Kantor Hukum Satyadharma Mandala Law Firm & Partners

30/08/2026

Layanan Hukum Satu Pintu

16/08/2026

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 🇮🇩

17 Agustus 2026

Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang keberanian untuk menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan menghormati hak setiap warga negara.

Dalam semangat Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81,
Kantor Hukum Satyadharma Mandala Law Firm & Lembaga Bantuan Hukum Mandala Advokasi Keadilan berkomitmen untuk terus hadir dalam memberikan pelayanan hukum, memperjuangkan keadilan, serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Terus Melangkah. Terus Mengabdi. Terus Berjuang untuk Keadilan.

🇮🇩 Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 🇮🇩
“Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Kantor Hukum Satyadharma Mandala Law Firm
& Lembaga Bantuan Hukum Mandala Advokasi Keadilan

https://sites.google.com/view/kantorhukumsdmlawfirm/home
https://satyadharma.dongkrakbisnis.com/

02/07/2026

26/06/2026

Selamat Hari Raya Suci Kuningan 27 Juni 2026

Om Swastyastu.

Atas nama KANTOR HUKUM SATYADHARMA MANDALA LAW FIRM & PARTNERS sekeluarga, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Suci Kuningan kepada seluruh umat Hindu yang merayakan.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa diberikan, keselamatan, kedamaian, kebijaksanaan, dan kesejahteraan kepada kita semua. Semoga Hari Raya Kuningan menjadi momentum untuk memperkuat sradha dan bhakti, meneguhkan dharma dalam setiap langkah kehidupan, serta menghadirkan kebahagiaan dan keharmonisan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Rahajeng Rahina Suci Kuningan.

Om Santih, Santih, Santih Om.

16/06/2026

03/06/2026

Giat KANTOR HUKUM SATYADHARMA MANDALA LAW FIRM & PARTNERS pada tgl 3 juni 2026

PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM PERUSAHAAN WNA BERSAMA WNI SESUAI REGULASI INDONESIA

Penyusunan dokumen hukum perusahaan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan secara legal, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dokumen-dokumen tersebut meliputi pendirian badan usaha, perjanjian kerja sama, pengaturan kepemilikan saham, perizinan usaha, hingga aspek ketenagakerjaan dan perpajakan yang wajib disesuaikan dengan ketentuan hukum Indonesia.

Pendampingan hukum sangat diperlukan agar setiap bentuk kerja sama antara WNA dan WNI dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga perusahaan dapat berkembang secara optimal dengan landasan hukum yang kuat dan terpercaya.