Law Firm JWP & Associates

Home
Indonesia
Bandar
Law Firm JWP & Associates

JWP & Associates merupakan sebuah kantor hukum yang berisi Advokat-advokat profesional dan berkompet

23/05/2026

Berkegiatan kembali di Kota Padang khususnya ke Polresta Padang dalam hal mendampingi pemeriksaan Pelapor dan saksi-saksi.
Dalam menyikapi adanya oknum pegawai yang melakukan fraud, tindakan PHK adalah jalan umum yang biasa perusahaan tempuh, tapi terkadang masih dianggap kurang tegas karna kejadian fraud selalu berkemungkinan berulang.
Beberapa hal harus dilakukan tindakan hukum agar menghentikan niat niat jahat itu muncul yakni pelaporan di kepolisian. Makan waktu tetapi setidaknya hal itu akan menjadi contoh kepada pegawai lain yg berniat jahat merugikan perusahaan untuk segera mengurungkan niatnya.

14/05/2026

Agenda hari ini di Polresta Padang. Memastikan semua urusan berjalan lancar dan aman. 💼🤝

28/04/2026

Menghadapi Internal Fraud di Kantor Cabang: Jalur Pidana atau Pendekatan Internal?
Bagi perusahaan dengan jaringan distribusi luas, risiko fraud internal adalah ancaman nyata yang bisa muncul kapan saja. Penggelapan tagihan atau manipulasi dokumen bukan sekadar masalah administrasi, tapi ancaman bagi reputasi dan stabilitas cabang.
Sebagai praktisi, kita tahu bahwa penyelesaian lewat jalur pidana adalah hak perusahaan. Namun, efektivitas dan efisiensi seringkali menjadi pertimbangan utama. Sebelum melangkah lebih jauh, pastikan langkah pengamanan awal sudah dilakukan dengan benar secara hukum:
🔹 Audit Kronologi: Lakukan interview mendalam dan kumpulkan bukti digital sebelum oknum memiliki celah untuk menghilangkan jejak.
🔹 Surat Pernyataan & Pengakuan: Dokumen ini krusial sebagai dasar penyelesaian kekeluargaan atau bukti kuat jika nantinya harus naik ke meja hijau.
🔹 Jaminan Aset: Pastikan aset jaminan bebas sengketa dan didokumentasikan dengan Berita Acara yang komprehensif agar memiliki nilai eksekutorial.
Tujuannya satu: Recovery kerugian perusahaan secara maksimal dengan gangguan operasional seminimal mungkin.
Bagaimana kebijakan perusahaan rekan-rekan dalam menangani initial fraud seperti ini? Mari berdiskusi di kolom komentar.

14/04/2026

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Bisnis Distributor Farmasi dan/ Alkes.
Dalam pengalaman saya membantu perusahaan melakukan upaya hukum terhadap customer wanprestasi, memvaliditas Surat Pesanan (SP) dan Faktur/Invoice adalah nyawa dari transaksi distribusi kita. Tanpa dokumen yang valid, perusahaan distributor farmasi berisiko menghadapi kendala penagihan hingga sanksi regulasi.

1. Mengapa SP dan Faktur Sangat Krusial?

Dalam dunia distribusi, Surat Pesanan (SP) adalah dasar perikatan, sedangkan Faktur adalah bukti penyerahan barang dan pengakuan utang.

Risiko SP Tidak Valid: Potensi barang ditolak saat penagihan, penyalahgunaan obat-obatan (khususnya psikotropika/prekursor), dan sanksi dari BPOM.

Risiko Faktur Bermasalah: Perusahaan sulit melakukan penagihan secara hukum (Gugatan Wanprestasi) karena bukti penyerahan dianggap tidak sah oleh pengadilan.

2. Check-list Validitas

Surat Pesanan (SP): Harus ada stempel basah, nomor SP, serta tanda tangan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) atau pejabat berwenang dari fasilitas kesehatan (RS/Apotek/Klinik).

Faktur/Invoice: Pastikan nama customer di faktur sesuai dengan identitas asli, barang yang diterima sesuai, dan yang paling penting: Tanda tangan serta stempel penerima barang harus jelas.

Dokumen yang lengkap dan benar adalah perlindungan hukum terbaik jika terjadi sengketa di kemudian hari. Untuk itu, perusahaan harus disiplin dalam melakukan validitas dan pengarsipan dokumen transaksi.

27/02/2026

Bisnis boleh berlandaskan kepercayaan, tapi eksekusi hukum adalah jaminannya.

Hari Kamis, 26 Februari 2026, kami mengikuti proses eksekusi aset jaminan yang dipimpin oleh Pengadilan Negeri Cianjur, dihadiri oleh aparat hukum dan perangkat desa setempat. Mengapa langkah tegas terhadap Debitur bermasalah ini Penting?
1. Kepastian Operasional : Melindungi hak perusahaan atas piutang yang macet;
2. ⁠Mitigasi Risiko : Menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem mitigasi yang terukur terhadap kegagalan pembayaran;
3. ⁠Integritas Bisnis : Menegaskan standar reputasi bahwa perusahaan adalah mitra yang profesional dan patuh hukum.

04/02/2026

Era Baru Pembuktian Pidana: Apa Saja yang Berubah di KUHAP Baru?

Halo, rekan-rekan! Dunia hukum kita terus bertransformasi. Melalui UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru), sistem pembuktian dalam perkara pidana kini menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pengakuan eksplisit terhadap Bukti Elektronik dan Barang Bukti sebagai bagian dari Alat Bukti yang sah (Pasal 235 ayat 1).

Jika dulu bukti elektronik sering kali diperdebatkan posisinya, kini kepastian hukumnya sudah jelas. Ini artinya, rekam jejak digital hingga benda fisik yang berkaitan dengan tindak pidana memiliki kedudukan kuat di depan persidangan.

Sebagai Advokat, saya melihat ini sebagai langkah maju untuk memastikan keadilan yang lebih presisi. Mari lebih melek hukum agar hak-hak kita tetap terjaga! ⚖️

26/01/2026

“PERUSAHAAN BISA MASUK RANAH PIDANA? DI 2026, INI NYATA! ⚖️🏢”

Bapak/Ibu pelaku usaha, per Januari 2026, UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) resmi berlaku sepenuhnya. Salah satu perubahan paling revolusioner adalah penguatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Dulu, mungkin kita berpikir hanya pengurus (orang) yang bisa dipidana. Kini, korporasi sebagai entitas bisnis bisa dijadikan tersangka dan dijatuhi sanksi mandiri jika terbukti ada pembiaran atau keuntungan yang didapat dari tindak pidana.

Apa saja risikonya? 💰 Denda dalam jumlah besar. 🚫 Pencabutan izin usaha. 🔒 Penutupan tempat usaha. 💀 Hingga pembubaran korporasi.

Jangan sampai langkah bisnis Anda terhenti karena celah kepatuhan hukum yang terabaikan. Era baru ini menuntut tata kelola yang jauh lebih bersih dan transparan.

Sudahkah perusahaan Anda melakukan Legal Compliance Audit tahun ini? Mari berdiskusi di kolom komentar atau hubungi kami via DM untuk proteksi hukum bisnis Anda. 🤝

02/01/2026

Kriminalisasi Terhadap Debitur Yang Melakukan Perbuatan Curang

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP Baru, terdapat Pasal 497 yang memungkinkan Pelaku Usaha melaporkan Customer yang mempunyai motif “kebiasaan” tidak bayar lunas barang yang telah dipesan. Pasal ini masuk dalam BAB XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang.
Dalam penjelasannya, ketentuan ini untuk melindungi perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh konsumen, dengan tidak membayar lunas harga barang dibeli. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini, perbuatan konsumen tersebut dilakukan secara berulang-ulang yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya. Dalam masyarakat, perbuatan konsumen ini dikenal sebagai tindakan “mengemplang”.
Tips bagi pelaku usaha agar terhindar dari perbuatan curang tersebut:
1. Dokumentasikan Transaksi : Simpan semua dokumen transaksi seperti surat pesanan, invoice, faktur pembelian, nota, bukti chat, legalitas atau identitas Pembeli.
2. Identifikasi Pola : Jika pembeli yang sama berkali-kali mengambil barang tanpa membayar dan selalu menghilang, ini bisa menjadi dasar laporan polisi.
3. Tegaskan Aturan : Berikan batas waktu pembayaran yang jelas dalam Invoice, faktur atau Berita acara serah terima barang atau di Perjanjian.
Untuk lebih jelasnya, konsultasikan kebutuhan hukum Anda sekarang kepada kami
“Let us handle your problem, so you can focus on the business”

18/12/2025

Menghadiri Mediasi perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Garut, kami dan Tergugat telah menyepakati poin-poin kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian.

04/12/2025

Mediasi perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Garut.

Address

Bandar

Telephone

+6281228941443

Website

http://Www.advokatlampung.com/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Law Firm JWP & Associates posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Law Firm JWP & Associates:

Shortcuts

Want your practice to be the top-listed Law Practice in Bandar?