PUK SP LEM SPSI PT. Halcoy
23 Juli 2017
Gedung Karang Taruna, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur

02/04/2017

Rapat Konsolidasi
Pengurus PUK SP LEM SPSI PT. Halcoy dengan para Komisaris PUK SP LEM SPSI PT Halcoy
Hadir diantaranya:
Sekretaris DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur
Bapak Agus Purna Irawan
Beserta Para pengurus PUK

01/04/2017

Deklarasi Dukungan
Koalisi Buruh Jakarta
Menangkan Anies Sandi