Asril

05/11/2018

[email protected]

29/10/2018

Call 082127470109/08997160754

25/09/2018

Keadilan bisa tercapai apabila ditempat pada tempat yang tepat.. Oleh karenanya menafsirkan keadilan tidak berdasarkan kepada asumsi tapi pada kaidah-kaidah yang mengaturnya, karena kaidah itu lahir karena kesepakatan baik dengan orang perorang, rakyat dan pemerintah maupun negara dengan negara lain atau beberapa negara.. Jadi intinya taatilah peraturan yang telah di sepakati... Demikian semoga bermangfaat

24/06/2018

16/04/2018

Mudah mudahan dapat menjalankan tugas dengan baik

21/10/2017

Seorang tersangka dalam penyidikan dapat di tahan selama 20 hari.selanjutnya dapat diperpanjang melalui penuntut selama 40 hari dengan maksud penyidikan belum selesai apabila sudah selesai jaksa penuntut umum menyatakan sikap bahwa berkas sudah lengkap atau P21 setelah itu tahanan diserahkan kepada jaksa penuntut umum dengan dua tahap .. Tahap1 penyerahan berkas dan tahap 2 menyerahkan tersangka kewenangan penahanan beralih kepada JPU Selama 20 ..dan diper panjang selama selama 30 hari melalui ketua PN guna menyusun dakwaan setelah dakwaan selesai JPU maka JPU Melimpahkan tersangka berserta dakwaan dan berkas penyidikan ke pengadilan negeri selanjutnya kewenanangan penahanan ada di hakim pengadilan negeri selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama melalui ketua pengadilan negeri selama 60 hari..status tersangka berubah jadi terdakwa ..Jada masa penahanan dari tersangka sampai terdakwa dan di putus oleh hakim adalah selama 200 hari.

06/10/2017

Apa alasan dalam pembuktian kasus keterangan terdakwa tidak di sumpah sebab keterangan terdakwa tidak mengikat hakim dan tidak mungkin dikenakan pasal 242 KUHP

22/08/2017

Apapun permasalahan hukum anda kami siap membantu dengan sepenuh hati.. Uang bukan ukuran untuk menyelesaikan kasus atau perkara anda dan kami kantor hukum masril,SH dan rekan siap melakukan tindakan , mewakili,mendampingi,membela dan menyelesaikan sampai tuntas ..

22/08/2017

Fakta hukum adalah kebenaran hukum baik perbuatan maupun peristiwa huku yang memang diatur oleh hukum positif , perbuatan atau peristiwa yang tidak diatur oleh hukum positif bukanlah pakta hukum

01/07/2017

Dalam tindak pidana korupsi kata"dapat" dihilangkan sehingga konstruksi hukum berbeda yaitu yang disebut aktual loss atau delik materil maksud seorang dianggap melakukan tindak pidana harus dibuktikan dulu secara nyata telah merugikan keuangan negara oleh lembaga yang di tunjuk sebagai lembaga pengawas..intinnya konsep aktual loss lebih menitik beratkan kepada pencegahan thd seseorang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi hal itu sebagaina di sebutkan dalam putusan MK .no. 25/PUU-XIV/2016 jadi konsep potesial loss tidak berlaku lagi krn lebih mengedepankan alat hukum pidana shg dikhawatirkan para penyelenggara takut mengambil keputusan

17/02/2017