Forum Sekolah Bersama

21/05/2019

Indonesia adalah salah satu negara dengan julukan "Lautan BORJUASI Kecil". Kesalahan-kesalahan yang dilakukan gerakan rakyat dari tahun ke tahun, sampai puncak pemberontakan di tahun 1998 tidak bisa di lepaskan dari watak BORCIL tersebut.

Watak BORCIL adalah salah satu cerminan dari sistem ekonomi dan ideologi yang dominan, yakni; KAPITALISME dan NEOLIBERALISME yang di pakai dalam negara indonesia. Sehingga rentan kekuatan rakyat masih bersifat subyektifisme. Hal ini adalah Kesalahan-kesalahan lama yang masih mengakar sampai hari ini. Dari Oportunisme kiri, Oportunisme kanan sampai Avonturisme.

Kesalahan-kesalahan harus di evaluasi secara komprehensif dari bentuk yang berlawanan; subyektif dan obyektif, sehingga dapat di modifikasi (pembaharuan) baik metode, taktis, strategis dan konsep perjuangan rakyat kedepan. Maka itu, Kritik Oto Kritik (K.O.K) harus selalu hidup dalam gerakan rakyat.

Mulai dari kesalahan kecil sampai besar harus di evaluasi. Sebab itu yang menentukan keberlangsungan hidup gerakan rakyat. Olehnya itu, pertanyaan besar adalah "Apa Yang Harus di Lakukan Gerakan Rakyat ?" Sudah tentu, melakukan praktek nyata kerja-kerja dengan massa. Apakah cukup ?

Dengan ini, kami dari Forum Sekolah Bersama (SEKBER) mengadakan diskusi dalam rangka memperingati "21 Tahun Reformasi" dengan Tema; "Apa yang harus di lakukan Gerakan Rakyat ?".

Hari/tgl : Selasa, 21 Mei 2019
Waktu : 15:00-selesai
Tempat : Sekretariat KOMITE SEKBER (Jl. Balaikota, gang tugiyo, no.882, Yogyakarta)

Yang mau meramaikan dan berpartisipasi, ayo langsung saja datang.

12/03/2019

21/12/2018

Training Organisasi Presedium SEKBER UJB dan Presedium SEKBER UWMY.

21/12/2018

Training Organisasi SEKBER MALUKU UTARA.
Selamat menikmati dialektika forum kawan-kawan.

13/11/2018

Sekolah Bersama Basis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mengadakan Traning Organisasi. Dengan tema " Membangun Kesadaran Kolektif Kader yang Revolusioner Dalam Berorganisasi ".

26/10/2018

PEMBEBASAN, SAREKAT MAHASISWA INDONESIA (SMI)
SEKBER, LSS, AMP, F-SEDAR

Kepada Yth,
….………………………………
Di tempat

Dalam rangka untuk merespon perjuangan buruh PT. Nanbu Plastics Indonesia yang di-PHK sepihak oleh perusahaan , serta perjuangan buruh Family Mart (buruh kontrak) yang dipekerjakan dan mendapat upah dibawah ketentuan Upah Minimum. Maka kami, dari PEMBEBASAN, Sarekat Mahasiswa Indonesia (SMI), AMP, LSS, SEKBER, dan F-SEDAR mengundang teman-teman untuk mengikuti agenda diskusi dan sekaligus konsolidasi dalam rangka respon solidaritas terhadap persoalan buruh yang ada di PT. Nanbu Plastics Indonesia dan Family Mart diatas. Adapun diskusi yang akan diselenggarakan bertema “Problem Buruh PT Nanbu Plastics dan Family mart jilid 2".

Hari, tanggal : 27 Oktober 2018
Pukul : 14:00 WIB
Tempat : Hall Kampus APMD

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Besar harapan kami teman-teman dapat menghadiri diskusi dan konsolidasi tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 25 Oktober 2018

Hormat Kami

CP : 081326856817-Opik

26/10/2018

Lawan Penjajahan Modal Jepang, Selamatkan Nasib Buruh Indonesia...!

Buruh Indonesia terus mengalami perampasan hak yang dilakukan oleh perusahaan pemasok tier 2 Toyota, PT Nanbu Plastics Indonesia. Perusahaan asal Jepang ini menolak mengangkat empat buruh menjadi karyawan tetap dan malah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, terhadap produk hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni Nota Hasil Pemeriksaan Khusus UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Jawa Barat No. No.560/4751/UPTD-Wil.2 Tanggal 18 September 2018, yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kleas IA Khusus Bandung dengan Nomor Register 12/NPK/2018/PHI/PN.Bdg Tanggal 10 Oktober, Pengusaha Nanbu tidak mau menjalankan.
Berdasarkan Nota Hasil Pemeriksaan Khusus tersebut, Pelaksanaan PKWT di PT Nanbu Plastics Indonesia terbukti menyimpang dari ketentuan Pasal 59 Ayat (1) UU No.13 / 2003 jo Pasal 5, 6, dan 13 Kepmen 100/2004 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (7) PKWT di PT Nanbu Plastics Indonesia beralih menjadi PKWTT yang berkonekuensi hukum 4 (empat) orang pekerja, bahkan, seluruh pekerja dengan status PKWT di PT Nanbu yang saat Nota hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan masih menyimpang, seharusnya beralih hubungan kerjanya menjadi PKWTT (Pekerja Tetap) dengan masa kerja sejak awal masuk kerja.

Namun, apa sikap PT Nanbu atas penetapan hukum tersebut? Malah membujuk 4 orng buruh yang sedang mereka gugat di PHI agar menerima PHK dengan tebusan kompensasi (pesangon). Tidak tau malu dan tidak punya kredibilitas, sudah terbukti salah secara hukum, masih coba ingin menghapus kesalahannya dengan tebusan kompensasi uang pesangon. Salah seorang buruh yang digugat adalah buruh perempuan korban kecelakaan kerja yang setengah ruas jari tengahnya buntung saat menjalankan mesin press di pabrik Nanbu.
Nanbu adalah bagian dari produksi mobil Toyota sehingga sudah seharusnya Toyota ikut bertanggung jawab atas hal ini sesuai dengan code of conduct Toyota. Apalagi baru-baru ini Presiden Joko Widodo meresmikan Realisasi Ekspor 1 Juta Unit Mobil Toyota. Semester pertama 2018, laba bersih Toyota Indonesia (TMMIN) mengalami peningkatan 58 persen menjadi sebesar 94,9 miliar rupiah. Di mobil-mobil itu ada keringat kaum buruh, bahkan darah buruh korban kecelakaan kerja yang mengucur dari daging yang terkoyak-koyak mesin. Tapi ternyata, korban kecelakaan kerja bisa dibuang begitu saja (baca: diPHK) seperti sampah.

Sementara itu, buruh Gudang Family Mart yang bekerja di PT Fajar Mitra Indah (PT FMI) juga mengalami perampasan hak. Family Mart juga adalah perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang retail dan saat ini sudah membuka lebih dari 100 toko di Indonesia. Family Mart memiliki ambisi untuk melakukan ekspansi ke berbagai kota, tapi nasib buruh gudang tidak diperhatikan. Buruh Gudang Family Mart dipekerjakan sebagai buruh kontrak secara terus-menerus, tanpa uang makan dan transportasi; upah sering dipotong dengan alasan barang hilang tanpa kejelasan apa saja barang yang hilang itu; buruh Emak-Emak dibayar di bawah ketentuan hingga per orang kehilangan hak normatif atas upah Rp1 juta per bulan; upah lembur buruh yang masuk kerja pada hari libur nasional tidak dibayar, dan; pengusaha melakukan upaya-upaya mengalihkan buruh kontrak menjadi buruh outsourcing sehingga pelanggaran normatif di masa lalu dihapuskan.

Terkhir, Pengusaha Familiy Mart telah melakukan pelanggaran yang sangat fatal karena melakukan PHK terhadap 26 orang buruh yang sedang melakukan Mogok Kerja yang Sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 UU No. 13/2003. Tindakan tersebut berdasarkan Pasal 144 UU 13/2003 dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran yang berkonsekuensi sanksi penjara. Sebelumnya pengusaha coba menyogok perlawanan buruh dengan mentrafer uang pesangon 2 ketentuan Pasal 156 UU 13/2003, namun tidak mempan karena para buruh menolak dan mengembalikannya.
Tidak hanya di Indonesia, di Filipina, 227 buruh Toyota Filipina sudah 17 tahun (sejak 2001) melawan PHK dan Pemberangusan Serikat Buruh. Toyota juga tidak menjalankan rekomendasi ILO tahun 2003 hingga hari ini yang isinya Toyota harus mengakui keberadaan serikat buruh dan seharusnya bernegosiasi dengan serikat buruh untuk mempertimbangkan mempekerjakan buruh kembali atau membayar kompensasi secara layak. Selain itu 20 pengurus serikat buruh Filipina juga dikriminalisasi dengan tuduhan pengancaman. Gugatan baru dicabut pada tahun 2013. Selama 12 tahun buruh harus menghadapi persidangan di pengadilan dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena tuduhan tersebut.
Tiga kasus ini adalah bukti bahwa modal Jepang melakukan eksploitasi terhadap buruh di negeri-negeri lain sehingga layak disebut sebagai imprealis (penjajah)! yang melakukan penghisapan secara sistematis.
Mau tidak mau kita harus melakukan protes-protes di jalanan agar kita didengar dan hak-hak buruh diberikan. Perjuangan ini bukan saja untuk memenangkan keadilan, tapi juga sudah sesuai dengan Konstitusi Bangsa kita yang menyatakan bahwa segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Oleh karena itu, kami menuntut agar hak-hak buruh segera dipulihkan baik itu buruh subkontraktor Toyota-Nanbu, buruh Family Mart maupun buruh saudara-saudari kita di Toyota Filipina, serta Copot Monang Sihotang dari jabatan Pegawai Pengawas Jawa Barat dan Suwato dari Mediator Disnaker Kab. Bekasi. Hidup buruh! Panjang umur solidaritas!

--Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh—

Narahubung: 0877-8801-2740

22/10/2018

***

Ilmu yang paling dekat dengan perjuangan
kelas pekerja adalah ekonomi politik, suatu ilmu yang secara sederhana membahas tata kelola kesejahteraan. Sejarah perdebatan ilmu ini, dimulai dengan pertanyaan darimana kekayaan atau apa itu kekayaan? Ada ilmuwan kuno menjawab bahwa kekayaan itu terletak di tanah, semua kekayaan bersumber dari bumi. Ekonom lainnya menyangkal dan menyatakan bahwa kekayaan bersumber dari perdagangan, ekspor dan impor, dan pada saat ekspor lebih besar dari impor, kekayaan dari sebuah masyarakat/negara diperloleh. Namun, ahli ekonomi klasik, diantaranya yang terkenal adalah Adam Smith, menyatakan bahwa kekayaan bersumber dari kerja manusia, atau lebih dikenal sebagai teori nilai kerja. Nah, dari teori inilah ilmu ekonomi berkembang dan kritiknya yang paling terkemuka adalah teori nilai kerja dari Karl Marx, yang sampai saat ini tidak mudah disangkal.

Dalam bentangan ilmu di Amerika Serikat, yang mencoba memisahkan dan mengaburkan ekonomi politik, mereka menyebut saja sebagai ilmu ekonomi atau ekonomi. Mereka memisahkan kenyataan yang sangat terkait antara ekonomi dan politik. Dalam pengertian Marxis, ekonomi adalah basis atau dasar dari politik dan bangunan atas dari peradaban manusia, dan motif ekonomi itu diakui oleh semua ekonom sebagai dorongan utama manusia untuk membentuk bangunan ideal seperti hukum, moral dan sebagainya.

Karena itu, ilmu ekonomi politik adalah ilmu pengetahuan yang seharusnya dipelajari kelas pekerja, terutama melalui kritik Karl Marx yang tertuang dalam karya utamanya, The Capital.

15/10/2018

BUBARKAN IMF – BANK DUNIA !
PERHEBAT PERJUANGAN RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI SEJATI

-------------------------------------------------------------------

Rilis Aksi Massa Parade Rakyat
Gerakan Rakyat Menentang (GARANG) IMF-Bank Dunia. Senin, 15 Oktober 2018. Malioboro, Kota Yogyakarta

IMF dan Bank Dunia baru saja menggelar pertemuan di Bali. Pertemuan itu diselenggarakan dengan menutup mata selama setengah abad lamanya, yang mana IMF dan Bank Dunia telah nyata menggiring rakyat di berbagai belahan dunia ke jurang krisis yang main akut. Kami dari Gerakan Rakyat Menentang IMF-Bank Dunia merespon dan menentang pertemuan maupun keberadaan IMF dan Bank Dunia tersebut. Adapun alasan kami menentang antara lain :

IMF dan Bank Dunia bukanlah lembaga yang demokratis. Pengambilan keputusan didasarkan pada voting power yang didominasi negara-negara besar saja. Amerika Serikat misalnya, punya suara sebesar 17%, bandingkan dengan Indonesia yang hanya 0,9%. Keputusan yang dihasilkan pun bersifat mendikte rakyat karena apapun keputusan yang dihasilkan di sana tidak pernah berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan rakyat. IMF senantiasa memaksakan kebijakan pengetatan anggaran (austerity) yang mengakibatkan dipangkas/dihapuskannya subsidi sosial. Hal ini berdampak pada semakin mahalnya tarif layanan publik seperti biaya pendidikan, tarif listrik, tabung gas, dsb. Pemangkasan subsidi ini juga berdampak pada dihapuskannya beberapa layanan publik seperti beberapa fasilitas BPJS (obat kanker, katarak, dan persalinan).
Utang Indonesia terhadap Bank Dunia telah mencapai 1.804 juta dollar AS atau setara dengan 275,4 triliun rupiah. Utang ini mau tidak mau harus dilunasi dengan uang negara, yang saat ini mayoritas bersumber dari pajak rakyat maupun non-pajak. Inilah kenapa kebijakan pengetatan anggaran dipaksakan, yang tidak lain merupakan upaya dikte IMF dan Bank Dunia kepada rakyat agar melunasi utang-utang yang bahkan terbit tanpa persetujuan rakyat.
Selama setengah abad, IMF dan Bank Dunia tidak pernah dievaluasi. Padahal banyak dari proyek-proyek mereka yang telah dikritik karena gagal dalam mengatasi krisis, bahkan melanggar hak asasi manusia.
IMF-Bank Dunia 2018 menutup ruang demokrasi dengan merepresi gerakan rakyat yang sedang merespon Annual Meeting IMF-Bank Dunia di Bali
Di sektor agraria, ICIJ menungkapkan bahwa proyek-proyek Bank Dunia telah mengakibatkan masifnya penggusuran ruang hidup yang berdampak pada 3,4 juta orang (petani, nelayan, dan masyarakat adat/suku bangsa terasing), yang biasanya dilakukan dengan dalih pembangunan infrastruktur. Bank Dunia juga baru saja mendanai proyek One Map Program sebanyak 200 juta dollar, yang tujuannya untuk menyukseskan program Reforma Agraria “Palsu” Jokowi-JK. Kami katakan palsu karena hakikat dari program ini bukanlah reforma agraria, bukanlah bertujuan untuk menghapus atau mengurangi monopoli dan perampasan tanah. Program ini bermuara pada pembentukkan Bank Tanah yang berfungsi untuk melembagakan praktik-praktik perampasan dan monopoli tanah.
Di sektor ketenagakerjaan, Bank Dunia tidak ada henti-hentinya mendorong skema fleksibilitas pasar tenaga kerja (labour market flexibility). Dalam dokumen World Development Report 2019, Bank Dunia bahkan mendesak dihapuskannya hak-hak pekerja seperti upah minimum, pesangon, dan menuntut hubungan kerja yang lebih fleksibel antara pekerja dan perusahaan (kontrak, outsourcing, dsb).
Di sektor pendidikan, Bank Dunia merupakan yang mendanai lahirnya UU Badan Hukum Pendidikan yang sudah dicabut, yang kini lahir kembali bernama UU Pendidikan Tinggi. Pendanaan UU tersebut dimuat dalam dokumen Indonesia : Managing Higher Education for Relevance and Efficiency, yang tujuannya mendorong adanya otonomi dan kompetisi di dunia perguruan tinggi. Kini, rakyat dapat merasakan semakin mahalnya biaya pendidikan sebagai akibat dari otonomi, yang berkonsekuensi pada dipangkasnya anggaran dari pemerintah untuk pendidikan. Yang kedua dari kompetisi, yang mendorong kampus-kampus meraup dana sebanyak-banyaknya dari mahasiswa dengan dalih “pembangunan kampus” dan “kampus kelas dunia” yang sejatinya menggeser orientasi pendidikan dari yang seharusnya untuk mengabdi pada rakyat, menjadi berorientasi akumulasi profit/keuntungan.

Mengacu pada alasan-alasan di atas, kami dari Gerakan Rakyat Menentang (GARANG) IMF-Bank Dunia menuntut :

1. Tolak seluruh kesepakatan Annual Meeting IMF-Bank Dunia

2. Bubarkan IMF-Bank Dunia

3. Mengecam tindakan represif dan pembiaran atas aksi kekerasan oleh ormas reaksioner terhadap gerakan rakyat yang menentang IMF-Bank Dunia di Bali

4. Batalkan seluruh perjanjian yang menerbitkan utang baru

5. Hentikan segala bentuk represifitas pada rakyat yang sedang berjuang

6. Hentikan perampasan dan monopoli tanah di Indonesia

7. Cabut PP 78/2015 dan hentikan seluruh skema labour market flexibility

8. Hentikan Reforma Agraria Palsu dan Perhutanan Sosial Jokowi-JK

9. Cabut UU Sisdiknas dan UU Dikti, serta hentikan skema liberalisasi pendidikan

10. Tarik TNI/Polri dan seluruh kekuatan militer, baik yang organik maupun non organic dari tanah Papua

11. Hentikan tindakan kekerasan terhadap perempuan

12. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua

13. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan

14. Laksanakan reforma agrarian sejati dan bangun industri nasional yang mandiri dan berdaulat


Hidup Rakyat !

13/10/2018

*Sejarah Perkembangan Masyarakat*
(Dialektika Historis)

*Komunal Primitif*

Tahap awal dalam sejarah perkembangan masyarakat adalah komunal primitif. Disebut komunal karna sistem perkonomianya kolektif dan alat kerjanya masih primitif/kuno. Pada zaman ini, masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan tujuan produksi mereka adalah untuk kepentingan bersama, sehingga hubungan produksi yang di bangun bersifat _kerjasama_. Seiring berjalanya waktu, alat produksi semakin berkembang, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini justru menyebabkan manusia menjadi individualis dan tujuan produksinya hanya untuk kepentingan pribadi semata. Akhirnya, timbulah konflik antar masyarakat untuk memperebutkan alat produksi tersebut. Dan berakhirlah zaman Komunal Primitif.

*Perbudakan*

Pada fase ini, tujuan produksi sudah bukan lagi untuk kepentingan bersama, melainkan kepentingan individu. Hubungan produksi yang dibangun bersifat penghisapan. Fase inilah yang merupakan awal terjadinya klas-klas sosial dalam masyarakat, yaitu klas tuan budak & klas budak. Seiring p**a dengan perkembangan alat produksi, muncul tuntutan baru dari klas budak untuk merubah hubungan produksi yang menindas. Sayangnya perjuangan mereka gagal, karena campur tangan bangsawan untuk menumpas pemberontakan. Bangsawan yang telah berjasa kepada raja, kemudian diberikan wilayah, lengkap dengan ladang dan petani. Akhirnya, akibat pertentangan ini, justru melahirkan sistem baru, yaitu sistem feodalisme.

*Feodalisme*

Pada dasarnya, feodalisme merupakan pendelegasian wilayah sosiopolitik kepada bangsawan yang berjasa untuk mengatur wilayah mereka sendiri dengan tetap memberikan upeti kepada raja. Zaman ini, justru menambah klas sosial dalam masyarakat, yaitu klas tuan tanah dan petani hamba. Sebagai akibat dari perkembngan alat produksi, muncul tuntutan dari klas petani hamba untuk merubah hubungan produksi yang menindas. Sayangnya, amarah klas yang tertindas dimanfaatkan oleh kaum-kaum pedagang yang memiliki kepentingan untuk merubah sistem yang dinilai, merugikan perekonomian mereka. Para pedagang merasa ditindas oleh raja dengan bayaran pajak yg tinggi. Akhirnya pecahlah revolusi yang diawali di Perancis atau lebih terkenal dengan "Revolusi Perancis" (1889-1899) atau revolusi borjuasi. Dari sinilah awal lahirnya sistem kapitalisme. Pasca Perang Dunia 1, runtuhlah kerajaan-kerajaan di eropa barat dan menandakan sebuah zaman baru yaitu zaman Kapitalisme.

*Kapitalisme*

Pada tahap ini, bukanya menghapuskan klas-klas sosial dalam masyarakat, justru lebih menyederhanakan/meruncingkan pertentangan klas sosial dalam masyarakat yaitu klas borjuasi (pemilik alat produksi) & proletariat (bukan pemilik alat produksi). Klas-klas tersebut tidak bisa didamaikan karna mempunyai kepentingan yang berlawanan. Disatu sisi, kelas borjuasi bertujuan mencari keuntungan dengan sistem kerja penindasan/penghksapan sedangkan proletar bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera lewat sistem kerja kolektif. Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa zaman kita saat ini adalah zaman Kapitalisme. Dan tidak menutup kemungkian bahwa zaman ini akan runtuh dan kemudian akan lahir zaman baru yang lebih baik. Tapi roda perputaran zaman tidak bergerak dengan sendirinya. Dibutuhkan orang-orang yang sudah sadar untuk menggerakannya!
_______________________________

*Kesimp**an*
Sejarah manusia adalah sejarah pertentangan klas. Klas tertindas dan klas penindas. Sejarah perkembangan masyarakat menurut Karl Marx menjadikan bukti bahwa bentuk negara modern saat ini adalah produk dari tidak tidak terdamaikanya klas sosial dalam masyarakat. Sudah menjadi tugas kita sebagai kaum muda untuk merubah tatanan lama yang sudah usang, diganti dengan tatanan baru yang lebih baik. Bangkitlah kawan, sadarilah akan ketertindasan mu.

12/10/2018