24/04/2026
BADAN PENGURUS PUSAT
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)
Jumat, 24 Arpil 2026
Papua Zona Darurat Militer dan Kemansuiaan
Sesuai dengan status Papua Zona Darurat militer dan Kemanusiaan yang diumumkan oleh Komite Nasional Papua Barat [ KNPB ] melalui keputusan Rapim ke- VIII , maka dengan itu KNPB meyerukan kepada seluruh komponen masyarakat Papua & non- Papua , organisasi perjuangan bangsa Papua , LSM , Gereja , Paguyuban, kelompok rakyat Indonesia ,Pemerintah , Akademisi, Mahasiswa, dan semua pihak yang ada bahwa situasi Papua hari ini sudah berada dalam Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan
Berangkat dari laporan akibat konflik bersenjata hingga akhir maret 2026 yang mencapai 107, 039 warga sipil pengungsi korban konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ( TPNPB ) dan Tentara Nasinal Indonesia ( TNI ) . serta meningkatnya operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia di wilayah-wilayah konflik di Papua yaitu , Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Papua, Maybrat , Pegunungan Bintang ,Tolikara dan lainnya yang diakibatkan oleh meluasnya wilayah konflik dan operasi militer. Hal tersebut mengakibatkan pengungsian yang cukup besar , akses Pendidikan dan Kesehatan yang terputus , akses perekonomian menjadi terhambat warga sipil yang terdampak konflik bersenjata tidak hanya Orang Papua tetapi juga orang Non- Papua yang ada, hidup di atas tanah Papua . maka hal ini harus menjadi perhatian penting bersama oleh semua pihak untuk dapat menyerukan soal situasi yang ancaman kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua .
Rentetan kejadian kasus yang terjadi dimana pada sepanjang bulan April 2026, penangkapan liar terhadap warga sipil terjadi begitu massif di Yahukimo banyak warga sipil ditangkap , disiksa dan dan di intimidasi , penembakan warga sipil di Dogiyai , satu warga sipil di tembak di Tolikara,tragedy Puncak berdarah dimana warga sipil di 7 kampung menjadi sasaran pembantaian dan penembakan dalam operasi militer Indonesia di Puncak Papua, dan pembunuhan seorang ASN dan satu warga sipil dari Kabupaten Yahukimo usai kunjungan wakil Presiden RI ke Yahukimo Papua
Maka Komite Nasional Papua Barat sebagai media rakyat Papua menyampaikan kepada semua pihak dan mendesak agar :
Semua pihak harus mendesak penghentian operasi militer dan penddropan militer yang mengancam keselamatan hidup warga sipil terutama di wilayah konflik bersenjata di Papua
mendesak kepada pemerintah negara Indonesia untuk segera membuka akses internsional
Semua Lembaga dan semua pihak segera mendesak adanya pembukaan akses bantuan kemanusiaan internasional seperti Palang merah internasional, pelapor khusus PBB dan akses jurnalis internasional untuk masuk ke Papua
Menuntut agar negara wajib menjamin perlindungan pengungsi di Papua sesuai mekanisme hukum Humaniter Internasional
Kedua pihak kombatan TPNPB dan TNI untuk harus menghentikan konflik politik bersenjata dan segera lakukan perundingan sesuai mekanisme internasional yang dimediasi oleh PBB atau pihak ke 3 yang netral.
Seluruh rakyat papua dan elemen masyarakat Papua menuntut hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua.
Papua berada dalam situasi ancaman Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan dan segera harus dilakukan intervensi kemanusiaan , dan penyelesaian akar konflik persoalan politik di tanah Papua yang menjadi akar persoalan utama mengapa rakyat Papua hari ini habis terbunuh . Indonesia harus mengakui bahwa Papua berada dalam status darurat Militer dan kemanusiaan serta harus membuka akses bagi semua pihak kemamnusiaan untuk masuk ke Papua atas nama Hak Asasi Manusia dan tunduk pada aturan Hukum humaniter Internasional .
Mengetahui
Badan pengurus Pusat
Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB )
Agus Kossay Ogram Wanimbo
Ketua Umum Juru bicara Nasional
![Badan Pekerja Pusat - Komite Nasional Papua Barat [ BPP - KNPB ] ===================================================== ...](https://img3.lawfirms1.com/602/000/122396844206020001.jpg)
