03/11/2021
Pemerintah Dompu: mendefinisikan kembali konsep bonus demografi,.
__________________________________
Oleh : Sadam Ab
Ukuran kesejahteraan masyarakat yang diprogramkan oleh pemerintah, akhir-akhir ini menyadarkan kita bahwa kerumitan masyarakat dalam menghadapi kesejahteraan mengalami kesenjangan yang sangatlah menggoreskan tinta kemiskinan yang mendalam bagi masyarakat, khususnya pemuda. Pemuda adalah sebuah kelompok masyarakat yang memiliki peluang untuk memproduksi hasil "bumi Nggahi rawi pahu" untuk menuju cita-cita kesejahteraan.
Pemuda kini selayaknya diberi Nama bonus demografi pasca reformasi dengan segala kekurangannya, impian-impian yang mengemuka pada gerakan reformasi bisa dikatakan sudah berakhir periode perubahan rezim sudah berlalu dan menghasilkan banyak perubahan seperti kebebasan sipil politik yang meluas luruhnya supremasi hukum dan bangkitnya politik sipil melalui gerakan kesukarelawanan dan sistem multi partai
Dompu, kini telah mantap berada di jalur konsolidasi demokrasi, tantangan terbesar menuju demokrasi yang bermutu tinggi adalah masalah pembagian sumber daya politik yang timpang. Secara ideal Mestinya setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diambil.
Tugas pemerintah adalah mengeliminasi jarak yang menganga di antara aspirasi rakyat dan kebijakan dalam hal ini kita selalu membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan aspiratif, kepemimpinan yang tangguh bukan karena hanya dukungan koalisi politik namun karena berpegang teguh pada konstitusi sambil merendahkan telinganya pada jerit aspirasi masyarakat.
Demokrasi kita melalui pemilukada langsung dengan segala kekurangan di segala aspek sisinya telah menerbitkan harapan sejalan dengan jalannya desentralisasi kekuasaan, munculnya kepala daerah menunjukan kepemimpinan yang berkomitmen dan mengakar kuat pada aspirasi rakyat lokal, sejalan dengan perkembangan zaman, sirkulasi kepemimpinan daerah selalu berasal dari jalur pendidikan, militer, organisasi masa dan dunia bisnis, kepemimpinan daerah kini telah menjadi rahim baru bagi kepemimpinan nasional. prospek dan keberhasilan model kepemimpinan ini kita sedang menunggu pembuktiannya tak lain tak bukan adalah pada figur pemimpin yang menjalankan amanat konstitusi.
Salah satu simpul kritis dalam tahapan konsolidasi demokrasi adalah tampilnya kelas pembaharu yang berperan sebagai pendorong dan pengawal demokratisasi.
Demokrasi harus diukur secara substansial dan tak sebatas aspek prosedural seperti pemilihan umum. tanpa kehadiran kelas pembaharu ini, proses demokratisasi akan berjalan tanpa sukma keadilan dan penguatan kelembagaan demokrasi dan pembagian sumber daya politik melalui emansipasi rakyat adalah pilihan model perjuangan Pemuda yang relevan untuk dilaksanakan.
Inilah saatnya mobilitas Pemuda dikembalikan di tengah-tengah rakyat dalam hal ini pemuda dapat bekerja memperkuat masyarakat madani atau sivil sosiati yang mana civil society ini seperti yang kita bersama sebagai salah satu pilar demokrasi juga sebagai penyeimbang kekuasaan negara dan pasar dengan mengisi ruang kosong dalam sistem demokrasi tentunya peran pemuda semakin menemukan relevansinya dengan keinginan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat, tulang punggung pemanfaatan bonus demografi adalah pemuda pemuda yang usia 15 sampai 40 tahun, jumlahnya mencapai sekitar 66 ribu atau 26 persen dari total penduduk lebih dari itu artinya satu dari empat penduduk kita ini adalah anak muda, saya membayangkan ketika sukarno mengatakan dia membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia maka Indonesia kini punya 66 ribu pemuda yang seharusnya Dompu ini terguncang-guncang akibat gerakan yang di bangun oleh kita semua.
Konsentrasi pembangunan pemuda menjadi strategis bukan hanya karena jumlahnya, karena inilah masa penentuan kualitas dalam kehidupan seseorang, perubahan kondisi sosial ekonomi yang terjadi pada pemuda akan menentukan perubahan yang berlangsung sepanjang hidupnya. Kunci utamanya adalah pendidikan yang berkualitas dan terbuka bagi semua. Tak boleh ada satupun remaja yang luput dari akses terhadap lembaga pendidikan metode belajar harus diusahakan dapat sesuai dengan kebutuhan sosial dan menekankan pada keterampilan hidup atau life skill yaitu penguatan karakter dan kemampuan sosial untuk mendamaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan dunia kerja dibutuhkan lebih banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi kerja dari hasil pendidikan. Maka dengan kesimpulan kita segera merubah paradigma dengan memperlakukan pemuda sebagai aset dan kekuatan, jadi pemuda tidak selalu harus diidentikan dengan masalah narkoba dan masalah lainnya, karena dengan memandang pemuda sebagai beban masalah hanya akan membawa kebijakan jangka pendek yang reaksioner sekedar anti ini dan anti itu.
Sebaliknya dengan memperlakukan pemuda sebagai aset dan kekuatan masa depan niscaya membawa pada model kebijakan yang sistematis dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
Pembangunan kepemudaan harus segera mendapat posisi yang istimewa dalam kebijakan pemerintah karena merupakan crosscutting isu dan dibawah tanggung jawab berbagai kelembagaan maka penanganan pembangunan kepemudaan harus segera di pusatkan secara terpadu di bawah lembaga koordinasi yang terpadu.
Saatnya pemuda mulai berpikir untuk melihat kondisi daerah yang mengalami kekosongan dengan cara melatih diri dalam berbagai organisasi-organisasi yang hidup di negeri yang multikultural ini. Dengan melihat keadaan politik yang lemah dan melatih diri maka pemuda akan memusatkan perhatiannya pada pembangunan dan gerak pembaharu demi terciptanya masyarakat yang adil makmur yang diridhoi oleh tuhan yang Maha Esa.
