Hotma Sitompoel Lawfirm

08/09/2026

BUBARKAN BISNIS MODAL VENTURA DI INDONESIA.

Kalau investasi pada perusahaan yang masih merugi kemudian dianggap sebagai tindak pidana, lalu untuk apa modal ventura dibentuk?

Modal ventura memang hadir untuk membiayai perusahaan rintisan yang sedang bertumbuh—perusahaan yang belum tentu untung, penuh risiko, bahkan cenderung MERUGI dan membutuhkan waktu panjang untuk berkembang.

Ironisnya, ketika negara melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan ruang bagi investasi berisiko tersebut, keputusan bisnis yang mengalami kerugian justru dapat berujung pada proses pidana.

Lalu buat apa ada aturan OJK, sekalian saja hapuskan aturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Modal Ventura karena tidak berguna dan tidak bisa memberikan perlindungan.

Padahal investasi ventura bukan investasi 2–3 tahun. Keberhasilannya bisa baru terlihat dalam 10–20 tahun, hal demikianpun sudah jelas tertulis dalam POJK 35 Tahun 2015.

Kalau setiap investasi yang gagal langsung dipandang sebagai kesalahan pidana, maka konsekuensinya jelas:

pengelola modal ventura takut mengambil risiko, startup kehilangan pendanaan, dan industri modal ventura bisa lumpuh.

Negara harus konsisten. Otoritas Jasa Keuangan harus menjelaskan kepada Biro Hukum & Humas MA RI tentang Modal Ventura. Jangan sampai Negara yang mengamanahkan melalui POJK, tetapi Negara juga yang menghukum lewat Pengadilan.

Jika negara membuat aturan yang mendorong pembiayaan terhadap perusahaan berisiko, jangan sampai pihak yang menjalankan skema tersebut justru dikriminalisasi hanya karena hasil investasinya tidak sesuai harapan.

Kerugian investasi tidak otomatis berarti tindak pidana.

Karena kalau semua risiko bisnis dipidana, pada akhirnya bukan hanya modal ventura yang mati.

Keberanian untuk berinvestasi dan membangun startup Indonesia pun ikut mati.

IklimInvestasi HukumIndonesia Keadilan

05/09/2026

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Terdakwa Nicko Widjaja.

Uang keluar = kerugian negara?

Kalau sesederhana itu, setiap investasi yang belum menghasilkan pasti bisa disebut merugikan negara.

Padahal floating loss bukan actual loss. Investasi harus dilihat sebagai sebuah proses—bukan sekadar snapshot ketika uang keluar.

Yang perlu dibuktikan adalah kerugian yang nyata dan pasti, bukan sekadar risiko atau posisi sementara dalam perjalanan investasi.

Jangan sampai hukum yang seharusnya melindungi keuangan negara justru membuat orang takut mengambil risiko bisnis yang terukur.

Negara butuh profesional yang berani berinvestasi, bukan profesional yang takut mengambil keputusan.

Tetapi bila Profesional dikriminalkan maka tidak ada lagi Profesional yang berani berinvestasi.

01/09/2026

Jumat, 28 Agustus 2026

Dalam Rapat Aggota Tahunan AKPI Tahun 2026
Melalui Bidang Digitalisasi, Teknologi dan Informasi AKPI yang diketuai oleh Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M. telah meluncurkan Pembuatan dan Pengembangan Website serta Aplikasi Baru AKPI (Aplikasi ini dapat di unduh di Appstore dan Playstore)

ini merupakan program Unggulan AKPI untuk menuju “AKPI YANG MODERN DAN DINAMIS UNTUK INDONESIA MAJU”

29/08/2026

Saksi yang merupakan founder dan mantan pimpinan TaniHub telah dua kali dipanggil dalam pemeriksaan tingkat banding, namun belum hadir.

Keterangannya penting karena ia mengetahui langsung perjalanan perusahaan, kondisi bisnis, serta fakta-fakta yang berkaitan dengan investasi yang kemudian menjadi objek perkara.

Di sisi lain, sejak awal proses hukum, Nicko Widjaja telah mengikuti seluruh tahapan secara kooperatif, mulai dari pemeriksaan sebagai saksi hingga persidangan, termasuk ketika dalam kondisi sakit dan harus menjalani tindakan medis.

Hingga hari ini, hampir satu tahun kebebasannya telah terenggut, bersamaan dengan pekerjaan, waktu bersama keluarga, dan nama baik yang dibangun selama bertahun-tahun.

Kami berharap putusan di tingkat banding dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh fakta dan keterangan yang relevan, agar perkara ini dinilai secara utuh, objektif, dan adil.

20/08/2026

Hari ini, kami kembali mendampingi Nicko Widjaja dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, kami selaku Tim Penasihat Hukum mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan atau setidak-tidaknya Pengalihan Jenis Penahanan terhadap Nicko Widjaja.

Permohonan ini kami ajukan dengan mempertimbangkan bahwa sejak proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan, Nicko selalu bersikap kooperatif dan tidak pernah mempersulit proses hukum. Kondisi kesehatannya pun masih membutuhkan pemulihan setelah menjalani dua kali tindakan operasi selama proses persidangan.

Permohonan tersebut juga memiliki dasar dalam Pasal 110 KUHAP baru, yang memberikan ruang bagi Tersangka atau Terdakwa untuk memperoleh penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa Advokat maupun keluarga dapat bertindak sebagai penjamin.

Atas dasar itu dan karena dengan keyakinan penuh bahwa Nicko Widjaja bukanlah orang yang bersalah maka kami selaku Penasihat Hukum bersama keluarga berani memberikan Surat Pernyataan dan Jaminan bahwa Nicko akan tetap kooperatif dan memenuhi seluruh kewajibannya selama proses hukum berlangsung.

Terlepas dari permohonan tersebut, kami tetap berkeyakinan bahwa klien kami tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Kami menghormati sepenuhnya proses dan independensi peradilan, serta menaruh harapan agar pada 3 September 2026, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan membebaskan Nicko Widjaja dari segala dakwaan.

Proses hukum harus tetap berjalan. Namun keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan harus selalu mendapatkan tempat di dalamnya.

Semoga pada akhirnya, keadilan menemukan jalannya.

20/08/2026

19/08/2026

A proud moment to celebrate excellence, dedication, and the journey that brought us here.

Honored to be recognized as Golden Alumni of Top Indonesian Law Schools 2026 Hukumonline.com , representing two distinguished institutions — Universitas Diponegoro Fakultas Hukum UNDIP and Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum UGM

Beyond the recognition, this is a reminder that the pursuit of knowledge never ends, and that our greatest responsibility is to use it with integrity and purpose.

To the next generation of advocates: keep learning, keep standing for what is right, and never be afraid to dream beyond what seems possible. Build your career not only on knowledge and skill, but also on integrity, courage, and a genuine commitment to justice.

The legal profession is not merely about winning cases. It is about earning trust, defending principles, and leaving a meaningful legacy for those who come after us.

Proud of where we came from. Grateful for where we are. And committed to inspiring the generation that will carry the profession forward.

19/08/2026

A proud moment to celebrate excellence, dedication, and the journey that brought us here.

Honored to be recognized as Golden Alumni of Top Indonesian Law Schools 2026, representing two distinguished institutions — Universitas Diponegoro and Universitas Gadjah Mada.

Beyond the recognition, this is a reminder that the pursuit of knowledge never ends, and that our greatest responsibility is to use it with integrity and purpose.

To the next generation of advocates: keep learning, keep standing for what is right, and never be afraid to dream beyond what seems possible. Build your career not only on knowledge and skill, but also on integrity, courage, and a genuine commitment to justice.

The legal profession is not merely about winning cases. It is about earning trust, defending principles, and leaving a meaningful legacy for those who come after us.

Proud of where we came from. Grateful for where we are. And committed to inspiring the generation that will carry the profession forward.

14/08/2026

Merdeka!

Satu kata yang hari ini sedang diperjuangkan oleh seorang anak bangsa, Nicko Widjaja.

Ia pulang dari luar negeri dengan niat mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Namun, langkah pengabdian itu justru membawanya ke balik jeruji.

Di bulan kemerdekaan ini, bersama Nicko, kami masih memperjuangkan satu hal yang paling mendasar: keadilan dan kemerdekaan.

Kini harapan itu kami titipkan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Semoga keberanian untuk menegakkan keadilan diwujudkan melalui putusan yang membebaskan Nicko Widjaja dari segala tuntutan.

Karena kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bebas dari ketidakadilan.

Merdeka berarti keadilan ditegakkan.
Merdeka berarti kebenaran tidak dikalahkan.
Merdeka berarti setiap anak bangsa berhak mendapatkan keadilan.

Merdeka untuk Nicko Widjaja.
Merdeka untuk keadilan.

14/08/2026

Merdeka!

Satu kata yang hari ini sedang diperjuangkan oleh seorang anak bangsa, Nicko Widjaja.

Ia pulang dari luar negeri dengan niat mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Namun, langkah pengabdian itu justru membawanya ke balik jeruji.

Di bulan kemerdekaan ini, bersama Nicko, kami masih memperjuangkan satu hal yang paling mendasar: keadilan dan kemerdekaan.

Kini harapan itu kami titipkan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Semoga keberanian untuk menegakkan keadilan diwujudkan melalui putusan yang membebaskan Nicko Widjaja dari segala tuntutan.

Karena kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bebas dari ketidakadilan.

Merdeka berarti keadilan ditegakkan.
Merdeka berarti kebenaran tidak dikalahkan.
Merdeka berarti setiap anak bangsa berhak mendapatkan keadilan.

Merdeka untuk Nicko Widjaja.
Merdeka untuk keadilan.