ClubIndonesiaBersih

14/09/2016

Menurut laporan Global Corruption Barometer yang dikeluarkan Transparency International tahun 2013, korupsi di Indonesia terjadi secara masif dan sistemik. Mulai dari kegiatan-kegiatan pelayanan publik dan keuangan yang dijalankan oleh birokrasi, hingga melingkupi lembaga-lembaga politik dan peradilan. Akibatnya Indonesia menduduki peringkat 88 dari 168 negara, dengan skor 36 yang diukur oleh Corruption Perception Index (CPI) pada tahun 2015 (skala 0-100, 0 untuk negara paling korup dan 100 untuk negara paling bersih). Fenomena korupsi antara lain bersumber dari maraknya konflik kepentingan oleh penyelenggara negara. Sementara itu pengaturan dan pengendalian konflik kepentingan tersebut masih sangat lemah.

Terkait dengan hal di atas, Transparency International (TI) Indonesia bermaksud mengadakan acara “Seminar dan Deklarasi: Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan (PPKK) dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Perluasan Integritas di Indonesia”

Kepada Yth. Rekan-rekan JurnalisDi TempatDengan hormat,Menurut laporan Global Corruption Barometer yang dikeluarkan Transparency International tahun 2013, korupsi di Indonesia terjadi secara masif dan sistemik. Mulai dari kegiatan-kegiatan pelayanan publik dan keuangan yang dijalankan oleh birokrasi...

14/03/2016

Mau tau pendapat masyarakat tentang koruptor dan bagaimana mengalahkannya?...tonton videonya dan jangan lupa hadiri acaranya

Anti-Corruption and Democracy Outlook - Teaser Video

11/03/2016

Berdasarkan hasil Corruption Perceptions Index (CPI) Transparency International tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat 88 dari 168 negara, dengan skor 36 (0-100, sangat korup-sangat bersih). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara bertahap sejak tahun 2006. Meskipun demikian, di tahun yang sama, gerakan antikorupsi juga mengalami serangkaian ancaman berupa kriminalisasi aktivis antikorupsi, rencana Revisi UU KPK, serta benturan-benturan lainnya yang melibatkan elit pemerintah dengan masyarakat sipil.
Berangkat dari kondisi tersebut, gagasan untuk menyelaraskan dan menyusun strategi bersama melawan korupsi di tahun 2016 ini penting untuk didorong dan diimplementasikan. Pelibatan elemen-elemen masyarakat sipil gerakan antikorupsi, demokrasi, dan HAM tentunya akan semakin memperkuat tujuan untuk merebut kembali ruang-ruang advokasi yang dibatasi tersebut.
Maka, sebagai upaya untuk mewadahi urgensi tersebut, kami dari Transparency International Indonesia (TII) ingin mengundang Rekan-rekan untuk menghadiri dan meliput acara “Seminar Nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016: Bersama Melawan Korupsi”.
http://ti.or.id/index.php/event/2016/03/10/unlipsfs

Kepada YthRekan-rekan Jurnalisdi tempatDengan hormat,Berdasarkan hasil Corruption Perceptions Index (CPI) Transparency International tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat 88 dari 168 negara, dengan skor 36 (0-100, sangat korup-sangat bersih). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningk…

21/01/2016

Usia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lebih dari 17 tahun reformasi, KPK telah menjadi bagian penting dari gerakan anti korupsi di Indonesia. Sebagaimana pengalaman badan antikorupsi di Negara lain, perjalanan KPK penuh dengan tantangan. Serangan balik koruptor berlangsung sepanjang perjalananya. Namun, di sisi lain, masyarakat sipil juga telah membuktikan peran pentingnya dalam penyelamatan agenda pemberantasan korupsi dan KPK. Untuk mendokumentasikan semua dinamika itu, Transparency International (TI) Indonesia telah membuat dua film dokumenter: Menjaga Anak Kandung Reformasi dan Bergerak dari Daerah.

Jauh dari hiruk-pikuk gerakan antikorupsi, TI Indonesia juga berhasil membuat film dokumenter tentang kisah perjuangan anak-anak muda Desa Kekait Daye, Kabupaten Lombok Barat, yang telah memberikan kontribusi penting dalam pemantauan pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan. Film tersebut berjudul: Asa di Kekait Daye.

20/01/2016

Transparency International (TI) Indonesia akan menyelenggarakan Relaunching dan Diskusi Publik tentang Indeks Anti Korupsi Militer: Mengendalikan Risiko Korupsi di Sektor Pertahanan dan Keamanan. Indeks ini mengukur resiko korupsi di institusi militer.

Transparency International (TI) Indonesia akan menyelenggarakan Relaunching dan Diskusi Publik tentang Indeks Anti Korupsi Militer: Mengendalikan Risiko Korupsi di Sektor Pertahanan dan Keamanan. Indeks ini mengukur resiko korupsi di institusi militer yang akan diselenggarakan pada:Hari, Tanggal …

02/09/2014

Ada yg punya pengalaman memberi tips petugas PLN?Bantu isi survei https://docs.google.com/forms/d/1PwQlLuoJNoHjgR9Imbo8uVYqy589LDhqplm2J3Zun4Q/viewform … kita dorong BUMN untuk lebih bersih.

08/04/2014

Ingat, Gagal 5 Menit berdampak 5 Tahun. Pilih http://t.co/vL4srLST0e

INGAT, SUARAMU MASA DEPANMU, JANGAN GADAIKAN

29/03/2014

Diskusi Media: Check Your Candidates!

Pada bulan April 2014 mendatang, masyarakat Indonesia akan secara langsung memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD untuk periode jabatan 2014-2019. Sebanyak 12 partai politik peserta Pemilu 2014 telah mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (Caleg) DPR ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Sebagian p...

29/03/2014

UU Pemilu Dinilai Belum Tegas Tindak Politik Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum belum tegas menindak praktik politik uang karena belum dapat menjerat partai sebagai sumber pendanaan caleg, kata pakar hukum Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali.

29/03/2014

KPK Desak Mahkamah Agung Kendalikan Gratifikasi

Selepas kontroversi pemberian iPod Shuffle sebagai souvenir nikah anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak MA untuk menerapkan pengendalian gratifikasi. Sebab, gratifikasi alias hadiah barang dan jasa itu dinilai bisa menjadi awal dari perilaku korup. "(Kontrover...

29/03/2014

Jangan Menyepelekan Uang Pelicin!

Masyarakat Indonesia cenderung masih menganggap pemberian uang pelicin sebagai hal kecil yang lumrah. Penegak hukum pun belum menaruh perhatian lebih terhadap pemberian uang pelicin yang marak terjadi di lingkungan birokrasi tersebut.

29/03/2014

Pemerintah Buka Peluang Bentuk Lembaga Perampasan Aset Koruptor

Tantangan pemberantasan korupsi di zaman modern rupanya tidak cukup hanya dengan penangkapan. Langkah itu sedianya dipadankan dengan upaya asset recovery. Celah ini yang digunakan pemerintah untuk membuka lembaga baru yang khusus menangani perampasan aset para koruptor. Hal ini disampaikan Kepala Un...