YLBHI LBH Bali

Call Directions Website Contact the practice

YLBHI LBH Bali Keberadaan LBH Bali tak bisa dilepaskan dari pergerakan mahasiswa Universitas Udayana (Unud) serta Yayasan Manikaya Kauci.

YLBHI-LBH Bali merupakan lembaga bantuan hukum yang konsen memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal dengan berlandaskan bantuan hukum struktural. Meski LBH Bali resmi menjadi kantor cabang dari YLBHI pada tanggal 25 Oktober 1999, namun cikal bakal LBH Bali telah dimulai jauh sebelumnya pada awal tahun 90-an. Yayasan Manikaya Kauci kemudian menjadi cikal bakal berdirinya LBH Bali, yang diawali dengan dibentuknya Pos YLBHI tahun 1993 dan diresmikan oleh Adnan Buyung Nasution

Pada tahun 1994 pos LBH Bali berubah menjadi project base dengan Koordinator Made Sujana. Sebagai Project Base, LBH Bali melakukan kerja-kerja advokasi dengan tetap berkoordinasi dengan YLBHI, walaupun belum secara penuh menjadi bagian YLBHI. Tahun 1995 sampai tahun 1997, pos project base LBH Bali dikoordinatori oleh Ngurah Karyadi. Tahun 1997 sampai tahun 1999 project base LBH Bali dikoordinatori oleh Sony Qodry

Sejak resmi menjadi kantor cabang YLBHI, LBH Bali sudah dipimpin oleh 4 orang Direktur yaitu: I Gede Widiatmika (1999-2006), Agung Dwi Astika (2006-2009) dan Ni Luh Gede Yastini (2009-2015), Dewa Putu Adnyana (2015-2018), Ni Kadek Vany Primaliraning (2018-saat ini). Sejak berdiri, LBH Bali telah mengalami beberapa kali perubahan pola gerakan pembelaan hukum (legal defend) bagi masyarakat. Pada awal pendiriannya sebagai project base, LBH Bali fokus untuk isu-isu tanah dan lingkungan, khususnya kasus Sumber Klampok dan Kasus Sendang Pasir. Selain melakukan advokasi lingkungan, project base LBH Bali saat itu juga aktif melakukan advokasi untuk isu sipil dan politik serta mulai fokus dalam Bantuan Hukum Struktural. Sejak bergulirnya reformasi, LBH Bali menjadi bagian dari dinamika gerakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Bali.

03/10/2026

Halo semua🙌

Berikut ini ada sedikit pesan dari , Guru Besar Hukum Lingkungan FH UGM tentang kenapa teman-teman semua mesti ikut KALABAHU XII LBH Bali. Bagi kawan-kawan yang sedang resah akan kondisi Bali saat ini, inilah saatnya untuk menumbuhkan kepedulian lewat kerja-kerja bantuan hukum struktural!

Jangan lupa, daftar KALABAHU XII di s.id/KALABAHUXII-LBHBALI atau scan kode QR di akhir video sebelum 6 Oktober 2026!

Sampai Jumpa di KALABAHU XII😉

-XII

PENDAFTARAN KALABAHU XII LBH BALI TELAH RESMI DIBUKA!KALABAHU (Karya Latihan Bantuan Hukum) XII LBH Bali kembali hadir s...
02/10/2026

PENDAFTARAN KALABAHU XII LBH BALI TELAH RESMI DIBUKA!

KALABAHU (Karya Latihan Bantuan Hukum) XII LBH Bali kembali hadir sebagai ruang perjumpaan dan kawah candradimuka bagi calon pengabdi bantuan hukum serta pembela HAM. Melalui KALABAHU, kamu akan belajar Bantuan Hukum Struktural (BHS) untuk membongkar ketimpangan, dan menjadikannya alat perjuangan bagi mereka yang dimarjinalkan.

Jika kamu percaya bahwa pengetahuan seharusnya diabdikan untuk keadilan rakyat, inilah saatnya mengambil langkah nyata. Mari daftarkan dirimu di KALABAHU XII melalui s.id/KALABAHUXII-LBHBALI.

Majelis Hakim seharusnya sejak awal bersikap tegas dengan menyatakan bahwa bukti yang diperoleh secara melawan hukum tid...
17/09/2026

Majelis Hakim seharusnya sejak awal bersikap tegas dengan menyatakan bahwa bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak sah dan batal demi hukum. Disisi lain, majelis hakim juga mengabaikan fakta bahwa Tomy juga mendapatkan serangkaian tindakan pelanggaran HAM dari aparat kepolisian, mulai dari pelanggaran prosedur hukum acara pidana saat melakukan upaya paksa, pembatasan hak atas bantuan hukum, hingga tindakan intimidasi, tekanan, dan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepada Tomy selama proses pemeriksaan dan penahanan. Majelis hakim juga mengabaikan fakta bahwa polisi telah melakukan sejumlah tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum terhadap ratusan demonstran, sebagaimana telah terungkap secara terang di muka persidangan.

Selengkapnya di https://lbhbali.org/tomy-wiria-diputus-bersalah-pengadilan-negeri-denpasar-melanggar-konstitusi-memperkuat-praktik-represif-terhadap-suara-masyarakat-dan-melegitimasi-kriminalisasi-kaum-muda-di-bali/

DEMOKRASI SEDANG TIDAK BAIK-BAIK SAJA!TOMY WIRIA DIPUTUS BERSALAH OLEH MAJELIS HAKIM PN DENPASAR!Tomy divonis Pidana Pen...
17/09/2026

DEMOKRASI SEDANG TIDAK BAIK-BAIK SAJA!

TOMY WIRIA DIPUTUS BERSALAH OLEH MAJELIS HAKIM PN DENPASAR!

Tomy divonis Pidana Pengawasan 9 Bulan.

Kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi!

Mari kawal bersama!

Ketika kritik mulai dianggap kejahatan, yang dipertaruhkan adalah kebebasan semua orang. Karena hari ini mereka, besok b...
14/09/2026

Ketika kritik mulai dianggap kejahatan, yang dipertaruhkan adalah kebebasan semua orang.

Karena hari ini mereka, besok bisa kita.
Mari kawal bersama!





Beberapa waktu terakhir, banyak yang bertanya bagaimana mereka bisa jadi bagian bersama LBH Bali."Kak, ada lowongan peng...
11/09/2026

Beberapa waktu terakhir, banyak yang bertanya bagaimana mereka bisa jadi bagian bersama LBH Bali.

"Kak, ada lowongan pengacara, ga?", "Kak, buka magang ga?", dan bentuk pertanyaan lain yang intinya sama.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami harus selalu jawab dengan satu cara yang sama: kesempatan untuk berkontribusi di LBH Bali selalu melalui Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU).

Tahun ini KALABAHU XII LBH Bali segera dibuka. Pantau terus informasinya dan siapkan dirimu.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin d...
10/09/2026

Dalam perspektif hak asasi manusia, kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, UU Pers, serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 12 Tahun 2005.

Pers memiliki fungsi kontrol sosial, kritik, koreksi, dan penyampaian informasi kepada publik. Karena itu, penggunaan gugatan hukum terhadap produk jurnalistik harus dilakukan dengan tetap menghormati mekanisme khusus yang telah dibangun dalam UU Pers. SJB juga mengingatkan adanya fenomena Unjustifiable Lawsuit Against the Press (ULAP), yaitu penggunaan instrumen hukum yang secara formal tampak sebagai gugatan biasa, tetapi berpotensi menjadi tekanan terhadap kerja jurnalistik dan menimbulkan chilling effect bagi jurnalis maupun perusahaan media.

Selengkapnya di https://lbhbali.org/mekanisme-dewan-pers-harus-dihormati-pengadilan-bukan-tempat-penyelesaian-sengketa-pers/

09/09/2026

Banjir semakin sering terjadi di Bali.
Krisis iklim membuatnya semakin mungkin dan semakin terlihat. September tahun lalu di denpasar, Mei tahun ini di Bakbakan.

Di Desa Bakbakan, 5 petani sedang berupaya mempertahankan tanahnya dari upaya pembebasan untuk pembangunan Sport Center yang digadang-gadang akan menjadi fasilitas olahraga berstandar internasional. Lahan yang mereka miliki, sejatinya ialah bagian dari wilayah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mempunyai fungsi penting untuk ketahanan pangan di Bali. Yang paling terlihat dari berjalannya proyek ini ialah sawah yang sekarang berganti menjadi beton. Otomatis, Bali akan semakin berkurang daerah resapan air, warisan budaya subak yang makin terancam, dan hilangnya ikatan atas tanah warisan leluhur. Sekelompok petani di Desa Bakbakan yang hidup dari dan menghidupi tanah warisan turun temurun saat ini harus berhadapan dengan pemerintah daerahnya sendiri yang merampas tanah dan merusak tatanan dengan tedeng aling-aling.

Hingga akhirnya para petani menyatakan penolakan.
Penolakan atas alih fungsi lahan.
Penolakan atas penawaran ganti kerugian yang tidak transparan.
Penolakan atas apapun yang merenggut kedaulatan atas tanah mereka.

Dari satu peristiwa ini, mari sama-sama merenungkan pertanyaan berikut: siapa yang menabung satu demi satu kebijakan rusak hingga akhirnya kita yang terpaksa menyambut akibat krisis iklim? Apa yang diambil dari kita ketika kita hanya diam dan berharap langit menjawab keresahan kita?

[KILAS BALIK - MENUJU 17 SEPTEMBER 2026]Hampir sembilan bulan proses hukum terhadap Tomy Wiria telah berlangsung. Kini p...
08/09/2026

[KILAS BALIK - MENUJU 17 SEPTEMBER 2026]

Hampir sembilan bulan proses hukum terhadap Tomy Wiria telah berlangsung. Kini perkara ini memasuki tahap akhir dan akan diputus pada 17 September 2026.

Mari bersolidaritas dan kawal prosesnya. Kebebasan berekspresi dan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.





Address

Jalan Intan LC II Gang VIII No. 1 Denpasar Utara
Denpasar
80239

Opening Hours

Monday 10:00 - 16:00
Tuesday 10:00 - 16:00
Wednesday 10:00 - 16:00
Thursday 10:00 - 16:00

Telephone

+62361223010

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when YLBHI LBH Bali posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to YLBHI LBH Bali:

Shortcuts

Share